BERITA TERKAIT
Teaching by example. Metode tersebut tampaknya tengah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. sebagai satusatunya lembaga yang memayungi seluruh pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia, tugas OJK memang teramat berat.
Mesk begitu sebagai lembaga baru –yang baru terbentuk penuh pada awal tahun ini, OJK menempuh cara yang tidak biasa mendorong sebuah pendekatan baru dalam memitigasi risiko. Adalah combined assurance, sebuah metode baru dalam mengelola risiko yang dinilai lebih komprehensif dan mampu mendeteksi risiko sejak dini, yang akan diterapkan otoritas. Namun demikian, sebagai sebuah cara baru, OJK akan menerapkannya dulu dalam internal lembaganya.
Jika ditelaah lebih lanjut praktik combined assurance sejatinya mengintegrasikan fungsi pengelolaan perusahaan (governance), manajemen risiko (risk management) dan kepatuhan (compliance). Setelah praktik tersebut sudah berjalan di internal maka OJK akan memberlakukannya kepada industri keuangan yang kabarnya akan dimulai diujicobakan bulan ini, untuk kemudian pada tahun depan akan diimplementasikan secara penuh oleh seluruh lembaga keuangan.
“OJK akan merampungkan regulasi tentang harmonisasi CA untuk industri bank dan non-bank. Nantinya semua industri keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, baik bank maupun non-bank, harus memberikan laporan secara terintegrasi,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK yang merangkap sebagai Ketua Dewan Audit OJK Ilya Avianti.
Sebelum menerapkan praktik GRC (governance, risk Management, compliance) di internalnya, OJK juga sudah melakukan studi mengenai combined assurance pada regulator industri jasa keuangan dari 12 negara yang memiliki industri jasa keuangan yang telah maju. “Temuan kami sejauh ini adalah bahwa tidak semua regulator menerapkan internal auditrisk management-quality assurance (IARMQA), apalagi dalam satu atap, dan khususnya penerapan fungsi quality assurance yang berlaku untuk seluruh organisasi,” papar Ilya.
Sebagai model baru penerapan pengendalian risiko terintegrasi, OJK memang perlu mengembangkan pola, mekanisme dan metodologi baru agar dapat menyinergikan beberapa fungsi dalam IARMQA dan kepatuhan dengan efektif dan efisien. Selain itu juga untuk menghindari dari overlapping sekaligus adanya blank spot atau area yang tidak ter-cover. Kondisi ini juga membuat OJK tidak dapat secara langsung mengadopsi suatu standar baku penerapan metode tersebut.
Karena itu, sembari mengadopsi fungsi GRC terintegrasi itu dalam internalnya, OJK juga akan menyusun standar dan pedoman serta konsep combined assurance untuk industri jasa keuangan di Indonesia. “Saat ini, ada bank yang sudah menerapkan komponen yang ada di GRC meski, laporannya masih terpisah-pisah. Sedangkan perusahaan non-bank belum menerapkan prinsip ini,” kata Ilya.
Guru Besar Akuntansi Universitas Padjadajaran, Bandung ini menyatakan, salah satu tuntutan setelah krisis keuangan global adalah perlunya peningkatan good governance di industri jasa keuangan yang salah satunya dengan melakukan konsolidasi atau aliansi yang lebih erat di antara bidang-bidang yang terkait erat dengan risiko.
Pertahanan Tiga Lapis
Deputi Komisioner Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK Anis Baridwan menegaskan, penyatuan bagian-bagian yang terkait pengendalian risiko yang terangkum dalam IARMQA dalam satu unit akan menimbulkan sinergi yang baik bagi sebuah organisasi.
Menurut Anis, ketika bidang manajemen risiko melihat ada risiko lalu dimitigasi, maka hasilnya menjadi tahapan awal bagi kualitas pengujian obyektif maupun audit internal untuk memeriksa lebih lanjut. Sebaliknya, jika bagian-bagian terkait pengelolaan risiko masih terpisah, atau internal audit, manajemen risiko dan pengendalian kualitas masih berdiri sendiri, maka jika terdapat risiko, masing-masing akan memulai pemeriksanaan dari awal lagi. “Kalau terintegrasi dengan hasil pengendalian kualitas, bisa langusng ditindaklanjuti oleh internal audit,” kata Anis.
Bahkan, jika sistem dalam manajemen risiko dan pengendalian kualitas sudah terintegrasi, maka internal audit itu tidak terlalu jauh melakukan audit dan tidak ada temuan material karena sejak awal unit manajemen risiko sudah memberi tahu indikasi temuan tersebut. “Maka, kami di unit internal audit sudah pasang ancang-ancang. Dengan satu unit, koordinasi mudah untuk mendapatkan gambaran risiko temuan yang lebih dini,” kata Anis.
Untuk memperkuat sistem tersebut, OJK telah menyusun peraturan dewan komisioner dalam standar hubungan internal audit, manajemen risiko dan pengendalian kualitas. “Peraturan itu mengacu pada best practices negara-negara maju untuk diadopsi, sehingga standar kita tidak dianggap aneh,” ujar Anis.
Standar tersebut itu meliputi standar atribut dan standar kinerja. Standar atribut mengatur mengenai satuan kerja individu dan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi audit internal yang meliputi tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab; kode etik, independensi, dan obyektifitas; keahlian dan kecermatan profesional. Sedangkan standar kinerja mengatur pelaksanaan fungsi audit internal, baik itu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pemantau tindak lanjut.
Untuk mengimplementasikan integrated assurance ini, OJK memakai pendekatan yang disebut three lines of defense alias pertahanan tiga lapis. Dan demi mengokohkan praktik itu diterbitkanlah Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/PDK.06/2013 tentang Standar Audit Internal Otoritas Jasa Keuangan. Definisi integrated assurance adalah suatu pendekatan terkoordinir yang memastikan bahwa semua kegiatan penjaminan (asurans) yang dilakukan manajemen, penjamin internal maupun penjamin eksternal cukup memadai untuk mengidentifikasi risiko signifikan yang dihadapi entitas dan tersedianya pengendalian yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut.
Menurut Anis, konsep three lines of defense membedakan semua fungsi dalam organisasi yang terkait risiko. Di dalamnya ada fungsi pemilik risiko (risk owner/process owner), fungsi yang menangani risiko (managing risk), fungsi yang mengawasi risiko (overseeing risk) dan fungsi yang melaksanakan asurans secara independen (independent risk). “Kesemua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam platform enterprise risk management (ERM) yang memiliki pertahanan lapis pertama, kedua, dan ketiga,” jelas Anis.
Para risk owner –yang kerap disebut first line of defense bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bisnis dan pengelolaan risiko di satuan kerja mereka masing-masing terlaksana dengan efektif dabn efisien dalam mendukung proses pencapaian tujuan satuan kerja masing-masing secara khusus dan pencapaian tujuan umum OJK secara umumnya. Dalam hal ini, satuan kerja adalah pihak yang paling terdepan dalam memastikan bahwa sasaran (objective) proses bisnis di tempat mereka jelas dan terukur, dilaksanakan dengan kualitas tinggi. Juga tak lupa bahwa semua risiko yang relevan diantisipasi dan tertangani dengan baik melalui penegndalian-pengendalian (control) yang memadai.
Pada second line of defense ada orang-orang dari departemen manajemen risiko dan departemen pengendalian mutu yang memberi dukungan metodologi, sistem informasi, kerangka kerja, dan proses agregasi risiko. Sedangkan pada third line of defense, ada penjaga gawang bernama audit internal yang memberikan dukungan pemastian bahwa proses di tingkat first line dan second line dilaksanakan secara efektif.
Helicopter View
Ilya Avianti menambahkan, pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit organisasi yang melakukan aktivitas operasi sehari-hari, terutama fungsi pelayanan dan front office. “Di OJK telah dibentuk satuan kerja yang berjumlah 39 deputi dibawah Dewan Komisioner yang membawahi 39 direktorat dan unit di bawahnya,” jelas mantan auditor utama BPK ini.
Seluruh satuan kerja OJK akan menjalankan fungsi pengelolan risiko dan memastikan kualitas output yang dihasilkan. Misalnya untuk pasar modal, fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh satuan kerja terkait yang berada dibawah Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK yang saat ini dijabat oleh Nurhaida. Jika terdapat satu emiten yang melakukan pelanggaran, misalnya, maka akan ditindak sesuai aturan dan ditangani langsung oleh bagian terkait.
Kemudian masuk lapis kedua, yang dilaksanakan oleh Direktorat Manajemen Risiko dan Direktorat Pengendalian Kualitas. Direktorat ini bertugas memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh satuan kerja telah dilaksanakan secara baik dan berkualitas dan hasilnya juga berkualitas. Dalam ini, fungsi direktorat tersebut seperti memantau kinerja satuan kerja disesuaikan dengan aturan dan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini antara lain untuk memastikan satuan kerja tersebut bekerja sesuai tenggat dan ketentuan.
Setelah itu akan terdapat sistem pertahanan lapis ketiga yang dilaksanakan oleh Direktorat Auditor Internal I dan II. Juga terdapat Dewan Audit yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK. Dewan Audit OJK saat ini terdiri dari Ketua (merangkap anggota Dewan Komisioner OJK) Ilya Avianti, dengan anggota Jan Hoesada, Antonius Alijoyo, Hotbonar Sinaga dan Poppy Sofia Koeswajo.
Menurut ilya, setiap satuan kerja harus aware terhadap internal control, terhadap risk management, dan terhadap police insurance. Mereka harus mendefinisikan sendiri apa risiko yang ada di diri mereka, memitigasi sendiri. Kemudian juga menganalisis kerja second line-nya yaitu Direktorat Manajemen Risiko. Setelah itu,dilakukan evaluasi kembali bersama Dewan Audit, lalu dibawa ke Dewan Komisioner. “Dewan Komisioner kemudian menentukan apakah sudah sesuai dengan destination statement yang ada. Jika tidak cocok, hal ini juga dipengaruhi oleh capacity building,” kata Ilya.
Dengan penyaringan berlapis ini, diharapkan proses check and balances di tubuh OJK bisa diterapkan dengan baik. Dengan demikian, dapat menekan risiko adanya penyimpangan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas OJK sebagai pengawas sistem keuangan.
“Saya tidak yakin dalam 5 tahun pertama OJK beroperasi, sudah terbentuk suatu profil manajemen risiko yang sempurna, tetapi minimal dengan berjalannya waktu kita bisa membangun dan menyesuaikan, selalu update terus-menerus, misalkan risiko sekarang ini tidak pas, tahun depan kita bikin yang lebih pas,” papar Ilya.
Karena itu, sebagai lembaga baru, OJK berkomitmen penuh untuk berkomunikasi secara intensif dengan publik untuk menyosialisasikan seluruh program-programnya sekaligus untuk menghimpun masukan dan saran dari praktisi, akademisi, para pelaku pasar, serta konsumen lembaga jasa keuangan.
Yang lebih penting kata Ilya, konsep tiga pilar pertahanan itu merupakan konsep organisasi modern yang tengah diterapkan OJK. Nantinya, jika semua berjalan baik, auditor Internal sebagai last resort-nya, tidak perlu memeriksa seperti yang sekarang masih jadi praktik umum. “Audit Internal ini hanya merupakan kegiatan kalau benar-benar diperlukan, betul-betul sebagai katalisator, dan memiliki sifat helicopter view. Kenapa helicopter view? Karena dia akan turun melihat jika perlu, kemudian naik lagi,” kata Ilya.
Lantas, apa risiko terbesar bagi organisasi OJK sendiri? Menurut F. Antonius Alijoyo, Anggota Dewan Audit OJK, tidak mudah mengatakan mana risiko terbesar OJK karena bersifat dinamis dan sejalan dengan proses pencapaian tujuan OJK, baik di tingkat lembaga itu sendiri maupun di tingkat masing-masing satuan kerja dan departemen pendukungnya.
Yang pasti, katanya, proses menajemen risiko OJK berusaha menghadirkan informasi relevan tentang profil risiko OJK dari waktu ke waktu kepada Dewan Komisioner OJK. Sehingga selalu terinformasi tentang risiko-risiko lembaga yang dihadapi termasuk skala prioritas masing-masing risiko yang dibangun berdasarkan hasil analisa ‘dampak; dan ‘kemungkinan’ dari masing-masing risiko tersebut.
“Dengan tersedianya profil risiko yang selalu dikinikan, dapat diharapkan bahwa Dewan Komisoner OJK selalu terinformasi tentang risiko-risiko yang berkembang dan dihadapi oleh OJK, sehingga dalam mengambil keputusan dan tindakan sudah mempertimbangkan hal tersebut (Risk-Based Decision Making),” ucap Antonius.
















