BERITA TERKAIT
Otoritas Jasa Keuangan boleh dibilang adalah panglima tertinggi dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai jasa keuangan. Di samping tugas mengawasi tingkah laku lembaga jasa keuangan, lembaga ini juga harus membuat masyarakat lebih melek keuangan. OJK sudah mendorong semua institusi keuangan untuk berperan aktif mengedukasi masyarakat dengan mewajibkan setiap perusahaan dalam industri keuangan untuk memiliki program meningkatkan literasi keuangan. Dan sebagai panglima, otoritas tidak hanya memberi perintah namun juga memberi contoh. OJK sedari awal berdirinya tahun lalu, sudah all out untuk mencerdaskan masyarakat dalam soal keuangan. Otoritas sudah melakukan safari keliling Nusantara dengan mengadakan diskusi, seminar, pelatihan, nonton bareng, dan pertunjukan wayang agar publik bisa lebih melek keuangan. Bahkan lembaga pengawas itu juga sudah membuat beberapa permainan untuk meningkatkan animo masyarakat mempelajari hal-hal mengenai produk, jasa serta lembaga keuangan. Seperti bisa dilihat di laman resmi http://sikapiuangmu.ojk.go.id, ada setidaknya tiga permainan yang bisa diunduh untuk menambah pengetahuan keuangan secara lebih menyenangkan, khususnya untuk anak-anak. Pertama, games ‘Tabunganku’. Permainan yang didesain berupa puzzle ini akan membuat pemain lebih mengenal manfaat menabung. Pemain, khususnya anak-anak akan diajak untuk mengelola dan menghargai uang yang dimilikinya, dalam merencanakan masa depan. Kedua, permainan ‘Ayo Menabung’. Permainan ini mengandalkan kecepatan memindahkan uang-uang koin ke dalam celengan. Makin banyak koin yang dikumpulkan makin besar jumlah uang yang akan dimiliki untuk bisa membeli barang di toko. Ketiga, permainan ‘Temukan Produknya’. Game ini berusaha mengenalkan produk-produk keuangan kepada pemain. Anak-anak berusaha menemukan nama produk-produk Keuangan yang tersembunyi pada benda-benda yang terdapat di dalam gambar. Menurut Sri Rahayu Widodo, Deputi Komisioner OJK peluncuran permainan ini bukan tanpa alasan. Otoritas, dalam rencana kerja tahun ini memang menargetkan program literasi keuangan menyasar pelajar, ibu rumah tangga, dan juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Kami ingin memberi pengetahuan tentang prinsip-prinsip tentang perencanaan keuangan kepada anak-anak sedini mungkin. Anak-anak harus dibekali dengan kemampuan dasar keuangan sejak awal,” kata dia. Oleh karena itu, disusunlah program edukasi dan sosialisasi yang lebih ‘ringan’ agar sasaran program bisa lebih mudah menyerap materi literasi keuangan. Entah mengikuti atau tidak, perbankan pun meresponsnya dengan membuat program edukasi berupa permainan-permainan namun tetap mendidik. Sri Rahayu mengatakan, sejatinya OJK tidak mewajibkan lembaga keuangan untuk membuat program edukasi berupa permainan ataupun sesuatu yang ringan. Namun perbankan tampaknya sudah cukup mampu melihat target market-nya dan juga keberlanjutan bisnisnya di masa depan. “Maka dengan itu mereka juga membuat program berbentuk games,” kata perempuan yang akrab dipanggil Wiwi. Perbankan adalah industri yang sangat well-regulated, sehingga para pelakunya sudah memikirkan bagaimana bisnis itu bisa sustainable. Maka urusan edukasi keuangan pun akan dikaitkan dengan manfaat bagi bank di masa mendatang. Karena itu tidak heran jika bank memiliki program-program yang komplet, dari untuk anak-anak pelajar, remaja, hingga profesional. “Kita tentu saja mengharapkan bank-bank melaksanakan edukasi sesuai dengan tingkat pendidikan dan karakteristik masyarakat. Untuk masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, mungkin yang diperlukan malah edukasi keuangan dengan tingkat yang lebih advanced,” kata Wiwi. Hasil survei yang dilakukan OJK tahun lalu menyimpulkan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Untuk mendongkraknya otoritas langsung berlari kencang menyosialisasikan program edukasi keuangan yang pada tahun pertama, tahun ini, menyasar kalangan ibu rumah tangga dan UMKM, di samping juga pelajar. Penentuan sasaran tersebut juga didasarkan oleh hasil survei yang menyatakan, tingkat literasi ibu rumah tangga hanya 2,18 persen. Sementara pengusaha UMKM, tingkat literasinya sebesar 40,7 persen. OJK sendiri menargetkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia naik minimal 2 persen setiap tahun. “Kami targetkan tahun ini jadi 24 persen, tapi kami hitung dengan survei setiap 3 tahun, jadi total sekitar 6 persen,” ujar Direktur Literasi dan Edukasi OJK Agus Sugiarto.
All Out Kebut Program
Regulator sendiri sudah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan pada 19 November 2013 yang memiliki 100 program lebih yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Sejatinya, Indonesia bukanlah negara pertama yang memiliki Strategi Nasional Literasi Keuangan. Beberapa negara lain yang telah menyusun dan memiliki Strategi Nasional Literasi Keuangan, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, India dan Kanada. Malahan, masalah rendahnya tingkat literasi keuangan tidak hanya monopoli negara berkembang saja. Amerika Serikat sebagai negara maju dalam bidang keuangan juga punya masalah serupa dengan Indonesia. Di negara yang katanya sudah memiliki sistem instrumen keuangan canggih serta kompleks, ternyata juga masih terkendala soal banyaknya masyarakat yang belum melek soal keuangan. Problem serupa juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara maju lainnya. “Itu adalah fakta yang ada selama bertahun-tahun bahwa sebagian besar masyarakat umum di negara-negara dunia yang berbahasa Inggris adalah bodoh secara keuangan,” tulis Niall Ferguson, seorang sejarawan di Harvard University, dalam buku tentang sejarah keuangan, “The Ascent of Money”, seperti dikutip dari Majalah The Economist. Dalam strategi nasional itu, OJK meluncurkan program yang diberi nama SiMOLEK, pada 4 Februari 2014. SiMOLEK yang merupakan kepanjangan dari Si Mobil Literasi Keuangan adalah mobil khusus yang memang sengaja disiapkan OJK untuk memudahkan dan memperluas jangkauan sosialisasi mengenai literasi keuangan kepada masyarakat. Mobil ini setiap hari beredar menjelajahi dan mengunjungi masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Di dalam mobil itu ada petugas khusus yang akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan masyarakat seputar investasi dan produk-produk keuangan dan dilengkapi pula dengan selebaran dan buku saku. Sepanjang 2014, OJK menargetkan memiliki mobil ini sebanyak 45 unit. Untuk memaksimalkan target pencapaian sosialisasi melalui SiMOLEK ini, regulator juga menggandeng kalangan industri dengan pertimbangan mereka lebih hafal dan menguasai karakter masyarakat dan nasabah masing-masing. “Kalau OJK sendiri yang berjalan sepertinya kurang menarik, seakan-akan kami dari pihak pemerintah langsung ke publik seperti mendikte. Jadi perlu industri yang lebih berpengalaman untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Agus. OJK mengajak semua industri keuangan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Setelah ada 4 bank yang membantu dalam program SiMolek, seperti BCA, Mandiri, BRI dan Danamon, berikutnya akan ada BNI, Bank Mega, Bank NISP dan bank-bank lain menyusul. “Kerjasama ini sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan,” tegas Agus. Selain itu, OJK juga mempunyai beberapa program edukasi untuk ibu rumah tangga dengan mencetak buku perencanaan keuangan, seri literasi keuangan, flyer dan membuat video klip. Tidak hanya itu, OJK melakukan kolaborasi dengan stake holders terkait seperti menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kerjasama dengan LSM Perempuan. Tidak cukup sampai disitu, untuk menjangkau lebih luas dan membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya melek keuangan, OJK melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tak tanggung-tanggung, kerjasama ini juga didukung oleh delapan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ke delapan perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia (UI), Trisakti, STIE Bisnis Indonesia, Sekolah Tinggi IMMI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Wahid Hasim (Unwahas) Semarang dan Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan Kemendikbud ini dilatarbelakangi dengan masih sedikitnya masyarakat yang melek finansial. Namun begitu, kondisi ini ternyata tidak sepenuhnya berhubungan dengan tingkat pendidikan. Dari catatan OJK, meski pendidikannya tinggi, tak menjamin seseorang paham dengan seluk-beluk keuangan. Hasil penelitian OJK menyebutkan, hanya 56,4 persen lulusan perguruan tinggi yang benar-benar paham mengenai keuangan. “Biasanya tingkat kemajuan ekonomi salah satu indikatornya adalah seberapa tinggi literasi keuangan masyarakatnya,” kata Muliaman. Sementara untuk pelajar tingkat dasar dan menengah, OJK juga memiliki program yang tak kalah serius. Edukasi literasi keuangan ini juga sudah dimasukkan kurikulum Kemendikbud 2013. Dalam kurikulum 2013 terdapat tiga kompetensi terhadap siswa. Kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan seperti bagaimana menyimpan uang hingga kompetensi sikap. Untuk langkah kongkrit mengenai penanaman pemahaman literasi keuangan sejak dini, OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menyusun buku pengayaan untuk siswa kelas X SMA. Buku pengayaan itu masuk pada pelajaran ekonomi berjudul dan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2014/2015. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan tujuan penyusunan buku pelajaran ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa SMA agar lebih melek keuangan. “Agar bisa dihayati dan dipraktikkan,” ujarnya. Buku setebal 167 halaman tersebut memuat banyak hal yang dijelaskan secara umum. Dimulai dengan latar pemaparan mengenai latar belakang pendirian OJK, hingga membahas satu persatu industri jasa keuangan yakni perbankan, asuransi, pegadaian, pembiayaan, pasar modal, dan dana pensiun. “Program ini diharapkan dapat mengejar ketertinggalan masyarakat Indonesia dalam memahami soal industri keuangan. Jadi, tidak hanya belajar akan tetapi bisa menerapkan atau praktik. Dengan begitu, kita bisa bersaing dengan Malaysia dan Singapura nantinya,” jelas Titu. Namun demikian, Titu menyadari, hal itu tidak dapat diraih dengan cepat, bahkan dalam lima tahun ke depan. Salah satu faktanya adalah, kondisi geografis yang berbeda. “Sekitar 60 persen masyarakat Indonesia itu tinggal di pedalaman. Ini jelas tidak bisa dibandingkan langsung dengan negara Singapura yang populasi masyarakatnya kecil,” jelasnya.
















