• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Manajemen Risiko

Batu Sandungan Hukum BCA

by Sandy Romualdus
27 Maret 2016 - 00:00
58
VIEWS
BCA Lakukan Kerja Sama dengan Modalku untuk Kembangkan UMKM
0
SHARES
58
VIEWS

Salah satu risiko yang paling ditakuti perusahaan adalah reputasi. Begitu risiko ini menerjang maka akan sangat sulit bagi sebuah perusahaan untuk bangkit. Dan risiko ini seringkali masuk melalui pintu kasus hukum.

Bank Central Asia (BCA) boleh jadi sedang gundah. Setelah sebelumnya mendapatkan kabar baik karena diberitakan menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan raksasa Singapura DBS, bank milik grup Djarum ini terhadang kasus hukum.

Pada 2008, Kantor Pusat BCA resmi pindah dari kawasan Sudirman ke tempat yang paling prestisius di Jakarta, yaitu kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Namun tak disangka, relokasi ini membonceng risiko hukum. Bulan lalu, tepatnya 17 Februari, penyidik dari Kejaksaan Agung mendatangi kantor pusat PT Hotel Indonesia Natour yang berlokasi di Menara BCA, Jakarta Pusat. Pihak Kejagung menemukan ada masalah kontrak antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Grand Indonesia (GI) yang diduga merugikan BUMN tersebut sebesar Rp 1,2 triliun.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

HIN merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan akomodasi, makanan dan minuman dan menjadi pengelola kawasan Hotel Indonesiadan mengoperasikan beberapa hotel di bawah merek Inna Group Hotel. Sedangkan GI adalah pengembang kawasan itu. 

Kasus itu bermula ketika Komisaris HIN, Michael Umbas mengungkap ada beberapa fakta janggal yang didapatinya pada November 2015. Pada kontrak awal pembangunan yang disepakati adalah empat objek fisik bangunan di atas tanah negara di kawasan itu yakni Hotel Bintang 5, Pusat perbelanjaan I, Pusat perbelanjaan II, dan Fasilitas parkir.

Namun, dalam berita acara penyelesaian pekerjaan tertanggal 11 Maret 2009, ternyata ada tambahan bangunan yakni gedung perkantoran Menara BCA dan apartemen Kempinski. Padahal, kedua bangunan itu tidak tercantum dalam perjanjian awal.

Sebagai informasi, mekanisme yang dipakai dalam pembangunan di kawasan yang dimiliki negara adalah Build, Operate, Transfer (BOT). Mekanisme itu merupakan suatu konsep di mana sebuah proyek dibangun dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta, atau kombinasi antara pemerintah dan swasta. Namun setelah itu pihak pembiaya proyek memiliki hak untuk pengoperasian dan mengambil manfaat ekonomi dari proyek yang telah dibiayainya.

Hal inilah kemudian yang menjadi dasar Kejaksaan Agung mendatangi kantor HIN pertengahan bulan lalu. “Secara umum, kita belum bisa menjelaskan yang jelas itu perkara ada pembangunan di luar perjanjian telah disepakit 30 tahun. Nanti setelah terang perkaranya tindak pidananya baru kita tentukan tersangkanya. Jelas di situ ditemukan adanya penyimpangan. Cuma jumlahnya belum,” kata Jaksa Agung Pidana Khusus, Arminsyah.

Akibat penyalahgunaan lahan itu, HIN dinilai kehilangan kompensasi penambahan dua bangunan komersial tersebut. Penyalahgunan lainnya, opsi perpanjangan 20 tahun setelah masa BOT 30 tahun dengan ketentuan nilai kompensasi adalah Rp400 miliar atau 25 persen dari NJOP. Namun, perpanjangan itu tidak lagi antara HIN dengan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI), selalu pemenang tender. PT CKBI diketahui telah mengalihkannya kepada Grand Indonesia, padahal dalam perjanjian awal, CKBI tidak boleh mengalihkan atau melepas tanggung jawab pelaksanaan kerja sama kepada pihak lain.

Namun, dokumen persetetujuan pengalihan dari CKBI ke GI hanya dalam perjanjian antar direksi dan dokumennya saat ini hilang. Bukan itu saja, tanah negara itu kini telah diagunkan oleh GI ke Bank UOB. Anehnya lagi, bekas Dirut HIN kini menjadi Dirut Menara Sarana Nusantara, Tbk, anak perusahaan kelompok usaha Djarum, yang kini sebagai pihak penyewa di lahan 7 hektare milik HIN. Seperti diketahui, kelompok Djarum kini menjadi pemegang saham mayoritas BCA.

Kasus ini tak pelak lagi akan membuat perjalanan BCA tersendat karena harus membereskan masalah itu agar tidak merembet ke risiko reputasi. Menurut para pakar manajemen risiko risiko reputasi adalah puncaknya dari segala risiko yang terjadi. Risiko ini bisa berawal dari risiko-risiko lain yang tidak dikendalikan dengan baik, misalnya risiko operasional yang merembet ke risiko reputasi. Demikian pula risiko hukum, risiko kepatuhan yang tidak diselesaikan dengan tuntas. “Risiko ini berupa kerugian perusahaan akibat menurunnya atau hilangnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan,” kata Gayatri Rawit Angreni, pakar manajemen risiko, mantan Ketua Badas Sertifikasi Manajemen Risiko.

Oleh karena itu, perusahaan harus memitigasi risiko terebut segera. Salah satu bentuk mitigasi risiko, ujar Gayatri adalah memenuhi keinginan, dan harapan para pihak yang berkepentingan. Perseroaan perlu mengidentifikasi kebutuhan, posisi dan peran dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. “Tak pula juga mitigasi, apa saja implikasi terburuk apabila kebutuhan dan keinginan mereka tidak terpenuhi,” tambah dia.

Kasus BCA ini juga membuat Menteri BUMN ketika perjanjian tersebut terjadi, Laksamana Sukardi dipanggil Kejaksaan Agung. Dia ditanyai mengenai kronologi terjadinya Perjanjian Kerjasama antara Hotel Indonesia dengan PT Cipta Karya Bumi Indah dengan sistem BOT pada 2004. “Diminta keterangan untuk meng-clear-kan, karena waktu Oktober 2004 saya sudah berhenti tapi pada waktu itu memang rencana itu diajukan hanya dua mal dan hotel. Setelah itu tidak dilaporkan oleh direksi HIN,” kata Laksamana usai diperiksa.

Menurut dia, sebenarnya dalam perhitungan kompensasi harus diberikan ke PT HIN dengan hitungan nett present value dan preview tahunan itu dijadikan present value termasuk gedung perkantoran dan apartemen. “Jadi memang kalaupun sampai sama saya dua gedung itu tidak masuk, ternyata ada dua gedung itu. Jadi perhitungan-perhitungan itu harus dihitung masuk kompensasi,” kata Laksamana.

PT CKBI merupakan anak usaha Djarum Group yang memenangkan tender pengelolaan bekas lahan Hotel Indonesia dan Hotel Ina Wisata, dengan sistem BOT selama 30 tahun. Dalam hal ini Djarum menyediakan dana 154,76 juta dolar AS guna peremajaan Hotel Indonesia dan menjadi Grand Mall Indonesia.

Sandungan Sebelumnya

Sebelumnya, bank yang sangat kuat di pendanaan ini juga pernah ‘tertampar’ kasus hukum. Pada 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo sebagai tersangka. Pria yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA.

Kasus permohonan pajak BCA yang menimpa mantan Dirjen Pajak itu berawal ketika pada 12 Juli 2003, perseroan itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non-performing loan Rp 5,7 T kepada Direktorat Pajak Pengasilan (PPh). Setelah surat itu diterima PPh, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa ambil 1 kesimpulan dan hasil pendalaman.

Kurang lebih 1 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Maret 2004, Direktur PPh memberikan surat pengantar risalah keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak yang berisi hasil telaah pengajuan keberatan pajak BCA itu. Adapun hasil telaah itu berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak. Sehari sebelum jatuh tempo pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak memerintahkan kepada Direktur PPh dalam nota dinas untuk mengubah kesimpulan, yakni agar menerima seluruh keberatan wajib pajak BCA.

Di situlah peran Dirjen Pajak. Surat ketetapan pajak nihil, yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak (BCA). Sehingga tidak ada waktu bagi Direktorat PPh untuk berikan tanggapan yang berbeda. Selaku Dirjen Pajak, Hadi dianggap mengabaikan adanya fakta materi keberatan wajib pajak yang sama antara BCA dan bank-bank lain.

Meski pada akhirnya tidak ada pihak dari BCA yang akhirnya terseret ke pengadilan, namun kasus itu sudah menjadi catatan buruk buat BCA di mata publik. “Dapat disampaikan bahwa BCA tidak melanggar undang-undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku,” ucap Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja kala itu.

 
 
 
 
 
Previous Post

Kontroversi Tabungan Perumahan Rakyat

Next Post

Berjudi dengan Tax amnesty

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 05:21

BNI mempertahankan predikat tertinggi Leadership in Corporate Governance di ajang The 17th IICD Award 2026 dan meraih posisi GCG terbaik...

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

by Stella Gracia
14 Oktober 2026 - 09:08

KPK menggelar OTT terhadap pejabat BNPB dengan pendampingan Puspom TNI di Jakarta, status hukum pihak terperiksa diumumkan dalam 1x24 jam....

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

by Sandy Romualdus
12 Oktober 2026 - 11:39

Pakar hukum merumuskan enam pagar pelindung RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam skema sita tanpa pidana (NCBAF)....

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

by Sandy Romualdus
4 Oktober 2026 - 14:49

KRQA-SQC menggelar audit surveilans ISO 37001:2025 di Bandara Adi Soemarmo Solo guna memastikan penerapan prinsip anti penyuapan 4 No's. Stabilitas.id...

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

by Sandy Romualdus
30 September 2026 - 14:42

PT Ships Crew Indo Inc. menjalani audit ISO 9001:2015 dan MLC 2006 usai menyalurkan lebih dari 700 pelaut Indonesia ke...

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

by Sandy Romualdus
25 September 2026 - 15:29

Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan prinsip human-in-the-loop dan tata kelola AI perbankan berbasis risiko pada Seminar LPPI #109....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
CIMB Niaga Gunakan Sistem Core Banking Baru

CIMB Group divestasikan 51% sahamnya di PT CIMB Sun Life

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance