Salah satu risiko yang paling ditakuti perusahaan adalah reputasi. Begitu risiko ini menerjang maka akan sangat sulit bagi sebuah perusahaan untuk bangkit. Dan risiko ini seringkali masuk melalui pintu kasus hukum.
Bank Central Asia (BCA) boleh jadi sedang gundah. Setelah sebelumnya mendapatkan kabar baik karena diberitakan menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan raksasa Singapura DBS, bank milik grup Djarum ini terhadang kasus hukum.
Pada 2008, Kantor Pusat BCA resmi pindah dari kawasan Sudirman ke tempat yang paling prestisius di Jakarta, yaitu kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Namun tak disangka, relokasi ini membonceng risiko hukum. Bulan lalu, tepatnya 17 Februari, penyidik dari Kejaksaan Agung mendatangi kantor pusat PT Hotel Indonesia Natour yang berlokasi di Menara BCA, Jakarta Pusat. Pihak Kejagung menemukan ada masalah kontrak antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Grand Indonesia (GI) yang diduga merugikan BUMN tersebut sebesar Rp 1,2 triliun.
BERITA TERKAIT
HIN merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang penyediaan akomodasi, makanan dan minuman dan menjadi pengelola kawasan Hotel Indonesiadan mengoperasikan beberapa hotel di bawah merek Inna Group Hotel. Sedangkan GI adalah pengembang kawasan itu.
Kasus itu bermula ketika Komisaris HIN, Michael Umbas mengungkap ada beberapa fakta janggal yang didapatinya pada November 2015. Pada kontrak awal pembangunan yang disepakati adalah empat objek fisik bangunan di atas tanah negara di kawasan itu yakni Hotel Bintang 5, Pusat perbelanjaan I, Pusat perbelanjaan II, dan Fasilitas parkir.
Namun, dalam berita acara penyelesaian pekerjaan tertanggal 11 Maret 2009, ternyata ada tambahan bangunan yakni gedung perkantoran Menara BCA dan apartemen Kempinski. Padahal, kedua bangunan itu tidak tercantum dalam perjanjian awal.
Sebagai informasi, mekanisme yang dipakai dalam pembangunan di kawasan yang dimiliki negara adalah Build, Operate, Transfer (BOT). Mekanisme itu merupakan suatu konsep di mana sebuah proyek dibangun dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta, atau kombinasi antara pemerintah dan swasta. Namun setelah itu pihak pembiaya proyek memiliki hak untuk pengoperasian dan mengambil manfaat ekonomi dari proyek yang telah dibiayainya.
Hal inilah kemudian yang menjadi dasar Kejaksaan Agung mendatangi kantor HIN pertengahan bulan lalu. “Secara umum, kita belum bisa menjelaskan yang jelas itu perkara ada pembangunan di luar perjanjian telah disepakit 30 tahun. Nanti setelah terang perkaranya tindak pidananya baru kita tentukan tersangkanya. Jelas di situ ditemukan adanya penyimpangan. Cuma jumlahnya belum,” kata Jaksa Agung Pidana Khusus, Arminsyah.
Akibat penyalahgunaan lahan itu, HIN dinilai kehilangan kompensasi penambahan dua bangunan komersial tersebut. Penyalahgunan lainnya, opsi perpanjangan 20 tahun setelah masa BOT 30 tahun dengan ketentuan nilai kompensasi adalah Rp400 miliar atau 25 persen dari NJOP. Namun, perpanjangan itu tidak lagi antara HIN dengan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI), selalu pemenang tender. PT CKBI diketahui telah mengalihkannya kepada Grand Indonesia, padahal dalam perjanjian awal, CKBI tidak boleh mengalihkan atau melepas tanggung jawab pelaksanaan kerja sama kepada pihak lain.
Namun, dokumen persetetujuan pengalihan dari CKBI ke GI hanya dalam perjanjian antar direksi dan dokumennya saat ini hilang. Bukan itu saja, tanah negara itu kini telah diagunkan oleh GI ke Bank UOB. Anehnya lagi, bekas Dirut HIN kini menjadi Dirut Menara Sarana Nusantara, Tbk, anak perusahaan kelompok usaha Djarum, yang kini sebagai pihak penyewa di lahan 7 hektare milik HIN. Seperti diketahui, kelompok Djarum kini menjadi pemegang saham mayoritas BCA.
Kasus ini tak pelak lagi akan membuat perjalanan BCA tersendat karena harus membereskan masalah itu agar tidak merembet ke risiko reputasi. Menurut para pakar manajemen risiko risiko reputasi adalah puncaknya dari segala risiko yang terjadi. Risiko ini bisa berawal dari risiko-risiko lain yang tidak dikendalikan dengan baik, misalnya risiko operasional yang merembet ke risiko reputasi. Demikian pula risiko hukum, risiko kepatuhan yang tidak diselesaikan dengan tuntas. “Risiko ini berupa kerugian perusahaan akibat menurunnya atau hilangnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan,” kata Gayatri Rawit Angreni, pakar manajemen risiko, mantan Ketua Badas Sertifikasi Manajemen Risiko.
Oleh karena itu, perusahaan harus memitigasi risiko terebut segera. Salah satu bentuk mitigasi risiko, ujar Gayatri adalah memenuhi keinginan, dan harapan para pihak yang berkepentingan. Perseroaan perlu mengidentifikasi kebutuhan, posisi dan peran dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. “Tak pula juga mitigasi, apa saja implikasi terburuk apabila kebutuhan dan keinginan mereka tidak terpenuhi,” tambah dia.
Kasus BCA ini juga membuat Menteri BUMN ketika perjanjian tersebut terjadi, Laksamana Sukardi dipanggil Kejaksaan Agung. Dia ditanyai mengenai kronologi terjadinya Perjanjian Kerjasama antara Hotel Indonesia dengan PT Cipta Karya Bumi Indah dengan sistem BOT pada 2004. “Diminta keterangan untuk meng-clear-kan, karena waktu Oktober 2004 saya sudah berhenti tapi pada waktu itu memang rencana itu diajukan hanya dua mal dan hotel. Setelah itu tidak dilaporkan oleh direksi HIN,” kata Laksamana usai diperiksa.
Menurut dia, sebenarnya dalam perhitungan kompensasi harus diberikan ke PT HIN dengan hitungan nett present value dan preview tahunan itu dijadikan present value termasuk gedung perkantoran dan apartemen. “Jadi memang kalaupun sampai sama saya dua gedung itu tidak masuk, ternyata ada dua gedung itu. Jadi perhitungan-perhitungan itu harus dihitung masuk kompensasi,” kata Laksamana.
PT CKBI merupakan anak usaha Djarum Group yang memenangkan tender pengelolaan bekas lahan Hotel Indonesia dan Hotel Ina Wisata, dengan sistem BOT selama 30 tahun. Dalam hal ini Djarum menyediakan dana 154,76 juta dolar AS guna peremajaan Hotel Indonesia dan menjadi Grand Mall Indonesia.
Sandungan Sebelumnya
Sebelumnya, bank yang sangat kuat di pendanaan ini juga pernah ‘tertampar’ kasus hukum. Pada 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo sebagai tersangka. Pria yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA.
Kasus permohonan pajak BCA yang menimpa mantan Dirjen Pajak itu berawal ketika pada 12 Juli 2003, perseroan itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non-performing loan Rp 5,7 T kepada Direktorat Pajak Pengasilan (PPh). Setelah surat itu diterima PPh, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa ambil 1 kesimpulan dan hasil pendalaman.
Kurang lebih 1 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Maret 2004, Direktur PPh memberikan surat pengantar risalah keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak yang berisi hasil telaah pengajuan keberatan pajak BCA itu. Adapun hasil telaah itu berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak. Sehari sebelum jatuh tempo pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak memerintahkan kepada Direktur PPh dalam nota dinas untuk mengubah kesimpulan, yakni agar menerima seluruh keberatan wajib pajak BCA.
Di situlah peran Dirjen Pajak. Surat ketetapan pajak nihil, yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak (BCA). Sehingga tidak ada waktu bagi Direktorat PPh untuk berikan tanggapan yang berbeda. Selaku Dirjen Pajak, Hadi dianggap mengabaikan adanya fakta materi keberatan wajib pajak yang sama antara BCA dan bank-bank lain.
Meski pada akhirnya tidak ada pihak dari BCA yang akhirnya terseret ke pengadilan, namun kasus itu sudah menjadi catatan buruk buat BCA di mata publik. “Dapat disampaikan bahwa BCA tidak melanggar undang-undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku,” ucap Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja kala itu.

















