• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Laporan Utama

AS, China dan Miskonsepsi Trans Pacific Partnership

by Sandy Romualdus
7 Mei 2016 - 00:00
21
VIEWS
AS, China dan Miskonsepsi Trans Pacific Partnership
0
SHARES
21
VIEWS

Kesepakatan Trans Pacific Partnership (TPP) yang ditandatangani 4 Februari 2016 lalu oleh 12 negara Pacific Rim di Auckland, New Zealand merupakan hasil dari kerja keras selama tujuh tahun negosiasi. Kesepakatan itu merupakan ekspansi dari Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP or P4) yang diprakarsai oleh Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura di tahun 2005. Terhitung 2008, anggota bertambah dengan partisipasi Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, AS, dan Vietnam.

Posisi China yang bukan negara anggota TPP merupakan pro dan kontra tersendiri baik bagi China maupun AS. Benarkan AS menandatangani TPP mengingat keterdesakan ekonomi AS atas China dalam neraca perdagangan? Apa saja miskonsepsi-miskonsepsi yang ada? Bagaimana realitas sebenarnya? Bagaimana realitas tersebut menjawab posisi AS terhadap China? Kapan TPP akan mulai diimplementasikan serentak?

Mari kita mulai dengan landasan teori. Argumen dari Teori Klasik Comparative Advantage David Ricardo menunjukkan bahwa negara-negara mendapat keuntungan terbesar dari aktivitas-aktivitas produksi dan ekspor yang paling mereka kuasai. Sedangkan, apa yang kurang dikuasai dapat diimpor dari negara-negara yang lain yang lebih spesialis dalam bidang tersebut.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Dalam perdagangan global, keunggulan komparatif (comparative advantage) sangat berperan dan negara yang merupakan “momok” bagi banyak negara lainnya adalah China. Defisit perdagangan AS terhadap China di tahun 2015 mencapai 534 miliar dollar AS atau 3,47 triliun yuan. Jadi, dapat dimengerti bahwa AS mempunyai kecenderungan untuk menggunakan berbagai kebijakan perdagangan dalam menghadapi posisi perdagangan dengan China.

Sebagai “retaliasi” negara-negara pengimpor besar produk-produk China, AS memprakarsai berbagai “aturan main” sehingga monopoli global dapat digeser dari Negara Tirai Bambu tersebut. Kehadiran NAFTA dan TPP merupakan bentuk-bentuk prakarsa aturan main tersebut. Meski TPP sendiri merupakan “sosok” yang penuh miskonsepsi, pro, dan kontra.

Argumen pro pentingnya kehadiran TPP bagi AS adalah eliminasi bagi sekitar 18.000 tarif ekspor ke negara-negara peratifikasi. Namun, ini tidak selalu menguntungkan, mengingat AS bukan pengekspor besar dalam lebih dari separo kategori yang bebas tarif.

Selain itu, implementasi TPP bukan berarti jaminan meningkatkan lapangan kerja bagi AS. Peterson Insitute berargumen bahwa asumsi “AS mengambil keuntungan besar dari TPP” tidak dapat dibuktikan. Bahkan, ada kemungkinan angka pengangguran di AS dapat meningkat.

Jadi, kontra terhadap TPP sangat nyata. Bahkan sosok kandidat presiden dari Partai Demokrat Bernie Sanders yang dikenal dengan ideologi sosialis-demokratnya berpendapat bahwa implementasi TPP merupakan bukti kemenangan Wall Street dan korporasi. TPP memang bukan perjanjian free trade, namun kehadirannya sebagai ‘pengatur’ mempunyai efek tersendiri.
Diperkirakan, jutaan pekerjaan di AS akan menjadi kosong apabila TPP disetujui oleh Kongres. Kekhawatiran ini bersumber dari pengalaman implementasi North

America Free Trade Agreement (NAFTA) antara AS, Kanada, dan Meksiko di mana 700.000 pekerja AS kehilangan pekerjaan di mana 60 persennya dalam bidang manufaktur. Memang TPP bukanlah NAFTA, namun pengalaman ini telah mengukir sejarah bahwa unsur-unsur lain bisa saja membalikkan harapan menjadi momok.

Miskonsepsi

Miskonsepi TPP adalah soal “free trade agreement.” TPP sering kali diartikan sebagai “free trade agreement,” padahal ini adalah ini tidak benar. Realitasnya, TPP merupakan perjanjian yang mengatur perdagangan (trade) dan relasi investasi yang dilakukan atas nama berbagai lobi bisnis negara-negara bersangkutan.

AS sendiri telah mempunyai free trade agreement dengan berbagai negara dalam NAFTA (North America Free Trade Agreement), sedangkan TPP adalah perjanjian yang mengatur free trade. Dalam pelaksanaannya, provisi-provisi NAFTA akan disesuaikan pelaksanaanya sehingga conflict of interest tidak terjadi. Dalam konteks provisi NAFTA yang lebih liberal, maka NAFTA akan diatur oleh TPP.

Faktanya, TPP sendiri dikhawatirkan akan sangat merestriksi free trade agreement. Selandia Baru, misalnya, tidak puas dengan penanganan perdagangan produk-produk susu (dairy) dengan Kanada dan AS. Sedangkan Australia tidak setuju dengan penanganan produk-produk gula oleh AS dan Meksiko. Berbagai dispute dapat terjadi dan ini diantisipasi.

Adanya miskonsepsi TPP memberi kesempatan bagi investor luar negeri untuk mem-bypass peraturan dan kebijakan domestik. Dengan kata lain, ada mitos bahwa TPP mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada peraturan dan kebijakan domestik. Ini tidak tepat.

Kenyataannya, TPP tidak memberi kekuasaan bagi investor asing untuk mengubah pelaksanaan peraturan dan kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya. Jadi, kehadiran TPP sebagai “instrumen pendesak” suatu negara terhadap negara lain merupakan miskonsepsi. Mekanisme TPP tidak merestriksi pemerintah negara anggota untuk mengutamakan kepentingan publik.

Ada lagi miskonsepsi lain yang menyatakan bahwa TPP akan merestriksi perkembangan HAKI (hak atas kekayaan intelektual) yang berhubungan dengan industri medis dan farmasi. Tampaknya hal ini tidak perlu ditakuti oleh pemain industri medis dan farmasi, terlepas dari meningkatnya inovasi di bidang riset yang merupakan korelasi positif.

Provisi-provisi TPP merestriksi kompetisi dan meningkatkan harga bagi konsumen di AS dan seluruh dunia. TPP mengatur dengan jelas “patent linkage,” eksklusivitas data, dan biologik sehingga dunia medis dan farmasi mempunyai monopoli atas obat-obatan yang dipatenkan dan memblokir versi generik dari pasar. Hal ini merupakan kemenangan bagi dunia industri medis dan farmasi, namun menjadi momok bagi para konsumen yang memerlukan obat-obatan dengan harga terjangkau.

Berbagai miskonsepsi dan argumen para pakar dan pengamat menjawab bahwa posisi AS dalam konstelasi TPP tidak seindah yang dibayangkan. Bahkan ada kemungkinan implementasi TPP membawa dampak buruk bagi AS.

Proses implementasi TPP sendiri masih cukup panjang, meningkat penandatanganan TPP perlu ditindaklanjuti dengan ratifikasi. Proses ini memberi kekuatan hukum bagi perjanjian perdagangan tersebut, sehingga regulasi dan kebijakan negara-negara peratifikasi bersinggungan bahkan berpotongan dengan TPP.
Proses ratifikasi ini diawali dengan kesiapan setiap negara penandatanganan yang akan mulai dilaksanakan di enam negara dulu, sebelum di setiap 12 negara tersebut dalam kurun waktu dua tahun. Persyaratannya adalah representasi dari 80 persen dari PDB total para penandatangan sebelum implementasi. Untuk mencapai 80 persen PDB ini tidak mudah, mengingat regulasi domestik setiap negara diwajibkan telah menerapkan provisi-provisi TPP sebelum total persentase PDB dihitung.

Bagi AS sendiri yang sedang mengalami masa kampanye pemilihan presiden, proses ratifikasi mustahil dijalankan segera mengingat para kandidat dari Demokrat maupun Republikan tidak mendukung TPP. TPP sendiri merupakan “pekerjaan rumah” Barack Obama yang berargumen bahwa AS perlu mengambil inisiatif dalam dinamika perdagangan di Asia Pasifik. Dengan kata lain, Obama mengakui bahwa AS perlu memimpin dunia perdagangan di wilayah ini sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi China.

Sayangnya, TPP sendiri bukanlah “pengatur free trade” yang sempurna dan ekonomi global selalu berkaitan dengan berbagai lingkup ekonomi dari yang paling mikro dan paling lokal. AS belum tentu mendapatkan keuntungan terbesari dari TPP. Jadi, argumen bahwa posisi AS “terjepit” oleh neraca perdagangan dengan China sehingga AS “meretaliasi” dengan TPP: tidak tepat.

Yang lebih tepat mungkin ini: meluaskan pengaruh AS di Asia Pasifik, sehingga kekuatan geopolitik tidak dimonopoli oleh China.

 
 
 
 
 
Previous Post

Ekspansi Naga di Negeri Garuda

Next Post

Purposeful Culture

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sejarah Uang

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

by Stella Gracia
21 Oktober 2026 - 14:20

INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100...

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

by Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:47

Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan Stabilitas.id - Direktur Network...

Berantas Judi Online, OJK Perintahkan Bank Blokir 33.000 Rekening Penampung

Suku Bunga Tinggi dan Rupiah Loyo, OJK Evaluasi Revisi Rencana Bisnis 105 Bank

by Sandy Romualdus
10 Juli 2026 - 12:52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang diajukan oleh sekitar 105 bank akibat penyesuaian...

Respons Aturan KUR 5% Presiden Prabowo, OJK Minta Himbara Pertebal Pencadangan

by Sandy Romualdus
21 Mei 2026 - 14:50

Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan pelat merah (Himbara) untuk...

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
13 April 2026 - 14:54

Stabilitas.id — Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif meski masih menghadapi tantangan penetrasi pasar yang belum optimal....

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

by Stella Gracia
1 April 2026 - 21:53

Stabilitas.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
CIMB Niaga Gunakan Sistem Core Banking Baru

Bayar Tiket AirAsia Indonesia Kini Bisa Lewat Rekening Ponsel CIMB Niaga

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance