• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Manajemen Risiko

Paket Pendongkrak Peringkat

by Sandy Romualdus
4 Juni 2016 - 00:00
10
VIEWS
Paket Pendongkrak Peringkat
0
SHARES
10
VIEWS

Selusin sudah paket kebijakan ekonomi dirilis oleh Presiden Joko Widodo dalam dua tahun masa pemerintahannya, dan untuk yang nomor dua belas ini pemerintah memang memaksudkan untuk mempermudah bisnis.

Perizinan adalah momok bagi pelaku dan orang yang ingin memulai bisnis di Indonesia. Prosedurnya sudah dikenal menyulitkan, memakan waktu yang cukup lama, dan juga menuntut biaya yang tinggi –belum lagi ditambah biaya siluman untuk menyogok dan lainnya. Tak mengherankan jika dalam peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) yang dirilis Bank Dunia, Indonesia, yang saat ini berada di peringkat 109 dari 189 yang disurvei.

Presiden Jokowi menginginkan peringkat tersebut diperbaiki, bahkan menyebut posisi 40 sebagai target. Dan paket kebijakan nomor 12 menjadi upaya untuk mendongkrak posisi tersebut. “Sebelumnya prosedur ada 13 prosedur, waktu 47 hari, biaya Rp6,8 juta-Rp7,8 juta. Izinnya ada lima yaitu izin SIUP, TDP, izin tempat usaha, izin gangguan dan akta. Sekarang prosedur dari 13 menjadi 7, waktu dari 47 hari menjadi 10 hari, biaya sebelumnya Rp6,8 juta menjadi Rp2,7 juta. Dan dari lima izin tadi menjadi tiga saja,” jelas Jokowi.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Itulah poin utama dari kebijakan terbaru pemerintah terkait kemudahan berbisnis. Pemerintah juga memangkas prosedur dan persyaratan minimal dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT). Jika sebelumnya syarat pendirian PT harus dengan modal Rp50 juta, maka saat ini modal dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT.

Menanggapi kehadiran paket ke-12 ini, pelaku usaha menanggapi secara berbeda. Bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), paket ini dinilai efektif karena ada niat pemerintah untuk meningkatkan peringkat doing bisnis menjadi 40 dari di atas 100. “Ini efektif. Apalagi pemerintah mau memangkas sejumlah aturan yang tidak efektif. Misalnya izin gangguan, itu kan dari jaman Belanda sementara sekarang sudah ada Amdal, jadi pantas untuk dihapus,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani.

Kendati demikian, para pengusaha tetap menunggu implementasinya di daerah. Pasalnya, selama ini, kemudahan pengurusan izin usaha menjadi masalah utama yang kerap dihadapi para pengusaha di daerah, yakni proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu lama.

Seperti dikeluhkan Apindo di wilayah Berau, Rudy Nurul Salim, bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih dibebankan dengan adanya perizinan, sertifikasi dan proses birokrasi lainnya yang menjadi hambatan berusaha. Hal ini membuat efisiensi kerja menjadi terhambat. Padahal, izin usaha adalah modal awal sebelum memulai sebuah bisnis.

“Jadi semangatnya harus dibangun bersama. Jangan hanya pemerintah pusat yang menggebu-gebu, tapi di daerah loyo. Pemahamannya harus dibangun bersama. Sehingga implementasinya dapat dirasakan,” ucap Rudy.

Terlebih dengan adanya perdagangan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penyederhanaan perizinan, dapat membuat investasi masuk dengan mudah. “Kalau bisa untuk yang kelas UMKM tidak tiga hari lagi, tapi tiga jam sudah bisa,” tegas Rudy.

Namun demikian, penyederhanaan perizinan jangan malah mempermudah masuknya investasi yang buruk, lanjut Rudy, karenanya harus dibuat peraturan dan kriteria tertentu. “Apabila bisa diterapkan dengan baik, maka daya saing usaha dan kompetensi akan meningkat pesat. MEA sudah bukan menjadi momok lagi, namun peluang dalam meningkatkan perekonomian,” kata dia.

Sementara itu lembaga riset ekonomi, Center of Reform on Economics (Core Indonesia) juga memberikan beberapa catatan terkait dengan paket kebijakan terbaru ini. Pertama, pemangkasan waktu mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta pemberian diskon untuk biaya pengurusan IMB sebesar 50 persen untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu diikuti dengan pemantauan dan penegakan implementasi di daerah.

“Selama ini informasi mengenai persyaratan pengajuan izin usaha di daerah masih belum jelas, di samping masih maraknya praktik pungutan di luar biaya resmi, serta pemberian IMB di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan lahannya,” demikian keterangan tertulis Core Indonesia.

Kedua, untuk mendorong investasi tidak boleh mengesampingkan faktor sosial dan kelestarian lingkungan. “Sebagai contoh penghapusan izin lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta pencabutan syarat izin gangguan (HO) berpotensi memicu permasalahan sosial dan lingkungan,” catat Core Indonesia.

Ketiga, perizinan di Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah perlu ditunjang dengan sistem berbasis Internet yang terintegrasi. Dengan begitu, proses pengurusan izin lebih efisien. Dan terakhir, untuk investasi asing pada sektor strategis perlu dibarengi oleh alih pengetahuan dan teknologi. Indonesia perlu mencontoh China dalam mengembangkan kereta cepat.

“Sebagai contoh, kemampuan China dalam menguasai teknologi kereta cepat tidak terlepas dari kebijakan investasi negara tersebut yang dibarengi dengan langkah-langkah konkrit untuk melakukan alih teknologi. Dengan demikian, selain dapat menarik investasi, penguasaan teknologi untuk keperluan pembangunan dalam jangka panjang khususnya untuk sektor-sektor atau proyek-proyek strategis juga dapat diperoleh,” kata Core Indonesia. 

Soal Kemudahan Usaha

Terkait keinginan Jokowi untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis yang saat ini berada di peringkat 109, menjadi peringkat 40, Core memberi tiga catatn. Pertama, survei kemudahan berusaha sendiri hanya dilakukan dengan mengambil sampel responden di kota-kota terbesar di setiap negara –untuk Indonesia hanya Jakarta dan Surabaya. Dengan demikian, meskipun hasil survei ini bisa dipakai untuk membandingkan iklim usaha antar negara, namun sebenarnya tidak bisa merepresentasikan kondisi riil kemudahan berbisnis di Indonesia yang lebih kompleks dan berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Kedua, memasang target peringkat kemudahan berusaha Indonesia hingga ke posisi 40 merupakan target yang ambisius. Mendongkrak peringkat hingga naik lebih dari 60 akan terlalu sukar dicapai dalam waktu 2-3 tahun. Apalagi, perbaikan peringkat kemudahan berusaha suatu negara selain ditentukan oleh perbaikan iklim usaha di negara tersebut juga akan sangat bergantung pada perubahan yang terjadi di negara-negara lain, yang tentunya berada di luar kontrol pemerintah.

Ketiga, peringkat kemudahan berusaha suatu negara juga tidak serta merta menggambarkan besarnya investasi yang masuk ke negara tersebut. Sebagai contoh, nilai investasi asing yang masuk ke Malaysia dan Thailand lebih kecil dibandingkan dengan yang masuk ke Indonesia, padahal kedua jiran tersebut memiliki peringkat kemudahan berusaha yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Core mencatat, nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2014 mencapai 22,3 Miliar dollar AS, sementara yang masuk ke Malaysia dan Thailand masing-masing hanya mencapai 10,7 Miliar dolar AS dan 11,5 Miliar dolar AS. Padahal di tahun tersebut Indonesia hanya berperingkat 114, sementara Malaysia peringkat ke- 18 dan Thailand ke-26.

10 Poin Penting Isi Paket

Poin pertama, pemerintah memangkas prosedur dan persyaratan minimal dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT). Jika sebelumnya syarat pendirian PT harus dengan modal Rp50 juta, maka saat ini modal dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT.

Poin kedua, kemudahan dalam pendirian bangunan. Dalam pendirian bangunan saat ini diperlukan 17 prosedur dan memakan 210 hari. Dalam paket kebijakan XII ini dirombak menjadi 14 prosedur dengan memakan waktu 52 hari, biaya dari Rp86 juta jadi Rp70 juta.

Ketiga, dalam hal pendaftaran properti. Proses pendaftaran dari yang saat ini harus mengikuti lima prosedur menjadi tiga prosedur. Dengan demikian waktunya juga lebih singkat menjadi tujuh hari dari sebelumnya 25 hari.

Keempat, mengenai pembayaran pajak. Saat ini pembayaran pajak masih offline dan manual, sehingga total pembayaran sebanyak 54 kali pembayaran. Dalam paket ini, kata mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini, pembayaran pajak dilakukan secara online, dengan total pembayaran menjadi 10 kali.

Kelima, terkait akses perkreditan. Salah satu yang diubah adalah akses perkreditan dilakukan melalui PT Pefindo Biro Kredit dan PT Kredit Biro Indonesia Jaya.

Keenam, penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan melalui delapan prosedur dengan lama waktu penyelesaian selama 28 hari.

Ketujuh, terkait penyambungan listrik. Proses penyambungan listrik nantinya hanya akan melalui empat prosedur dengan proses penyelesaiannya 25 hari. Sebelumnya harus melalui lima prosedur dengan lama penyelesaian 80 hari.

Kedelapan, mengenai perdagangan lintas negara. Dalam hal ini pemerintah memangkas waktu ekspor dari sebelumnya 4,5 hari kini hanya menjadi maksimal tiga hari. Biaya ekspor yang sebelumnya dikenakan 424 dollar AS kini menjadi maksimal 83 dollar AS.

Kesembilan, mengatur mengenai penyelesaian permasalahan kepailitan. Dalam hal kepailitan, sebelumnya imbalan untuk kurator yang berakhir dengan perdamaian dihitung berdasarkan persentase nilai harta debitur.

Kesepuluh, mengenai perlindungan terhadap investor minoritas. Di paket kebijakan XII ini, investor minoritas akan lebih dilindungi dengan peraturan yang sudah ada.

 
 
 
 
 
Previous Post

Utang Pemerintah ‘Lampu Kuning’ Utang Luar Negeri

Next Post

Risiko Reputasi di Tubuh Auditor Negara

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 05:21

BNI mempertahankan predikat tertinggi Leadership in Corporate Governance di ajang The 17th IICD Award 2026 dan meraih posisi GCG terbaik...

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

by Stella Gracia
14 Oktober 2026 - 09:08

KPK menggelar OTT terhadap pejabat BNPB dengan pendampingan Puspom TNI di Jakarta, status hukum pihak terperiksa diumumkan dalam 1x24 jam....

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

by Sandy Romualdus
12 Oktober 2026 - 11:39

Pakar hukum merumuskan enam pagar pelindung RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam skema sita tanpa pidana (NCBAF)....

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

by Sandy Romualdus
4 Oktober 2026 - 14:49

KRQA-SQC menggelar audit surveilans ISO 37001:2025 di Bandara Adi Soemarmo Solo guna memastikan penerapan prinsip anti penyuapan 4 No's. Stabilitas.id...

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

by Sandy Romualdus
30 September 2026 - 14:42

PT Ships Crew Indo Inc. menjalani audit ISO 9001:2015 dan MLC 2006 usai menyalurkan lebih dari 700 pelaut Indonesia ke...

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

by Sandy Romualdus
25 September 2026 - 15:29

Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan prinsip human-in-the-loop dan tata kelola AI perbankan berbasis risiko pada Seminar LPPI #109....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk

OJK Terima 3.805 Aduan, Mayoritas soal Klaim Asuransi

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance