• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Manajemen Risiko

Risiko Reputasi di Tubuh Auditor Negara

by Sandy Romualdus
4 Juni 2016 - 00:00
26
VIEWS
Risiko Reputasi di Tubuh Auditor Negara
0
SHARES
26
VIEWS

Dalam ingar bingar pemberitaan beberapa bulan belakangan ini, muncul satu nama lembaga negara yang berada dalam pusaran berita. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, nama lembaga itu beberapa kali muncul dalam kepala berita media-media nasional terkait kasus korupsi orang nomor satu DKI dan juga terkait nama ketuanya yang muncul dalam dokumen Panama Papers.

Ihwal munculnya nama Harry Azhar Aziz, Sang Ketua BPK dalam daftar klien yang menggunakan firma hukum Mossack Fonseca, Panama adalah ketika namanya muncul sebagai pemilik perusahaan off shore bernama Sheng Yue International Limited. Awalnya, mantan anggota DPR itu mengelak kalau perusahaan itu miliknya, namun akhirnya dia mengakui informasi tersebut.

Menurut Harry, seperti dikutip media-media nasional, perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang juga memiliki pasangan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. Bahkan, nama Harry tercantum sebagai direktur perusahaan itu dari 2010 hingga Desember 2015. Dia mengaku tak sempat mundur dari jabatan itu lantaran kesibukannya dan baru melepas sepenuhnya setahun setelah menjabat Ketua BPK.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Panama Papers adalah dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), jurnalis yang negaranya masuk dalam keanggotaan G20. Dokumen itu mengekspos operasi internal firma hukum berbasis di Panama Mossack Fonseca yang merekam informasi 40 tahun mengenai 210.000 perusahaan di 21 jurisdiksi offshore.

Meskipun nama yang tercantum dalam Panama Papers tidak secara otomatis melanggar hukum, tetapi sulit mencari alasan yang membenarkan tindakan dan motif pejabat publik, memakai jasa firma asing di sebuah negara yang dikenal sebagai tempat menghindari pajak.

Memang, Harry Azhar telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk mengklarifikasi namanya di dalam daftar. Dia juga telah bertandang ke kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) untuk melaporkan kepemilikannya atas perusahaan itu di negara suaka pajak, sekaligus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. “Sebagai Wajib Pajak, saya melaporkan bahwa perusahaan itu tidak ada lagi (kepemilikannya),” kata Harry dalam konferensi pers bersama Dirjen Pajak.

Pada saat itu, dia menyatakan, tidak ada yang salah dengan kepemilikan perusahaan cangkang (shell company) tersebut selama tidak menyalahi ketentuan perpajakan. Kendati demikian, publik sudah terlanjur kecewa dan reputasi lembaganya tengah berada dalam risiko serius.
Sekelompok masyarakat yang merupakan perwakilan dari Indonesia Budget Center, Transparency International Indonesia, Indonesian Parliamentary Center, Indonesia Corruption Watch, dan Media Link, kemudian melaporkan politikus Partai Golongan Karya ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Peneliti Hukum dan Politik Indonesia yang juga aktivis Budget Center Roy Salam mengatakan, terdapat tiga hal yang dilaporkannya kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Yang pertama terkait dengan adanya dugaan rangkap jabatan yang dimiliki Harry, yakni sebagai Ketua BPK dan Direktur Utama Sheng Yue International Limited. “Sebagai Ketua BPK, beliau tidak boleh rangkap jabatan di lembaga negara lain ataupun perusahaan swasta,” ucap Roy.

Selain itu, Harry dinilai tidak jujur. Sebab, dalam profilnya di situs resmi BPK, jabatan Harry di perusahaan cangkang itu tidak dicantumkan. “Beliau juga tidak patuh pada perintah undang-undang karena belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Roy.

Dia mengatakan, masuknya nama Harry Azhar dalam Panama Papers harus digunakan sebagai momentum perubahan di tubuh lembaga tersebut. Saat ini Roy menilai proses seleksi pimpinan BPK penuh dengan pengaruh politik.

Roy menilai BPK yang seharusnya mengaudit kementerian dan lembaga lain, tetapi justru diisi oleh politisi. “Sudah sejak 2012, 40 persen pimpinan BPK diisi oleh politisi,” kata Roy. Hal ini pun berlaku pada kasus Ketua BPK Harry Azhar. Sebelum menjabat Ketua BPK, Harry merupakan anggota Komisi XI yang justru mengawasi BPK. Komisi ini pula lah yang menyeleksi pimpinan BPK.

Harry tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi XI pada periode 2009-2014. Kemudian pada Oktober 2014 ia diangkat menjadi Ketua BPK. Menurut Roy, untuk menjaga independensi BPK, seharusnya diberikan jeda waktu bagi para pejabat untuk bisa mendaftar sebagai pimpinan BPK. “Minimal diberi batas waktu beberapa tahun, baru boleh mendaftar lagi. Jangan sampai diisi oleh orang-orang job seeker,” ujar dia.

Desakan Mundur

Karena dinilai merusak citra BPK, desakan mundur kepada ketua BPK terus disuarakan oleh aktivis dan mayarakat. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat RI Eva Kusuma Sundari menilai Harry Azhar Azis melanggar etika sebagai pejabat publik. Kata Eva, Harry seharusnya menanamkan modal dan pajaknya ke dalam negeri, bukan malah mendirikan perusahaan cangkang (shell companies) di luar negeri. Apalagi jika tujuannya untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak.

“Jelas pelanggaran etik. Kalau Pak Harry memelopori (mengundurkan diri), maka akan jadi preseden baik. Kami butuh role model yang bertanggung jawab,” kata Eva.

Dia mengatakan jika Harry mengundurkan diri, maka ia akan menjadi contoh yang baik bagi para pejabat publik lainnya yang memiliki RISIKOperusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Eva pun menyayangkan sikap Harry yang tidak pernah mencantumkan perusahaan cangkangnya tersebut dalam LHKPN hingga saat ini.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman juga menyarankan hal yang sama. Politisi Demokrat ini menganjurkan Harry mundur dari jabatannya bila terbukti kepemilikan perusahaan cangkangnya ditujukan untuk menyembunyikan kekayaannya. Menurut dia, Harry telah melanggar etika sebagai penyelenggara negara lantaran tidak mencantumkan kekayaannya dalam LHKPN.

Selain itu, Benny juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menindaklanjuti dokumen Panama Papers yang menyebut nama Airlangga Hartarto (Partai Golkar) dan Jhonny Plate (Nasdem). “DPR juga harus membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki anggota Dewan yang terlibat,” ujarnya.

Desakan mundur juga dapat dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti. Pengunduran diri, kata Ray, dinilai lebih baik ketimbang menimbulkan polemik di masyarakat. “Kalau punya etik, moral dan kita duduk di satu posisi yang mengajarkan orang harus bersih dari kegiatan penggunaan uang yang harus transparan, ya lebih baik mengundurkan diri dari pada polemik,” kata Ray.

Selain itu, lanjut dia, pengujnduran diri perlu untuk menghindari BPK dari olok-olok publik. Publik bisa jadi tidak percaya akan hasil audit BPK setelah tercantumnya nama Ketua BPK dalam Dokumen Panama Papera. Apalagi, isu yang berkembang berkaitan dengan pengelolaan uang. “Diaudit, Anda percaya hasil auditnya?” tutur Ray mencontohkan omongan di publik.

Apa yang menimpa BPK memang tidak bisa dilepaskan dari pola rekrutmen lembaga itu beberapa periode belakangan ini. Seperti yang dikatakan pakar manajemen risiko, risiko reputasi memang tidak datang dengan tiba-tiba, ia merupakan hasil dari berbagai tindakan dan sikap suatu organisasi pada suatu kurun atau periode tertentu.

“Reputasi perlu dikelola dengan suatu manajemen risiko reputasi. Dimulai dengan contoh dari para pejabat dan penyelenggara negara dalam mengelola pemerintahannya (tone from the top). Contoh dan panutan yang baik dari atas bagi penganut asas paternalistik, diyakini sebagai modal awal yang baik bagi terwujudnya budaya dan etos kerja positif bagi seluruh jajaran pemerintah,” kata Gayatri Rawit Angreni, mantan Ketua Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).

Menurut dia, pemimpin lembaga harus menjaga kesamaan ucapan dan tindakan (walk the talk) karena itu merupakan syarat terbentuknya reputasi yang baik. Selanjutnya, sebuah lembaga negara juga mesti melaksanakan good government governance. Tata kelola pemerintah ini bukan saja meliputi kepatuhannya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun tata kelola yang baik menjangkau pula aspek etika, norma dan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam berbangsa dan bernegara.

 
 
 
 
 
Previous Post

Paket Pendongkrak Peringkat

Next Post

Reklamasi dan Matinya Sel Kanker

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 05:21

BNI mempertahankan predikat tertinggi Leadership in Corporate Governance di ajang The 17th IICD Award 2026 dan meraih posisi GCG terbaik...

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

by Stella Gracia
14 Oktober 2026 - 09:08

KPK menggelar OTT terhadap pejabat BNPB dengan pendampingan Puspom TNI di Jakarta, status hukum pihak terperiksa diumumkan dalam 1x24 jam....

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

by Sandy Romualdus
12 Oktober 2026 - 11:39

Pakar hukum merumuskan enam pagar pelindung RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam skema sita tanpa pidana (NCBAF)....

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

by Sandy Romualdus
4 Oktober 2026 - 14:49

KRQA-SQC menggelar audit surveilans ISO 37001:2025 di Bandara Adi Soemarmo Solo guna memastikan penerapan prinsip anti penyuapan 4 No's. Stabilitas.id...

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

by Sandy Romualdus
30 September 2026 - 14:42

PT Ships Crew Indo Inc. menjalani audit ISO 9001:2015 dan MLC 2006 usai menyalurkan lebih dari 700 pelaut Indonesia ke...

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

by Sandy Romualdus
25 September 2026 - 15:29

Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan prinsip human-in-the-loop dan tata kelola AI perbankan berbasis risiko pada Seminar LPPI #109....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk

OJK Terima 3.805 Aduan, Mayoritas soal Klaim Asuransi

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance