Dalam ingar bingar pemberitaan beberapa bulan belakangan ini, muncul satu nama lembaga negara yang berada dalam pusaran berita. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, nama lembaga itu beberapa kali muncul dalam kepala berita media-media nasional terkait kasus korupsi orang nomor satu DKI dan juga terkait nama ketuanya yang muncul dalam dokumen Panama Papers.
Ihwal munculnya nama Harry Azhar Aziz, Sang Ketua BPK dalam daftar klien yang menggunakan firma hukum Mossack Fonseca, Panama adalah ketika namanya muncul sebagai pemilik perusahaan off shore bernama Sheng Yue International Limited. Awalnya, mantan anggota DPR itu mengelak kalau perusahaan itu miliknya, namun akhirnya dia mengakui informasi tersebut.
Menurut Harry, seperti dikutip media-media nasional, perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang juga memiliki pasangan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. Bahkan, nama Harry tercantum sebagai direktur perusahaan itu dari 2010 hingga Desember 2015. Dia mengaku tak sempat mundur dari jabatan itu lantaran kesibukannya dan baru melepas sepenuhnya setahun setelah menjabat Ketua BPK.
BERITA TERKAIT
Panama Papers adalah dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), jurnalis yang negaranya masuk dalam keanggotaan G20. Dokumen itu mengekspos operasi internal firma hukum berbasis di Panama Mossack Fonseca yang merekam informasi 40 tahun mengenai 210.000 perusahaan di 21 jurisdiksi offshore.
Meskipun nama yang tercantum dalam Panama Papers tidak secara otomatis melanggar hukum, tetapi sulit mencari alasan yang membenarkan tindakan dan motif pejabat publik, memakai jasa firma asing di sebuah negara yang dikenal sebagai tempat menghindari pajak.
Memang, Harry Azhar telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk mengklarifikasi namanya di dalam daftar. Dia juga telah bertandang ke kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) untuk melaporkan kepemilikannya atas perusahaan itu di negara suaka pajak, sekaligus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. “Sebagai Wajib Pajak, saya melaporkan bahwa perusahaan itu tidak ada lagi (kepemilikannya),” kata Harry dalam konferensi pers bersama Dirjen Pajak.
Pada saat itu, dia menyatakan, tidak ada yang salah dengan kepemilikan perusahaan cangkang (shell company) tersebut selama tidak menyalahi ketentuan perpajakan. Kendati demikian, publik sudah terlanjur kecewa dan reputasi lembaganya tengah berada dalam risiko serius.
Sekelompok masyarakat yang merupakan perwakilan dari Indonesia Budget Center, Transparency International Indonesia, Indonesian Parliamentary Center, Indonesia Corruption Watch, dan Media Link, kemudian melaporkan politikus Partai Golongan Karya ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.
Peneliti Hukum dan Politik Indonesia yang juga aktivis Budget Center Roy Salam mengatakan, terdapat tiga hal yang dilaporkannya kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Yang pertama terkait dengan adanya dugaan rangkap jabatan yang dimiliki Harry, yakni sebagai Ketua BPK dan Direktur Utama Sheng Yue International Limited. “Sebagai Ketua BPK, beliau tidak boleh rangkap jabatan di lembaga negara lain ataupun perusahaan swasta,” ucap Roy.
Selain itu, Harry dinilai tidak jujur. Sebab, dalam profilnya di situs resmi BPK, jabatan Harry di perusahaan cangkang itu tidak dicantumkan. “Beliau juga tidak patuh pada perintah undang-undang karena belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Roy.
Dia mengatakan, masuknya nama Harry Azhar dalam Panama Papers harus digunakan sebagai momentum perubahan di tubuh lembaga tersebut. Saat ini Roy menilai proses seleksi pimpinan BPK penuh dengan pengaruh politik.
Roy menilai BPK yang seharusnya mengaudit kementerian dan lembaga lain, tetapi justru diisi oleh politisi. “Sudah sejak 2012, 40 persen pimpinan BPK diisi oleh politisi,” kata Roy. Hal ini pun berlaku pada kasus Ketua BPK Harry Azhar. Sebelum menjabat Ketua BPK, Harry merupakan anggota Komisi XI yang justru mengawasi BPK. Komisi ini pula lah yang menyeleksi pimpinan BPK.
Harry tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi XI pada periode 2009-2014. Kemudian pada Oktober 2014 ia diangkat menjadi Ketua BPK. Menurut Roy, untuk menjaga independensi BPK, seharusnya diberikan jeda waktu bagi para pejabat untuk bisa mendaftar sebagai pimpinan BPK. “Minimal diberi batas waktu beberapa tahun, baru boleh mendaftar lagi. Jangan sampai diisi oleh orang-orang job seeker,” ujar dia.
Desakan Mundur
Karena dinilai merusak citra BPK, desakan mundur kepada ketua BPK terus disuarakan oleh aktivis dan mayarakat. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat RI Eva Kusuma Sundari menilai Harry Azhar Azis melanggar etika sebagai pejabat publik. Kata Eva, Harry seharusnya menanamkan modal dan pajaknya ke dalam negeri, bukan malah mendirikan perusahaan cangkang (shell companies) di luar negeri. Apalagi jika tujuannya untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak.
“Jelas pelanggaran etik. Kalau Pak Harry memelopori (mengundurkan diri), maka akan jadi preseden baik. Kami butuh role model yang bertanggung jawab,” kata Eva.
Dia mengatakan jika Harry mengundurkan diri, maka ia akan menjadi contoh yang baik bagi para pejabat publik lainnya yang memiliki RISIKOperusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Eva pun menyayangkan sikap Harry yang tidak pernah mencantumkan perusahaan cangkangnya tersebut dalam LHKPN hingga saat ini.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman juga menyarankan hal yang sama. Politisi Demokrat ini menganjurkan Harry mundur dari jabatannya bila terbukti kepemilikan perusahaan cangkangnya ditujukan untuk menyembunyikan kekayaannya. Menurut dia, Harry telah melanggar etika sebagai penyelenggara negara lantaran tidak mencantumkan kekayaannya dalam LHKPN.
Selain itu, Benny juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menindaklanjuti dokumen Panama Papers yang menyebut nama Airlangga Hartarto (Partai Golkar) dan Jhonny Plate (Nasdem). “DPR juga harus membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki anggota Dewan yang terlibat,” ujarnya.
Desakan mundur juga dapat dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti. Pengunduran diri, kata Ray, dinilai lebih baik ketimbang menimbulkan polemik di masyarakat. “Kalau punya etik, moral dan kita duduk di satu posisi yang mengajarkan orang harus bersih dari kegiatan penggunaan uang yang harus transparan, ya lebih baik mengundurkan diri dari pada polemik,” kata Ray.
Selain itu, lanjut dia, pengujnduran diri perlu untuk menghindari BPK dari olok-olok publik. Publik bisa jadi tidak percaya akan hasil audit BPK setelah tercantumnya nama Ketua BPK dalam Dokumen Panama Papera. Apalagi, isu yang berkembang berkaitan dengan pengelolaan uang. “Diaudit, Anda percaya hasil auditnya?” tutur Ray mencontohkan omongan di publik.
Apa yang menimpa BPK memang tidak bisa dilepaskan dari pola rekrutmen lembaga itu beberapa periode belakangan ini. Seperti yang dikatakan pakar manajemen risiko, risiko reputasi memang tidak datang dengan tiba-tiba, ia merupakan hasil dari berbagai tindakan dan sikap suatu organisasi pada suatu kurun atau periode tertentu.
“Reputasi perlu dikelola dengan suatu manajemen risiko reputasi. Dimulai dengan contoh dari para pejabat dan penyelenggara negara dalam mengelola pemerintahannya (tone from the top). Contoh dan panutan yang baik dari atas bagi penganut asas paternalistik, diyakini sebagai modal awal yang baik bagi terwujudnya budaya dan etos kerja positif bagi seluruh jajaran pemerintah,” kata Gayatri Rawit Angreni, mantan Ketua Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).
Menurut dia, pemimpin lembaga harus menjaga kesamaan ucapan dan tindakan (walk the talk) karena itu merupakan syarat terbentuknya reputasi yang baik. Selanjutnya, sebuah lembaga negara juga mesti melaksanakan good government governance. Tata kelola pemerintah ini bukan saja meliputi kepatuhannya kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun tata kelola yang baik menjangkau pula aspek etika, norma dan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam berbangsa dan bernegara.

















