Program pengampunan pajak yang sudah disetujui DPR, benar-benar dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat modal perusahaan milik negara agar bisa menggarap proyek infrastruktur. Pemerintah telah menyetujui empat badan usaha milik negara (BUMN) untuk menerbitkan saham baru atau rights issue demi menyerap dana-dana hasil repatriasi hasil kebijakan tax amnesty.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa rencana rights issue ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan BUMN. “Ini momen yang paling tepat bagi BUMN melakukan rights issue. Perlu dibuat rencana yang matang untuk menyambut program tax amnesty karena akan ada dana besar yang masuk. Permintaan surat-surat berharga dalam waktu enam bulan ini akan melonjak.
Harganya pun pasti bagus. Dan menurut saya, yang paling siap adalah BUMN,” kata Darmin Nasution usai Rapat Koordinasi di Komenko Perekonomian, pekan kedua Juli. Empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Keempatnya akan menerbitkan saham baru senilai total Rp14,3 tiliun untuk memperkuat modal perseroan yang terbagi antara penyertaan modal negara Rp9 triliun dan dari publik Rp 5,3 triliun. Pemerintah tetap mempertahankan posisi kepemilikan sahamnya di BUMN-BUMN tersebut.
Untuk diketahui, selain rights issue melalui mekanisme penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), keempat BUMN ini juga akan mendapat tambahan dana dari program Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan.
Sebelumnya, di APBN-P 2016, pemerintah menetapkan penyertaan modal sementara (PMN) untuk sejumlah BUMN. Nilai PMN untuk PP, Krakatau Steel, Wijaya Karya, dan Jasa Marga mencapai Rp9,95 triliun. Dengan penyaluran PMN itu, otomatis terdapat perubahan porsi kepemilikan saham. “Makanya empat perusahaan itu melakukan rights issue supaya persentase saham pemerintah tetap,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sisa penerbitan saham baru yang akan mereka tawarkan kepada publik berkisar Rp5,3 triliun.
Sementara itu, Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro memperkirakan rights issue bisa dimulai secara bertahap mulai kuartal keempat tahun ini. Aksi korporasi itu dilakukan satu per satu supaya tidak terjadi aksi perebutan investor publik. “Rights issue kami kira mulai minggu ketiga Oktober sampai pertengahan Desember. Urutan mana yang duluan saya enggak bisa disclose dulu,” kata Aloysius.
Masuknya dana segar setelah right issue akan memberikan ruang bagi keempat BUMN ini untuk masuk ke pasar mencari pinjaman untuk mendukung ekspansinya menggarap proyek infrastruktur. Sejumlah proyek yang siap digarap meliputi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment plan, pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah dan kawasan industri
Angkat Performa
Selain memperkuat pendanaan BUMN untuk mendukung proyek infrastruktur melalui rights issue, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menginginkan peran BUMN menyambut program pengampunan pajak dengan menerbitkan obligasi.
Menurutnya, perlu dibuat rencana matang untuk menyambut program tax amnesty karena adanya aliran modal masuk yang diperkirakan cukup besar. Dia memprediksi permintaan surat-surat berharga akan melonjak pada enam bulan ke depan, sehingga menjadi kesempatan bagi korporasi untuk menggali dana melalui penerbitan obligasi. Perusahaan pelat merah, katanya paling siap menerbitkan surat berharga untuk menampung dana repatriasi.
Hingga akhir Mei 2016, nilai rights issue di pasar modal mencapai Rp15,95 triliun. Sedangkan nilai penerbitan obligasi menyentuh Rp29,23 triliun. Angka itu tercatat yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Direktur Utama Pembangunan Perumahan Tumiyana menuturkan pihaknya bakal melakukan rights issue sebesar Rp4,4 triliun. Sebanyak Rp2,15 triliun berasal dari PMN, dan Rp2,15 triliun dari publik. Saat ini porsi saham publik di PP sebesar 49 persen. “Dibandingkan dengan total saham sekitar 25 persen,” tambahnya.
Adityawarman, Dirut Jasa Marga mengungkapkan strategi korporasi perseroan yakni dengan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sekitar Rp1,8 triliun. Rinciannya Rp1,25 triliun dari PMN dan Rp550 miliar dari publik. Rights issue ini hanya sekitar 5 persen dari total saham Jasa Marga. Perusahaan pelat merah tersebut akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 29 Agustus mendatang untuk memuluskan rencana rights issue.
Sementara itu, Dirut Wijaya Karya Bintang Perbowo akan mencari tambahan modal sebesar Rp6,1 triliun dari rights issue. Sebagian besar dana berasal dari PMN Rp4 triliun dan publik sekitar Rp2,1 triliun.
Dia optimistis penguatan permodalan akan mengangkat pertumbuhan kinerja korporat hingga 30 persen untuk tahun ini. “Pertengahan tahun ini saja pertumbuhan kontrak sudah 25 persen dari tahun lalu. Sampai Juni kami sudah dapat Rp15 triliun kontrak proyek baru. Target kami dapat Rp50 triliun kontrak baru di 2016,” kata Bintang.
Adapun Krakatau Steel akan melakukan rights issue sebesar Rp1,8 triliun. Rinciannya, Rp1,5 triliun dari PMN dan sekitar Rp375 triliun dari publik. Saat ini saham publik di Krakatau Steel sekitar 20 persen. Analis PT Ciptadana Securities Zabrina Raissa menyatakan persepsi investor terhadap rencana rights issue BUMN pada akhir tahun ini tersebut cukup positif sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, penambahan modal BUMN itu akan menurunkan rasio utang terhadap modal (debt to equtiy ratio/ DER) dan akan memperkuat struktur modal perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan itu memiliki peluang mendapatkan pinjaman lebih besar untuk kebutuhan ekspansi.
“Secara umum, WIKA, PTPP dan JSMR akan secara penuh membiayai proyek-proyek yang sudah ditetapkan di awal tahun. Jasa Marga, misalnya, yang sudah bikin target manajemen Rp1,25 triliun untuk proyek tol Batang- Semarang, Jakarta-Cikampek dan Pandaan-Malang,” katanya. Zabrina mengatakan saham sektor konstruksi memang menjadi incaran para investor pada saat ini di samping saham sektor keuangan.
