JAKARTA, Stabilitas — Dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean, dunia perbankan berpeluang untuk semakin maju. Namun di lapangan ditemukan fakta bahwa kemampuan teknis, manajerial, teknologi, dan sumbar daya manusia perbankan di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kesenjangan ini menjadi tantangan bagi seektor perbankan sebagai tugas yang perlu dibenahi.
Tenaga ahli yang dicetak dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, dinilai kurang mampu bersaing dengan lulusan di negara-negara ASEAN lain, padahal level sarjana di Indonesia diakui dan disetarakan dengan bachelor di UK, namun kemampuannya masih diragukan dan belum mampu bersaing.
“Sarjana di Indonesia sebenarnya setara dengan di UK, disebutnya bachelor, artinya ia mampu karena ahli. Kalau sdm tdk berkualitas, jangankan di negara orang di negara sendiri saja bisa jadi budak,”ucap Tim Leader IQF, Megawati Santoso pada penyelenggaraan Indonesia Banking Human Capital Conference di Jakarta, Kamis (13/10).
Dalam rangka MEA, perbankan perlu menetapkan standard kualifikasi pejabat bank di Indonesia yang disusun berdasarkan referensi yang telah disepakati di antara negara ASEAN, termasuk Indonesia di mana penyusunan standard kualifikasi telah melewati upaya eksternal, literature benchmarking mengenai bagaimana sektor perbankan di beberapa negara ASEAN mempersiapkan sumber daya manusianya menghadapi MEA secara internal, melakukan review dan analisa terhadap beberapa referensi dan/atau potential sourcing yang telah dimiliki.
Selain itu persiapan sumber daya manusia perbankan Indonesia dalam ASEAN financial services dan banking integration, pemangku kepentingan diharapkan mampu menyikapi perubahan yaitu meningkatknya kompetisi dalam kompetensi.
“Dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi MEA, maka seluruh pemangku kepentingan harus menyikapi perubahan ini yakni menjadikan organisasi belajar (learning organization) untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya, termasuk SDMnya untuk memenuhi syarat Mutual Recognition Arrangement yang merupakan kerjasama negara-negara anggota ASEAN ,”ujar Ketua Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP, Surono.
Surono berharap, dari konferensi tersebut dapat menghasilkan suatu usulan dan sumbangan pemikiran untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan bargaining di tingkat ASEAN.
“Dari Konferensi ini diharapkan mampu menghasilkan suatu usulan pemikiran untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan bargaining khususnya bagi para pihak pemegang kendali yang membahas dan melakukan kesepakatan di tingkat MRA, mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh industry perbankan, asosiasi profesi, dan lembaga lain yang berkaitan dengan SDM perbankan,”ucap Surono. (Ima)
