KEBIJAKAN moneter dan fskal diakui memang terkesan sedang tidak sinkron. Strategi pemerintah yang tengah jor-joran menutup defsit dengan menerbitkan surat utang dengan bunga tinggi pada akhirnya akan mengganjal keinginan Bank Indonesia terkait penurunan bunga acuan. Berikut petikan wawancara Stabiltias dengan Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti.
Benarkah ada ketidaksinkronan antara kebijakan fskal dan moneter saat ini?
Saya diskusi dengan beberapa teman mengenai ketidaksinkronan itu. Sebenarnya begini, kenapa sih fskal sama moneter tidak sinkron? BI sudah berusaha menurunkan suku bunga tetapi tidak direalisasikan ke perbankan, sementara itu di sisi lain bunga surat utang kita masih tertinggi.
Ini bahaya. Jadi yang terjadi ketika suku bunga utang obligasi kita masih tinggi, rata-rata sekarang 9 persen lah paling rendah sampai 8 persen. Bank bisa terdampak lebih parah lagi, mereka tidak hanya bermain pada instrumen surat berharga dan intermediasinya lebih parah lagi.
Sedangkan di sisi lain pemerintah butuh utang baru untuk menutup defsit, bahkan dalam setahun ini kira-kira ada penambahan utang sekitar Rp380 triliun padahal jumlah hari dalam setahun kan cuma 365.
Apakah separah itu?
Ini ada suara juga dari Kementerian Keuangan, mereka (para pegawai) dalam sehari harus mengeluarkan utang baru dan harus issue dan harus dibeli oleh investor sebesar Rp1 triliun lebih, jadi memang kondisinya seperti itu.
Sementara kalau bunganya itu yang ditawarkan oleh pemerintah diturunkan, target itu bisa tidak laku, defsit anggaran kita makin lebar lalu mau ditutupin pakai apa lagi? Mau dipotong apa lagi nih?
Jadi masing-masing jalan sendir, fskal dan moneter itu?
Dampaknya ke sana, jadi samasama saling menyandera. Moneter menyandera suku bunga agar perbankannya efsien, tapi tidak akan bisa karena pemerintah sendiri lagi kesulitan dana dan membutuhkan suku bunga tinggi.
Apakah sebelumnya juga sudah ada ketidaksinkronan kebijakan moneter dan fskal?
Sebenarnya kalau kita ngomong history tidak bisa apple to apple, karena kondisinya juga berbeda. Misalnya zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sekalipun fskal dan moneter tidak sinkron tetapi SBY masih diuntungkan dari harga komoditas. Jadi pada saat itu harga komoditas kita masih bagus, tidak ada masalah akan itu. Selain itu capital inflow juga membanjir karena yield kita tinggi, risiko rendah karena fskal kita juga masih stabil jadi orang masih percaya lah.
Nah agak berbeda ketika zaman Presiden Jokowi, harga komoditas habis. Sehingga kalau dengan posisi mengelola fskal tidak ada aperubahan, sudah pasti habis, apalagi kalau tata kelolanya sudah pasti habis, karena kondisi masalahnya bertambah.
Padahal tahun 2008 kondisi global lebih parah dari saat ini…
Iya, tetapi itu terlokalisasi, kalau (krisis) komoditas kan mendunia. Bahkan harga minyak pun sepanjang sejarah kita baru sekarang jatuh ke level terendah. Tahun 2008 harga minyak masih melejit.
Tidak ada jalan lain lain bagi pemerintah selain menerbitkan surat utang?
Ada. Yang pertama belanja dipotong, tapi belanja sekarang operasional sudah dipotong, ingin dipotong apa lagi? Karena kalau sampai belanja infrastruktur sampai dipotong bisa gawat juga, ekonominya tidak jalan. Yang kedua memang yang paling bisa ditutupi ya defsit diperbesar. Tapi ini akan menjadi bermasalah ketika UndangUndang Keuangan Negara membatasi defsit maksimala 3 persen. Kalau UU ini direvisi di atas 3 persen, berarti no problem.
Kemarin ada isu bahwa defsit dinaikkan saja jadi kita tidak terus terusan mengeluarkan surat utang. Caranya, dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Itu dua cara.
Kemungkinan yang dipilih yang mana?
Anggaran kemarin sudah terpotong Rp137,6 triliun dari yang sebelumnya Rp130 triliun, ini lumayan menambah anggaran. Tetapi pemotongan itu sebenarnya karena panik juga, karena Menteri Keuangan memoratorium hal simple. Yang biasanya perjalanan dinas, kini tidak ada lagi akibatnya hotel, dan jasa travelling kena imbasnya.
Bahkan sektor konstruksi kena juga imbasnya. Imbas dari pemotongan anggaran, sekarang rata-rata proyek pemerintah ini justru banyak yang diarahkan bukan infrastruktur yang dibangun tapi hotel dan restoran. Nah ini tentu ada implikasi jangka panjang.
Tetapi jika pemerintah terus mengambil dana dari masyarakat berisiko crowding out?
Kalau kita lihat sebenarnya tandatanda crowding out terjadi sehingga orang menyimpulkannya dengan tidak sinkron karena yang satu pingin bunga turun tetapi yang satu butuh kupon yang tinggi untuk menarik investor yang akhirnya membanjiri pasar dengan surat utang, orang jadi malas berinvestasi di pasar saham.
Jadi bank atau perusahaan itu bukan malas, tetapi dananya sudah tersedot. Itu suatu keniscayaan karena pemilik dana besar di Indonesia sangat terbatas, jadi kalau sudah ke sedot di salah satu instrumen sudah pasti instrument lain berkurang.
Saat ini, untuk menyelamatkan pertumbuhan apa yang harus dilakukan?
Menjaga konsumsi, justru yang harus dipulihkan konsumsi. Makanya dulu ada ide untuk relaksasi fskal. Pertanyaan selanjutnya berapa besar karena daya beli juga saat ini juga terbatas. Struktur ekonomi kita sampai hari ini 54 persen konsumsi rumah tangga, investasi 33- 34 persen. Government expenditure kontribusinya 8 – 9 persen. Artinya konsumsi rumah tangga benar-benar menjadi penentu bergeraknya ekonomi.
Sehingga kalau konsumsi rumah tangga tumbuh dengan sendirinya investasi juga tumbuh, begitu pula sebaliknya, karena memang ini mempunyai satu hubungan linear langsung. Oleh karenanya yang bisa ditrigger dan dikendalikan oleh pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang memengaruhi konsumsi rumah tangga.
Bagaimana menjaga agar konsumsi tetap bisa mendorong ekonomi?
Konsumsi rumah tangga di Indonesia sebenarnya mudah, supaya pertumbuhannya tidak dibawah 5,5 persen itu mudah, kuncinya stabilitas harga pangan, karena lebih dari 50 persen penduduk pengeluarannya untuk pangan 70 persen. Artinya kalau harga pangan relatif terjangkau oleh masyarakat maka porsi pendapatan masyarakat masih bisa digunakan untuk membeli non pangan, nah itu yang dimaksud peningkatan daya beli.
Sehingga mengembalikan konsumsi rumah tangga itu sederhana: pangan. Dan pangan itu bisa disederhanakan lagi, kuncinya adalah beras. Kalau harga beras stabil yang lain relatif tidak bergejolak. Sekarang kalau berasnya bergejolak otomasti yang lainnya pasti akan ikut.
Mengapa ini terkesan tidak pernah bisa dilakukan?
Ya memang sengaja tidak diselesaikan, karena itu memang berpeluang munclnya para rentseeker (pemburu rente) yang lain. Jadi kalau mau serius tapi memang itu penyelesaian jangka pendek, dan di tengah perlambatan ekonomi global berarti salah satu yang bisa dioptimalkan memang itu tadi konsumsi rumah tangga atau dalam negeri.
Setelah konsumsi itu terjaga yang harus dipacu juga adalah produksi, supaya meningatnya permintaan konsumsi rumah tangga tidak diisi oleh barang-barang impor. Mereka harus memacu produktivitas nasional. Nah itu membutuhkan efsiensi supaya dapat bersaing dan menghalangi penetrasi barang-barang impor.
Setelah itu pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan stabil?
Setelah berproduksi polanya akan berkaitan. Setelah produksi meningkat maka lapangan kerja meningkat dan akan mendongkrak konsumsinya karena daya beli naik. Dan itu suistanable. Kalau itu dilakukan memang benar akan ada peningkatan secara tren seperti RPJMN.
Tetapi kuncinya harus menumbuhkan sektor produktif. Kalau sampai hari ini yang hanya tumbuh sektor-sektor jasa, ya lupakan target pertumbuhan RPJMN di akhir nanti yang akan mencapai 8 persen, boro-boro 8 persen, 6 persen pun tidak tercapai kalau tidak sustainable.
Faktor global juga memiliki pengaruh besar?
Menurut saya negara manapun kita tidak mungkin imune terhadap faktor global, termasuk Indonesia.Tetapi kalau melihat struktur ekonomi, kita hanya terkait langsung dengan global itu sebesar 20 persen, dilihat dari komponen ekspor dalam pertumbuhan. Sementara 80 persen itu domestik.
India sudah membuktikan kekuatan domestik itu, ketika global tidak ada yang tumbuh 3 persen dia mampu 7 persen lebih. Jadi kalau tidak tercapai, tidak mencari kambing hitam. Narendra Modi (PM India) berhasil menghimpun kekuatan dalam negerinya. Ketika dia dilantik, dia bilang akan menurunkan inflasi, benar dia turunkan yang tadinya 7-8 persen langsung 5 persen, tetapi tidak manipulatif.
Karena memang dia mengumumkan untuk meningkakan efsiensi, sehingga begitu inflasi turun tidak ada alasan bank sentral untuk tidak memfollow up. Sederhananya itu yang dilakukan, makanya itu kepercayaan, sekarang bagaimana pemerintah dapat menumbuhkan kepercayaan wong mencla mencle kaya gini.
Kalau kuncinya di pangan berarti seharusnya pangan tidak harus impor?
Justru itu, kalau kita sebagai negara agraris kok sampai pangan impor sudah pasti salah kelola. Jadi bagaimana mungkin daging sapi harus impor, orang peternak sapi segitu banyak tinggal diberdayakan. Bagaimana singkong juga di impor, bahkan di kampungkampung singkong dibuang karena tidak mencukupi nilai ekonomi. Jika harus dibawa ke kota ongkosnya tidak sebanding .
Berarti kebijakan fskal sekarang itu memang sudah tepat?
Ya, itu tidak ada pilihan, dan mencari dana dari tax amnesty. Sebenarnya kalau tax amnesty itu konsisten juga tidak masalah. Namun kebijakan dulu dari Menteri Bambang Brodjonegoro, itu ngawur. Pada 2015, sudah jelas-jelas target pajak tidak tercapai, itu pun sudah pakai sistem ijon, tetap dinaikkan. Padahal beberapa pajak sudah dibayarkan wajib pajak dimuka, harusnya naiknya mulai Januari 2016 kemarin, tetapi di November sudah dinaikkan, oktober malahan.
Berapa pertumbuhan yang realistis yang bisa dicapai?
Kita pesimistis, susah untuk mencapai 5 persen (seperti target pemerintah). Angka psikologisnya itu kan 5 persen, asal konsumsi tidak diganggu angka itu masih bisa dicapai. Tetapi ini, sekalipun turun tidak mungkin dibawah 4,8. Jadi sebenernya kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5 persen bukan prestasi. Karena pemerintah tidak ngapangapain saja sudah bisa 5 persen. Beda dengan Jepang, kalau mereka bisa tumbuh 1 persen itu sudah luar biasa. Di kita kalau tumbuh 5 persen itu bukan pertumbuhan namanya, itu alamiah saja.
Faktor korupsi memengaruhi?
Pasti, cuma ini kan antara isu korupsi dengan langkah pencegahan korupsi bisa jadi tidak selalu sejalan. Setiap saat KPK mengumumkan OTT (operasi tangkap tangan) dan menemukan kasus-kasus baru, tetapi korupsi tetap ada terus, dan ini tidak efektif mengefsienkan kinerja birokrasi.
Sekarang itu yang dibutuhkan bagaimana menekan kegiatan korupsinya bukan banyaknya publikasi dari kerja KPK. Walaupun mungkin itu bisa jadi ada hubungannya, diharapkan menjadi shock therapy dan orang takut untuk melakukan korup.
***
