JAKARTA, Stabilitas.id — Keuangan syariah walaupun berjalan lambat namun tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada September 2016 tercatat total asset berjumlah Rp 331,76 triliun yang artinya mengalami pertumbuhan 17,58 persen yoy. Hal ini disebabkan oleh pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp 263,52 triliun atau mengalami pertumbuhan 20,16 persen.
Anggota Dewan Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ikhwan Abidin menilai perlambatan yang terjadi pada keuangan syariah diakibatkan kurangnya kepercayaan pemerintah pada lembaga keuangan syariah dalam mengelola proyek pemerintah.
“Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp 100 triliun sekian persennya dikelola syariah jadi di semua, bukan hanya proyek infrastruktur. Jadi harus ada intervensi pemerintah, kalau di swasta pemerintah gak bisa maksa, tapi kalau di pemerintah sendiri ya pemerintah bisa maksa. Banyak negara tetangga berhasil karena didorong oleh pemerintah pusat,”kata Ikhwan, Senin (5/12).
Selain itu, adanya program KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden menjadi peluang besar bagi keuangan syariah untuk menguasai pasar, sebab pemerintah lebih mudah mengintervensi setiap proyeknya untuk melibatkan lembaga keuangan syariah, apalagi kebijakan yang diambil tidak hanya lintas lembaga keuangan tapi lintas sektoral, lintas kementerian, lintas departemen.
“Kemudian yang kedua adalah adanya KNKS, ini merupakan daya dorong yang besar diantara itu, karena disini panglimanya nanti RI1, sehingga kebijakan yang diambil ini lirtas sektoral, lintas kementerian, lintas departemen, jadi kalau presiden mengambil harus gini harus gini, kementerian tidak akan menghambat,”jelas Ikhwan.
Ikhwan menambahkan, belum tentu kementerian memiliki kesamaan paham atau memiliki gagasan yang sama tapi dengan adanya KNKS itu baik ego sektoral, departemen, kementerian itu hilang apabila komandan tadi punya misi yang jelas. “Karena harapan kita paling besar di KNKS itu, karena komandan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lintas disiplin dan sektoral. Misalkan ada sekarang ini isunya pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, jalan raya itu berapa persen melibatin kita. Alangkan baiknya pemerintah buat kaplingan untuk syariahnya dibuat, jadi misalkan ada proyek pemerintah nilainya 100T separuh saja dikasih ke syariah kan sudah gede, sama seperti di Malaysia,”katanya.
.jpg)
