Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pelaku industri jasa keuangan syariah, self-regulatory organization (SRO), asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait menggelar Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 pada 6–9 November 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta.
Mengusung tema “Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa”, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat literasi, inklusi, dan ekosistem keuangan syariah nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.
“Keuangan syariah memberikan manfaat besar, mulai dari pemerataan ekonomi, penguatan stabilitas, hingga peningkatan inklusivitas. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah dapat memperkecil kesenjangan dan mendistribusikan kekayaan secara adil,” ujarnya saat membuka EKSiS 2025, Kamis (6/11).
Friderica menyebut, industri keuangan syariah Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dengan total aset mencapai Rp3.050 triliun, naik 11,3% (yoy). Aset tersebut terdiri atas perbankan syariah Rp975,9 triliun, pasar modal syariah Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank syariah Rp178,7 triliun.
Menurutnya, pengembangan keuangan syariah masih menghadapi empat tantangan utama atau 4P, yakni pengembangan produk, penetrasi pasar, pemerataan akses, dan pemahaman masyarakat.
“Kita perlu terus mendorong inovasi produk, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat edukasi agar masyarakat semakin paham dan percaya pada produk keuangan syariah,” tambahnya.
Selain pameran layanan keuangan, EKSiS 2025 menghadirkan seminar, talkshow, dan edukasi publik interaktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis prinsip syariah.
Digitalisasi UMKM dan Pembiayaan Syariah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
“Ada lebih dari 57 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dengan metode konvensional, hampir tidak mungkin menjangkau semuanya. Karena itu, inovasi teknologi dan digitalisasi menjadi kunci,” ujarnya.
Maman mengungkapkan, Kementerian UMKM tengah menyiapkan super app bernama Sapa UMKM — platform digital nasional yang menjadi wadah komunikasi dan pengaduan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
“Sapa UMKM akan menjadi game changer yang menghubungkan kementerian, pemda, perbankan, dan pelaku usaha dalam satu sistem terintegrasi. Ini bentuk keadilan sosial bagi seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan OJK melalui POJK 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM, yang menjadi kebijakan penting dalam memperluas ekosistem pembiayaan berbasis syariah.
Sinergi Nasional Dorong Ekonomi Syariah
EKSiS 2025 di Jakarta menjadi puncak rangkaian ekspo keuangan syariah yang sebelumnya digelar di Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram. Kegiatan ini memperlihatkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memperluas akses keuangan syariah secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam pembukaan antara lain Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Anggota Badan Pengurus DSN-MUI Mokhamad Hidayat, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizdah, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, dan Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi.
Melalui EKSiS 2025, OJK menegaskan komitmennya untuk memperluas akses keuangan syariah berbasis kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi.
OJK mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan literasi melalui komunitas dan pendidikan keagamaan.
Kegiatan ini juga menjadi simbol sinergi nasional antara OJK, Kementerian UMKM, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah daerah, dan pelaku industri dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. ***
