JAKARTA, Stabilitas—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara resmi meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan di Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.
Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa data yang dimiliki BPJS Kesehatan menjadi incaran semua pihak seperti peneliti dan akademisi.
“Sebagai penyelenggara jaminann kesehatan dengan jumlah peserta paling banyak, data kita dilirik peneliti,”kata Fahmi.
Menurutnya, data yang dimiliki adalah aset yang dapat dapat diberikan untuk kepentingan pengambilan kebijakan berbasis bukti. Fahmi menambahkan, penggunaan data sampel sebagai bagian dalam mengambil kebijakan juga sudah digunakan oleh Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS) yang juga memiliki NHlS-National Sample Cohort yang memiliki database berupa data sampel sebanyak 2 persen dari total populasi Korea Selatan serta Taiwan yang juga memiliki National Health Insurance Research Database (NHIRD).
“Jadi ini bukanlah hal yang baru karena negara lain juga sudah menerapkan ini,”ujar Fahmi.
Fahmi mengungkapkan, data sampel yang dimiliki BPJS adalah merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang 2015 dan 2016 yang diambil dengan metode pengambilan sampel.
“Pengambilan sampel juga melibatkan akademisi. Ini menjadi wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan data keada publik,”imbuhnya.
Dirinya berharap, data yang diluncurkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Program Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama mengingatkan Direktur Utama BPJS agar data yang dimiliki tidak sampai bocor. Keresahan Mantan Direktur Keuangan Bank Dunia ini bukannya tidak beralasan, pasalnya beberapa waktu lalu data pasian HIV di Singapura sempat diretas dan disebarkan.
“Sistem semakin digital, Pak Fahmi tolong hati-hati,”kata Sri Mulyani.
Hal ini mengingat penggunaan sistem digital yang tentunya memiliki risiko downside serta tingginya kejahatan siber di era teknologi informasi ini, oleh karena itu dirinya khawatir data yang diretas akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dalam data sampel tersebut, disajikan 111 variabel yang bisa diolah. Ini terdiri dari 15 variabel kepesertaan BPJS Kesehatan , 23 variabel pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP, dan 53 variabel Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan semuanya terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.
