Sejak Presiden Joko Widodo berkantor di Istana Negara dua tahun lalu, sektor maritim memang menjadi perhatian serius. Namun langkah konkret untuk mewujudkannya boleh dibilang baru akan terealisasi tahun depan. Adalah rencana pemerintah untuk membentuk perusahaan induk sektor maritim yang muncul di tengah keinginan mendirikan holding di beberapa sektor. Sampai akhir tahun 2016, pemerintah menargetkan untuk membuat setidaknya enam holding badan usaha milik negara (BUMN) yaitu pertambangan, minyak dan gas, infrastruktur, keuangan, dan pangan.
Nah, tahun depan ada tambahan di Sektor Kemaritiman yang terdiri dari BUMN Pelabuhan, perkapalan dan kawasan industri.
Perusahaan Sektor Pelabuhan, terdiri atas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV. Di Sektor Pelayaran terdiri dari PT Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Djakarta Lloyd. Untuk BUMN sektor kawasan industri adalah PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Surabaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung.
Menurut Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan, holding BUMN Kemaritiman merupakan bagian dari rencana pembentukan tujuh holding BUMN di Indonesia. “Kalau (pembentukan holding BUMN di) 2016 bisa lancar ya 2016, tapi start semua bekerjanya di 2017,” kata dia akhir November.
Menurut Pontas, realisasi rencana pengabungan perusahaan pelat merah di Sektor Maritim juga akan dilandasi PP tersendiri yang terkait dengan itu. Namun hingga Desember, Kementerian BUMN belum membuat Rancangan Peraturan Pemerintah untuk holding BUMN Maritim tersebut. “Draft-nya belum, baru energi dan tambang.”
Pembentukan holding kemaritiman bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah lewat jalur laut. Sehingga pemerataan infrastruktur maritim bisa semakin merata. “Untuk bangun daerah, konektivitas kawasan ingin ada di daerah timur yang ingin terbangun. Jadi ada yang terbangun kawasannya dan ada pelabuhannya,” kata Pontas.
Holding BUMN Kemaritiman juga dinilai bisa menurunkan biaya logistik karena ada efsiensi. Apalagi, lanjutnya, holding itu menggabungkan BUMN pelabuhan, perkapalan, dan kawasan industri. Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih lengkap tentang holding itu dengan alasan masih dalam kajian.
Sistem Terintegrasi
Untuk mendukung pembentukan perusahaan induk di Sektor Maritim, pemerintah mulai merintis implementasi sistem pembayaran terintegrasi atau integrated billing System (IBS) di seluruh pelabuhan. Meski begitu, keinginan itu masih menunggu realisasi Indonesia National Single Window (INSW) dan Inaportnet. Saat ini, BUMN pelabuhan melakukan kerja sama mengintegrasikan INSW, Inaportnet dan proses sistem operasi terminal. “Kalau tidak terintegrasi IBS tidak bisa jalan. Kita satukan seluruh service level agreement. Kita dalam key performance index yang sama,” kata Pontas.
Kementerian BUMN menargetkan proses pembayaran dalam semua jasa pelabuhan selesai dalam satu menit dengan menggunakan IBS yang akan diterapkan di semua pelabuhan di bawah operasi BUMN. Dengan integrasi IBS, INSW serta Inaportnet, Pontas yakin pelayanan di pelabuhan dapat lebih cepat lagi sehingga pelanggan diuntungkan.
“Pelayanannya akan sama di Belawan, Tanjung Priok, Makassar dan Surabaya,” kata Pontas.
Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pelindo II Iman Rachman mengungkapkan pihaknya tidak bisa menunggu INSW selesai atau terintegrasi penuh dengan Inaportnet. Atas dasar itu, dia menuturkan Pelindo I-IV harus menyiapkan prosesnya sejak awal, termasuk kerjasama dengan perbankan
nasional.
Langkah pengembangan sistem pembayaran terintegrasi atau IBS itu dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Cash Management Dalam Rangka Mendukung Penerapan IBS. MoU itu melibatkan tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan tiga bank swasta yaitu Bank BCA, Bank CIMB Niaga dan Bank Bukopin.
IBS merupakan program Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan Sistem Pelayanan Jasa Kepelabuhan di seluruh pelabuhan BUMN secara online guna mengoptimalkan biaya logistik. Ada 6 ftur di dalam IBS, antara lain e-registration, e-booking, e-tracking and tracing, e-payment, e-billing, dan e-care.
“Kolaborasi saat ini diperluas dengan menggandeng tiga bank BUMN maupun tiga bank swasta terkemuka Indonesia untuk implementasi dan pengembangannya berdasarkan prinsip win-win secara strategis. Ke depan diharapkan kolaborasi semacam ini dapat menjadikan kita sebagai kekuatan e-commerce yang handal,” komentar Dirut Pelindo II Elvyn G. Masassya.
Standardisasi sistem saat ini mencakup IBS dan inaportnet yang telah diuji coba di Pelabuhan Tanjung Priok dan kemudian diimplementasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I, III, IV mulai dari tiga pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Makassar.
Program Inaportnet ini adalah inisiasi dari Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk mempercepat proses administrasi pelayanan kapal secara online antara Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar dengan Operator peiabuhan guna melayani para pengguna jasa.
Pelabuhan merupakan saIah satu Infrastruktur utama dalam mendorong ekonomi nasional. Saat ini, PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV mengelola tidak kurang dari 108 pelabuhan di 34 provinsi di Indonesia, berikut 31 anak perusahaan dan perusahaan afliasi yang berkonsentrasi di dalam berbagai bidang pelayanan jasa kepelabuhanan, logistik dan bisnis pendukung.
Berdasarkan data tahun 2015, PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) menangani lebih dari 13,3 juta TEUs peti kemas Indonesia, baik domestik dan internasional. Selain itu, empat Pelindo juga melayani kargo curah maupun kargo umum. Masingmasing BUMN saat ini menangani 300- 500 ribu transaksi per tahun. Empat Pelindo total menangani satu juta lebih transaksi per tahun. “Tingginya jumlah transaksi itu menggambarkan besarnya potensi yang bisa digarap dari inovasi layanan transaksi nontunai,” papar Elvyn.
Hal pertama yang dilakukan setelah MoU dengan enam bank tadi, Elvyn mengungkapkan Pelindo I-IV akan mengintegrasikam data customer. Selanjutnya, pengguna jasa pelabuhan bisa memilih bank mana yang akan digunakan.
Direktur Utama PT Pelindo III Orias P. Moedak mengatakan semua transaksi kepelabuhanan akan dilakukan secara online sepenuhnya. “Jadi platform-nya kita dengan bank sama. Dari awal kita dan bank jadi satu. Customer-nya siapa sudah jelas,” ungkapnya.
Menurut Direktur Keuangan Pelindo III, U Saefudin Noer, pihaknya saat ini sebetulnya sudah berupaya mengurangi transaksi tunai. Salah satunya, e-portal yang menggunakan transaksi nontunai untuk keluar-masuk truk pengangkut petikemas. Tapi Saefudin mengakui, belum semua layanan akan menggunakan nontunai kendati sudah menerapkan IBS. “Ini sementara untuk petikemas saja. Bukan cashless, tapi less cashless, mengurangi transaksi tunai,” ujar Saefudin.
Protes Karyawan
Akan tetapi, keinginan untuk membentuk perusahaan induk di Sektor Maritim memunculkan keresahan di antara para pegawai. Apalagi rencana itu akan melibatkan tidak hanya operator pelabuhan tapi juga perusahaan galangan kapal dan pelayaran. Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) II Noval Hayin mengatakan pekerja khawatir dengan wacana holding maritim yang terdiri dari 15 BUMN di sektor maritim karena beberapa perusahaan ada yang secara korporasi tidak terlalu sehat.
“Yang kami khawatirkan adalah dari 15 BUMN ada yang kesehatannya setengah sehat dan yang lain sakit. Jangan sampai pembentukan holding maritim ini malah membebankan Pelindo I, II, III dan IV yang sudah cukup sehat,” kata dia.
Noval menambahkan pekerja mempertanyakan bagaimana pola karier dan keberlangsungan usaha perusahaan setelah BUMN ini melakukan holding.
Elvyn G Masassya, Direktur Utama Pelindo II, menegaskan pembentukan holding BUMN itu tujuannya positif sehingga jangan sampai memberikan dampak negatif kepada pekerja. “Sekarang sedang dikaji. Kita lihat kalau itu memberikan added value, kenapa tidak? Terlalu dini untuk mengatakan itu (holding) bagus atau tidak bagus,” kata Elvyn.
