BERITA TERKAIT
Sejatinya, bank-bank di daerah yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia adalah bank yang paling punya potensi untuk menyentuh nasabah di pelosokpelosok. Memang ada bank-bank desa atau lembaga keuangan mikro, namun mengingat permodalan yang terbatas, kekuatan untuk menyalurkan pinjaman juga terbatas.
Ketika otoritas perbankan tengah mendorong lembaga keuangan untuk melebarkan sayap layanannya ke pelosok-pelosok negeri dengan program branchless banking, bank pembangunan daerah (BPD) seharusnya berada di garda paling depan. Bank-bank yang dimiliki dan dibesarkan oleh pemerintah daerah itu memang memiliki pasar dan nasabah loyal di daerah pelosok. Meski begitu, masih banyak juga masyarakat di daerahnya yang masih belum pernah tersentuh layanan perbankan.
Otoritas memang agak sedikit terlambat menyadari hal itu, di saat program itu sejak peluncurannya dua tahun lalu tidak menyertakan bank-bank daerah untuk menyukseskannya. Tetapi lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, bukan. Bulan lalu, Otoritas Jasa Keuangan mengaku akan mengubah aturan yang ada dalam ketentuan ‘bank tanpa cabang’ itu dan memasukkan BPD dalam ketentuannya itu, yang sebelumnya tidak ada.
Pada 2012, Bank Indonesia menerbitkan regulasi terkait layanan tanpa kantor cabang itu melalui peraturan tentang transfer dana. Sebelum itu, pada 2009, BI juga sudah menerbitkan aturan tentang Uang Elektronik.
Kini setelah fungsi pengawasan perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, lembaga baru itu akan menyempurnakan aturan terkait layanan branchless banking, yang rencananya terbit November ini. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar mengatakan, sejauh ini aturan tersebut sudah dalam persiapan dan akan dikeluarkan pada awal November 2014.
Dalam regulasi itu, otoritas merangkul BPD dan bank perkreditan rakyat (BPR) untuk membuat layanan itu lebih masif. Diharapkan, BPD dapat mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan branchless banking, sehingga dalam bank mampu untuk membuka layanan bank tanpa kantor tersebut. “Mudah-mudahan awal bulan November 2014 ini aturan tersebut sudah dapat keluar termasuk untuk BPR,” ujar Mulya.
Menurut dia, jika BPD ingin membuka layanan bank tanpa kantor tersebut maka ada pesyaratan yang harus dipenuhi yakni di antaranya, BPD harus memiliki cabang terlebih dahulu di Indonesia Timur seperti Papua, mengingat di daerah tersebut masih sangat minim akan pengertian masyarakat terhadap perbankan. “Harus ada cabang di Indonesia timur dulu, kalau ada boleh ikut branchless banking ini, jaringan network-nya juga demikian,” tukasnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad pernah mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan program layanan bank tanpa kantor tersebut. Sedangkan untuk BPD sendiri, OJK akan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi BPD yang ingin menyelenggarakan branchless banking. Oleh sebab itu diharapkan semua BPD bisa menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh OJK. “Semua harus disiapkan dengan persyaratan yang ada, mereka (BPD) paling tidak sudah ada Internet banking, namun tetap saja prinsipnya terbuka tapi tetap ada persyaratan. Sedangkan untuk modal tidak ada persyaratan khusus,” tutup Muliaman.
Aturan yang akan diterbitkan OJK ini, dinilai tidak akan mengubah esensi regulasi yang sebelumnya dikeluarkan BI, hanya saja cakupannya akan diperluas. Menurut Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Ganjar Mustika, peraturan branchless banking yang bakal luncur akan merujuk pada proyek percontohan yang dilakukan BI pada pertengahan Mei hingga November 2013 dengan melibatkan lima bank dan tiga perusahaan telekomunikasi. Lima bank yang mengikuti program itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), PT Bank CIMB Niaga, PT dan Bank Sinar Harapan Bali. Sedangkan tiga perusahaan telekomunikasi yang ikut yaitu Telkomsel, XL, dan Indosat.
Direktur BTPN Anika Faisal mengatakan lembaganya sudah siap menjalankan program itu yang dinilai akan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan serta menekan operasional bank. “Kami sudah siap, saya kira bank-bank lain juga begitu. Tinggal menunggu rambu-rambu dari regulator saja,” ujarnya.
BTPN yakin branchless banking akan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja perbankan untuk meningkatkan jumlah nasabah. Menurut Anika, untuk menerapkan branchless banking dan layanan keuangan digital (LKD) yang diluncurkan Bank Indonesia, BTPN memilih menggunakan layanan rekening mobile phone. BTPN, sudah melakukan ujicoba sistem mobile phone di awal tahun ini yang dinilai sukses dan mudah diterapkan oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sekalipun.
“Syaratnya, masyarakat cukup memiliki handphone, nomornya sudah sekaligus menjadi rekening. Dan pengguna sudah bisa melakukan transaksi menabung, tarik tunai, dan transfer lewat agen yang kami tetapkan,” tutur Anika Faisal.
Menurut dia, penggunaan handphone dinilai paling mudah untuk menerapkan branchless banking mengingat penetrasi pengguna handphone di Indonesia sangat tinggi. Apalagi, transaksi cukup dengan menggunakan basic phone tanpa perlu smartphone dan jaringan 3G. Bahkan dengan sinyal satu bar saja bisa transaksi, sama seperti jika beli pulsa elektronik yang hanya perlu satu bar untuk transaksi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gatot M Suwondo mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan layanan perbankan dengan metode digital online. Bahkan, optimalisasi ini bertujuan bisa melayani nasabah dari luar kantor. Sedangkan untuk kantor cabang bisa berkurang.
“Setelah ada pelayanan digital yang optimal, mungkin jumlah branch akan mengecil. Tetapi, ini bukan berarti bahwa kami akan mengurangi jumlah karyawan. Nanti karyawan bisa bekerja dari rumah, kami sedang menyiapkan itu,” tutur Gatot.
Ia menjelaskan, jumlah karyawan BNI yang mencapai 26 ribu orang tersebut, sekitar 51 persen adalah perempuan. Hal ini semakin memperkuat alasan BNI untuk segera melaksanakan pelayanan digital. Sehingga, 51 persen karyawan perempuan tersebut bisa bekerja dari luar kantor.
Atas dasar itu, Gatot mengatakan, seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan layanan digital ini akan terus disiapkan BNI. “Di sini, bukan hanya hubungan antara customer dengan kami, tetapi bisa lebih luas. Kami siapkan platform-nya untuk itu,” katanya.
Menurut Gatot, dioptimalkannya pelayanan secara digital merupakan salah satu upaya BNI dalam meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Ia berharap, pelaksanaan layanan digital ini sejalan dengan pola pikir masyarakat agar mau menjalankan layanan digital ini. “Maka mulailah untuk berpikir go digital,” pungkasnya.
Infrastruktur Daerah
Sementara itu, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) menilai, program branchless banking yang tengah dicanangkan dua otoritas di sistem keuangan Tanah Air memerlukan infrastruktur yang memadai. Terlebih lagi untuk wilayah di Indonesia Timur.
“Wilayah Indonesia Timur belum siap, palapa ring belum ada di Merauke, baru sampai Manado,” kata Ketua Pelaksana DeTIKNas, Ilham A Habibie.
Bukan hanya palapa ring, kata putra mantan Presiden BJ Habibie ini, sejumlah kelengkapan infrastruktur lain untuk menunjang branchless banking juga perlu ditingkatkan. Ia menilai, program branchless banking yang bermuara pada cashless economy ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.
Selain murah, program ini juga memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi para konsumen atau nasabah dalam bertransaksi. Hanya saja, ia mengingatkan, sistem keamanan yang menggerakkan program ini berjalan harus benar-benar terproteksi. Setidaknya, program branchless banking harus dilakukan di beberapa tempat sebagai pilot project.
Seiring dengan itu, kata Ilham, pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan program ini harus lebih ditingkatkan lagi. “Siapkan SDM-nya. Sehingga, apa yang dicitacitakan bisa terimplementasi dengan aman dan baik,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Isbandiono Subadi, mengakui layanan branchless banking merupakan solusi untuk meningkatkan financial inclusion. Namun, ia mengingatkan layanan ini tetap harus diwaspadai. Terlebih dalam hal membangun kepercayaan terhadap agen perbankan dan nasabah.
Untuk itu, edukasi menjadi jawaban agar tak terjadi kebingungan antara nasabah, agen perbankan, perusahaan telekomunikasi hingga bank peserta. “Beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah kurangnya edukasi terhadap agen dan konsumen ini yang kita soroti,” kata Isbandiono. Ia mengatakan, jika terjadi ketidaknyamanan dalam pelayanan branchless banking, dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap produk jasa perbankan. Dalam edukasi itu nantinya diharapkan, masyarakat dapat mengetahui risiko yang bakal terjadi di layanan branchless banking.
Untuk mencegah terjadinya ketidaknyaman, Isbandiono menyarankan agar diatur limit transaksi dan analisa risiko berdasarkan masing-masing nasabah yang menggunakan branchless banking. Aturan ini nantinya diharapkan dapat memunculkan agen dan nasabah berkualitas dalam layanan branchless banking. “Karena kapasitas tiap agen berbeda, limit transaksi konsumen diatur agar tiap nasabah bisa meminimalisir risiko dalam praktik ini,” katanya.
BI telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan branchless banking, antara lain PBI Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, SE BI No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, SE BI No. 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal perubahan atas SE BI No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

















