BERITA TERKAIT
Ketika Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan kabinetnya yang sedikit molor dari ekspektasi, salah satu yang ditunggu pelaku pasar di sektor keuangan adalah siapa menterimenteri di bidang ekonomi, terutama Menteri Keuangan. Dan ketika pada hari berikutnya para menteri dilantik, pasar meresponsnya dengan penurunan yang terlihat dari pelemahan indeks saham dan nilai tukar. Indeks harga saham gabungan (IHG) ditutup melemah 48,78 poin (0,96 persen) di level 5.024,29, dan rupiah juga melemah 39,5 poin ke level Rp 12.108 per dollar AS, pada Senin ketika para menteri dilantik.
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, boleh dibilang bukan orang baru di lingkungan Kemeterian Keuangan. Pada pemerintahan sebelumnya dia menjadi Wakil Menteri Keuangan, setelah beberapa tahun di belakang itu menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
Terpilihnya anak bungsu dari Rektor Universitas Indonesia periode 1964-1973 (alm) Profesor Soemantri Brodjonegoro ini, menambah daftar alumnus UI yang ‘menguasai’ Lapangan Banteng. Tiga periode sebelumnya Kementerian itu sudah diisi oleh Sri Mulyani Indrawati, Agus DW Martowardojo dan juga Chatib Basri; sebuah tradisi yang dimulai sejak Orde Baru.
Ditunjuknya Bambang diperkirakan karena pemerintahan Jokowi tak mau mengambil risiko akan keterputusan informasi mengenai keuangan negara. Saat ini ekonomi Indonesia tengah diintai risiko krisis dari rencana normalisasi kebijakan ekonomi AS. Bambang bersama Chatib Basri, menteri sebelumnya sudah bersamasama menyiapkan keuangan Indonesia menghadapi risiko itu sejak akhir tahun lalu. “Saya percaya, Kemenkeu ada di tangan yang baik. Saya yakin, Pak Bambang dengan dukungan temanteman di Kemenkeu akan mampu mengawal ini semua,” kata Chatib.
Chatib mengingatkan, banyak sekali tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Salah satunya adalah normalisasi kebijakan Bank Sentral AS, The Fed, yang diprediksi akan dilakukan lebih maju dari perkiraan awal.
Kalau itu terjadi, ada risiko terjadinya arus modal keluar (capital outflow) atau dengan kata lain, modal asing akan kembali ke negaranya. Buntutnya, terjadi tekanan pada nilai tukar. Rupiah pun diprediksi akan mengalami pelemahan dan berimbas pada meningkatnya imbal hasil (yield).
Tak dipungkiri, Bambang mewarisi apa yang sudah dikerjakan Chatib setahun lebih masa jabatannya. Meski demikian, dia merasa lebih beruntung dari mantan atasannya itu. Pada hari pertama Chatib menjadi orang nomor satu di Kemenkeu pertengahan tahun 2013 lalu, saat itu, pemerintah baru saja menaikkan harga BBM.
“Jadi, hari pertama Chatib sudah berhadapan dengan DPR membahas APBN-P dan kenaikan harga BBM subsidi. Betapa sulitnya tugas Menkeu saat itu. Saya tidak dalam posisi itu sekarang. Tapi paling tidak pengalaman itu sangat berharga buat saya,” kata Bambang.
Dia mengharapkan kerja sama baik tetap terjalin di lingkungan Kemenkeu. Mengingat tantangan ekonomi ke depan tak lebih mudah. Apalagi pemerintahan baru saat ini harus berhadapan dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi. “Tantangan kita untuk mempertemukan ekspektasi tinggi itu dengan realitasnya,” tuntas Bambang.
Bambang tentu paham akan risiko itu. Pasca ditunjuk dan mulai bekerja sebagai Menteri Keuangan ke-35 sepanjang sejarah, dia mengatakan akan ada dua hal yang akan menjadi fokusnya dalam jangka pendek. “Defisit neraca berjalan harus dikurangi. Tapi tentu ini lebih mudah diucapkan ketimbang dijalankan. Indonesia harus meningkatkan ekspor dan menekan impor. Kedua, defsit anggaran. Kita beruntung punya hukum yang membatasi sampai tiga persen. Tapi kalau mendekati itu, sudah sudah banyak financing,” jelas Bambang.
Kini, salah satu “pekerjaan rumah” pertama Bambang setelah dilantik adalah pembahasan tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pokoknya membahas APBN, apakah sampai akhir tahun APBN kita aman atau tidak, lewat defisitnya. Antisipasi 2015, bagaimana meningkatkan penerimaan, melakukan penghematan bekanja dan sebagainya,” kata Bambang seusai dirinya bertemu Presiden Joko Widodo di istana, dua hari setelah pelantikan Presiden terpilih.
Menurutnya, fokus untuk mengamankan APBN adalah salah satu hal yang dapat memperkuat ketahanan fiskal sebagai upaya menghadapi tekanan internal maupun eksternal akibat normalisasi kebijakan The Fed pada 2015. Ia mengatakan, menjaga kestabilan ekonomi makro dan APBN adalah salah satu hal yang dapat meredam gejolak yang dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan menggangu kinerja di pasar saham.
Secara keseluruhan, lanjutnya, berbagai upaya menjaga fundamental ekonomi dapat dilakukan dengan mengelola defisit neraca transaksi berjalan, menjaga defisit anggaran dan mereformasi berbagai bidang ekonomi.
Tantangan Bambang
Sementara itu, di mata peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI I Kadek Dian Sutrisna, paling tidak ada dua tugas utama otoritas fiskal di bawah komando Bambang Brodjonegoro. Pertama, Kemenkeu harus meningkatkan peran pemerintah melalui APBN untuk mendorong dan meratakan pertumbuhan. Selama ini struktur fiskal kita masih bertumpu pada sektor-sektor non-produktif. Paling mendesak, bagaimana mengubah anggaran menjadi produktif. Untuk mengeser struktur tersebut, otoritas fiskal harus mengubah komposisi APBN melalui RAPBN Perubahan 2015. Salah satu poin pentingnya adalah segera merelokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif, seperti infrastruktur.
Realokasi subsidi BBM ini juga akan membantu pemerintah dalam pemerataan ekonomi. Pasalnya, selama ini mayoritas anggaran subsidi justru dinikmati masyarakat menengah atas yang tak memerlukannya. Hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu melebarnya kesenjangan di Indonesia. Peningkatan peran APBN juga bisa ditempuh dengan memperbesar porsi belanja modal. Menurut kadek, selama ini hal itu belum optimal dan kontras dengan belanja pegawai yang konsisten naik. Padahal, kontribusi belanja pegawai jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja modal.
Kedua, selain memperkuat peran anggaran negara, otoritas fiskal juga harus menggenjot penerimaan negara yang masih saja minim. Tax ratio negara kita masih rendah, kalah dengan negara-negara tetangga. Padahal kalau lebih tinggi bisa meningkatkan kredibilitas fiskal.
Perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih berkutat di kisaran 12 persen. Dalam APBN tax ratio disepakati sebesar 12,3 persen. Sementara tax ratio negara Asean lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura sudah menyentuh kisaran 14 persen-16 persen.
Dengan pengalaman dan pengetahuannya di bidang desentralisasi fiskal, Kadek yakin Menkeu Bambang mampu menerapkan kebijakan fiskal yang tegas.
Chief Economist Bank Mandiri, Destry Damayanti, punya harapan tersendiri bagi Menkeu di Kabinet Kerja Jokowi. Dia berharap, Menkeu Bambang mampu segera mengubah struktur APBN. “Perubahan agar struktur APBN kita lebih fokus ke pengeluaran yang sifatnya produktif daripada konsumtif. Kemudian juga untuk pengurangan BBM bersubsidi, juga harus dilakukan melalui penyesuaian harga BBM,” ujar Destry.
Destry melihat, ‘duet’ Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu, yang sama-sama berkantor di depan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, sudah tepat. Mereka dinilai punya kapabilitas dan integritas, tahu permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia.
Harapan juga datang dari kalangan bankir. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini hingga 25 tahun ke depan Indonesia menikmati bonus demografi. Begitu besar potensi ekonomi yang bisa digali dari kondisi ini. Jangan sampai Indonesia melewatkan kesempatan ini. Pasalnya, bila sampai tenaga mudanya lebih sedikit, hilanglah kesempatan Indonesia untuk memperoleh akselerasi pertumbuhan GDP.
Sebagai bankir, Budi berharap kepada duet tersebut, khususnya Menko Perekonomian dapat memberikan dukungan regulasi sehingga para bankir dapat menghalau dua masalah utama yang dihadapi saat ini. Pertama, loan to deposit ratio (LDR) yang sudah cukup tinggi. Kedua, kecilnya modal perbankan saat ini. Akibat minimnya modal ini, kontribusi perbankan pada pertumbuhan ekonomi juga terbatas. Contoh, saat ini perbankan hanya mampu memberikan kredit ke PT PLN (Persero) sebesar Rp25 triliun. Padahal, untuk membangun pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi, setidaknya dibutuhkan investasi hingga Rp90 triliun.
Budi menyebut, sebenarnya ada tiga cara yang bisa ditempuh untuk menggemukkan modal bank. Pertama, dengan memangkas kewajiban deviden ke negara. Kedua, dengan melakukan right issue. Dan terakhir, dengan mereger antarbank, baik pelat merah maupun dengan swasta.
Gubernur BI Agus Martowardojo juga mewanti-wanti Menkeu baru. Agus mengatakan, Menkeu Bambang akan menghadapi sejumlah tantangan terkait masalah twin deficit (defisit kembar), yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Pemerintah, dalam hal ini Menkeu perlu merespons neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit selama kurang lebih selama 10 triwulan, serta masalah fiskal terutama terkait dengan penurunan penerimaan pajak. Hingga kini, target penerimaan pajak masih meleset. Padahal sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Kondisi ini pula yang mempengaruhi kondisi fiskal nasional.
Repatriasi keuntungan keluar negeri juga menjadi bagian dari tantangan ekonomi Indonesia ke depan. Kondisi ini perlu disikapi, misalnya, dengan adanya penyikapan fiskal agar investor yang akan melakukan pembayaran keuntungan ke luar negeri bisa mendapatkan insentif sebagai daya tarik untuk tetap menyimpan uang di dalam negeri. Sedangkan di sisi lain, ada neraca pendapatan dan jasa yang satu dalam satu tahun bisa mengalami defisit yang cukup besar, yakni mencapai 37 miliar dolar AS.
Selain itu, penyikapan lainnya terkait kondisi fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah masalah kebijakan subsidi energi, agar dapat lebih tepat sasaran dan implementasinya tidak lagi membebani anggaran negara.
Dalam APBN 2015, total subsidi energi mencapai Rp340 triliun, dan itu akan sangat baik seandainya subsidi produk diubah kepada pihak yang membutuhkan. “Hal ini memang sudah dibicarakan antara pemerintah dengan Bank Indonesia,” kata Agus seusai menghadiri serah terima jabatan Menkeu.

















