Setidaknya butuh waktu delapan tahun untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan: apa yang harus otoritas lakukan ketika dihadapkan pada potensi kegagalan bank besar yang berisiko sistemik. Pada tahun 2008, ketika ada sebuah bank yang tak begitu besar namun dianggap sistemik mengalami kegagalan, pengambil kebijakan memutuskan untuk menyuntik bank itu dengan uang dari pembayar pajak (bail-out). Jika tidak dilakukan maka sektor keuangan berisiko runtuh.
Kini, setidaknya pengambil kebijakan tidak melihat hanya dua pilihan itu, karena ada pilihan ketiga yaitu bail-in. Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang baru saja disahkan, mekanisme bail-in harus menjadi andalan pemerintah dalam menangani bank gagal. Konsep ini mengandung arti bahwa penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya bank itu sendiri antara lain berasal dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta kontribusi industri. Nasabah penyimpan dengan jumlah tertentu juga akan diminta untuk menanggung kerugian bank dengan mengonversi dananya menjadi modal.
Menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, dengan mekanisme bail-in, setidaknya perbankan yang bermasalah bisa dibenahi lebih awal dengan penanggung jawab lebih jelas. Tidak kemudian ada tindakan pembiaran sampai akhirnya krisis muncul dan memperburuk situasi. “Paling tidak sistem bail-in-nya kan sudah diperkuat, bank-bank akan terkena ketentuan bail-in,” kata Halim.
BERITA TERKAIT
Seandainya memasuki risiko terburuk, bank tetap terpuruk, maka bank tersebut akan masuk dalam tahapan penanganan. Dalam tahap itu, LPS memiliki dua opsi, yaitu pertama dengan analisa bridge bank yang berarti aset bersih dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dipindahkan ke bank baru, sedangkan bank lama dilikuidasi. Bank baru kemudian dijual ke investor.
Opsi kedua adalah dengan analisa purchase and asumption, yakni dengan menjual aset bersih ke bank lain tanpa ada pembentukan bank baru. “Itu kondisi kalau misalnya bank gagal melaksanakan fungsinya, maka itu diberikan kepada LPS,” kata dia.
Menurut Halim, kondisi ini terjadi sebelum krisis datang. Bila kemudian, kedua hal tersebut tidak berhasil, maka koordinasi dengan tiga regulator lainnya langsung dilakukan untuk menyiapkan rekomendasi kepada Presiden.
Dalam UU PPKSK, Presiden menjadi pengambil keputusan akhir atas nasib bank tersebut. Bila mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelamatkan bank, maka harus ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). “Bail-out bisa terjadi kalau sudah krisis, kalau normal tidak ada bail-out,” tegasnya.
Sementara itu, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dias Satria mengatakan dengan adanya UU tersebut, maka ada landasan hukum bagi Presiden untuk melakukan aksi penyelamatan bank yang berdampak sistemik.
Namun, jika menggunakan skema bail-in saat ada bank bermasalah maka dampaknya bank akan mengeluarkan dana yang besar untuk membayar premi ke LPS serta menyekuritisasi aset-aset agar lebih aman. Selanjutnya, beban-beban yang dikeluarkan bank justru dibebankan kepada masyarakat berupa suku bunga kredit yang tinggi. Dengan demikian, maka rezim suku bunga rendah kredit perbankan akan sulit lagi terjadi meski suku bunga acuan sudah diturunkan BI.
Setelah keluarnya undang-undang ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengaku akan tancap gas guna menyusun beleid turunannya. Kepala Eksekutif OJK Nelson Tampubolon mengatakan, untuk mewadahi penerapan UU yang membutuhkan spesifikasi lebih jauh pihaknya akan mengeluarkan sedikitnya tiga peraturan OJK (POJK). Salah satunya mengenai spesifikasi dan tata cara bail in.
Sebagaimana diketahui, skema bail-in mencuat dalam sejumlah rapat kerja pembahasan rancangan aturan itu sebelumnya di DPR. Skema ini muncul seiring dengan reaksi penolakan para anggota dewan terhadap penggunaan uang negara melalui APBN untuk membantu likuiditas bank yang terindikasi krisis.
OJK juga berencana segera membuat daftar bank yang masuk dalam kategori sistemik atau Domestic Systematicly Important Bank (DSIB). Hal ini dimaksudkan guna mengelompokkan bank yang bisa berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan.
Daftar tersebut merupakan amanat dari RUU PPSK dan OJK harus menyelesaikan daftar dalam kurun waktu 3 bulan. “Kita akan bicara dengan Bank Indonesia. Kan sudah ada kriterianya, kita akan koordinasi dengan BI untuk menentukan bank mana saja yang masuk bank sistemi, kemudian kita bawa ke rapat Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK),” imbuhnya.
Komite itu berisi Pemerintah diwakili Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan.
Nelson menjelaskan, berdasarkan identifikasi tahap awal terdapat kurang dari 30 bank di Indonesia yang masuk kategori sistemik. Jika nantinya terindikasi sistemik, kata dia berdasarkan RUU PPKSK maka bank tersebut diharuskan melakukan langkah-langkah pencegahan krisis seperti penambahan rasio modal dan dilakukan restrukturisasi perbankan melalui LPS.
Jurus LPS
Sementara LPS memiliki tiga opsi dalam melakukan penyelamatan bank yang ditetapkan gagal oleh KKSK. Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan
MANAJEMEN RISIKOmenjelaskan opsi-opsi tersebut secara sah tertuang dalam langkah-langkah penyelamatan bank gagal yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang baru disahkan dalam rapat paripurna, kemarin.
Langkah pertama yaitu LPS diperkenankan melakukan skema purchase and assumption. Melalui skema ini, nantinya jika ditetapkan ada bank yang gagal dan diputuskan harus diselamatkan, maka aset dan kewajiban dengan status hukum yang paling kuat milik bank tersebut harus dikeluarkan dari bank yang gagal tersebut. “Lalu aset dan kewajiban tersebut akan dilelang ke investor atau ke bank lainnya,” jelas Fauzi.
Namun jika nantinya aset tersebut sepi pembeli akibat kondisi pasar keuangan tidak dalam kondisi yang baik, maka aset dan kewajiban milik bank gagal tersebut akan ditampung sementara oleh bank perantara (bridge bank) yang dikelola oleh LPS. Pembentukan bank perantara tersebut nantinya akan diatur dalam bentuk peraturan turunan berupa peraturan LPS. “Aset tersebut nantinya bisa dilelang ke investor jika sewaktu-waktu keadaan pasar finansial membaik,” ujar Fauzi.
Langkah ketiga, LPS diperkenankan menerbitkan surat utang (obligasi) yang dananya bisa digunakan untuk menginjeksi permodalan bank yang dianggap tidak mampu melakukan bail in. “Jadi dalam prinsip bail in kerugian bank sistemik harus di-upshort dulu oleh pertama yaitu pemilik bank, kedua yakni investor, dan ketiga pemegang obligasi yang convertible,” katanya.
Dengan sistem bail in, bank sistemik diwajibkan untuk memiliki atau menerbitkan convertible bond yang sewaktu-waktu bisa diubah menjadi ekuitas saham pada saat dalam keadaan krisis. “Dengan bail in, rata-rata rasio kecukupan modal bisa di kisaran 20 persen. Jadi bantalan itu seharusnya cukup untuk memastikan bahwa kalau ada krisis keuangan dan perbankan bank sistemik tidak akan terpuruk cepat,” katanya.
Namun apabila ternyata bantalan modal tersebut tidak cukup, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melimpahkan bank gagal itu ke LPS. “Dan LPS saat ini memiliki balance sheet-nya atau neraca yang sekarang itu di kisaran Rp67 triliun. LPS memiliki neraca ini untuk melakukan penyelamatan. Jika dananya tidak cukup, otomatis LPS bisa menerbitkan obligasi,” katanya.
Sebelum menerbitkan obligasi, LPS haris melalui tahap akreditasi oleh lembaga rating kredit. Jika dalam keadaan krisis keuangan pasar obligasi terpuruk dan tidak memungkinkan LPS untuk menerbitkan obligasi, maka KSSK akan berkonsultasi dengan presiden dan meminta presiden untuk menggali sumber pendanaan lain.
Langkah-langkah ini berbeda dengan skema penyelamatan Bank Century yang pernah dilakukan oleh LPS tahun 2008 lalu. Pada saat itu, LPS secara langsung menyuntik dana segar sebesar Rp1,6 triliun kepada Bank Century menggunakan dana cadangan yang dimiliki oleh LPS berdasarkan persetujuan KKSK.
“Jadi ketika ada bank yang gagal dan harus diselamatkan, maka satu-satunya cara berdasarkan UU LPS adalah menyuntik modal segar. Tapi sekarang cara tersebut sudah ditinggalkan oleh LPS di negara lain,” katanya.

















