Stabilitas.id – Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sedang memfokuskan akses pembiayaan/financing terhadap UMKM. Penyerapan akses pembiayaan melalui perbankan di Indonesia cukup rendah di angka 4.9% dan 4.29% di KSP, dibandingkan dengan Cina & Jepang di 60% dan Korea Selatan diatas 80%.
Pembiayaan di Indonesia mayoritas fokus di investasi yang tidak aksesibel ke semua UMKM. Hal ini disebabkan oleh sulitnya birokrasi akses pinjaman yang rata-rata membutuhkan jaminan/collateral dan credit scoring yang sulit untuk diakses oleh pemilik UMKM untuk memastikan NPL (non performing loan) yang baik untuk bank. Demikian diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki pada Diskusi Nasional UMKM yang diadakan oleh PWI PUSAT di Kantor Pusat PWI Gedung Dewan Pers Jakarta, baru – baru ini.
KemenKopUKM saat ini terus melakukan upaya peningkatan kapasitas UMKM perempuan, diantaranya dengan memperkuat pengembangan wirausaha di Indonesia melalui afirmasi 40 persen belanja Pemerintah untuk menyerap produk-produk UMKM, penyediaan 30 persen infrastruktur publik untuk penjualan produk UMKM, dan kemitraan usaha besar dan BUMN dengan UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki mengungkapkan, terkait akses pembiayaan, pihaknya sedang melakukan kajian credit scoring dalam rangka mempercepat penyaluran kredit kepada UMKM termasuk optimalisasi program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok, tanpa dimintai agunan. “Indonesia termasuk dalam 4 negara yang aktifitas kewirausahaannya lebih tinggi dari laki- laki. Mengutip data Global Entreprenurship Monitor 2022 perempuan jauh lebih kreatif dan produktif”, ungkapnya. Data world bank tahun 2021 yang menjadi tantangan adalah bahwa usaha milik perempuan dinyatakan memperoleh keuntungan yang masilh rendah dibanding usaha milik laki- laki.
“Survei kami bersama Google dan Grab menunjukan bahwa tingkat produktivitas perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Sayangnya, rata-rata usaha perempuan lebih rendah dibanding milik laki-laki. Karena itu, perempuan masuk di wilayah tidak produktif atau skala perumahan. Perempuan diharapkan semakin banyak yang berkecimpung di sektor produktif nasional,” ungkap Teten dihadapan para undangan terbatas Diskusi Nasional UMKM diantaranya Istri Mentri selaku Ketua Dharma Wanita Pusat Ibu Sri Bahlil Lahadalia dari Kementrian BKPM & Ivestasi RI, Ibu Nanny Hadi Tjahjanto selaku Ketua Dharmawanita Pusat Kementrian ATR/BPN RI, Bank Artha Graha, portal belanja online lokal LADARA, Permodalan Nasional Madani (PNM), Aman Group, Istri Gubernur Lampung & Jawa Barat selaku Ketua TP PKK provinsi, Artha Graha Peduli ( AGP) serta Direksi perusahaan swasta & BUMN.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun yang didampingi Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, Ketua bidang UMKM Syarif Hidayatullah, Ketua IKWI Pusat Andi Dasmawati dan para pemimpin redaksi nasional menyampaikan bahwa PWI mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi bangsa, seperti sebelumnya dengan mengadakan Dialog Pers dengan Para Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Kantor PWI Pusat. Lanjut Hendry mengatakan; “Bagaimanapun keberadaan Koperasi dan UMKM ini telah teruji saat era krisis lalu, merekalah yg bertahan,”.
Data Global Entrepreneurship Monitor 2022, menyatakan bahwa Indonesia termasuk di antara empat negara dengan tingkat total aktivitas kewirausahaan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. MenKopUKM menegaskan, sektor UMKM dapat menjadi pintu masuk perempuan agar lebih berdaya. Tercatat dari laporan UN Women 2023, 1 dari 3 UMKM di dunia dimiliki oleh perempuan dimana 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.
Moderator dan inisiator Dialog UMKM Nasional Deputi Direktur PWI Pusat Amy Atmanto yang juga Pengurus Pusat Masyarakat Syariah Bidang Pemberdayaan Perempuan & Sumber Daya Keluarga menyampaikan acara ini diadakan agar tercipta kolaborasi antar pihak dan stake holder dalam rangka Kebangkitan Ekonomi Nasional yang akan memberi kontribusi lebih pada perempuan dalam pemberdayaan UKM.
Banyak peluang terbuka lebar bagi perempuan termasuk dapat berperan dalam mengembangkan inovasi-inovasi ramah lingkungan, memimpin usaha-usaha yang berkelanjutan, dan turut serta dalam membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan.
Namun masih banyak tantangan yang dihadapi termasuk akses terhadap sumber daya dan pendanaan, serta kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor UKM maupun ekonomi hijau.
“Untuk itu diperlukan upaya untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan, pendampingan, akses terhadap modal, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam dunia bisnis”, jelas Amy yang juga dikenal sebagai desainer kebaya para tokoh nasional
“Kegiatan ini amat penting bagi para insan pers untuk mendapatkan informasi langsung yang lengkap dan benar dari sumbernya untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga kami langsung menghadirkan para pihak terkait untuk dapat melakukan diskusi,” pungkas Amy.
Teten berharap Diskusi Nasional UMKM yang sangat ia apresiasi ini dapat ditindak lanjuti dengan komunikasi dan diskusi pada tingkat pemangku kepentingan selaku pembuat kebijakan dalam rangka mendorong sektor umkm yang 64 % dikuasai perempuan. “Jangan lupa The power of emak- emak ya ini”, kelakarnya. “Memberdayakan UMKM dalam bersamaaan selain pemberdayaan ekonomi juga pemberdayaan perempuan”, pungkas Teten. ***
