Semarang – Hingga awal Juli 2012, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM telah menangani sejumlah 52 kasus pelanggaran hak cipta, baik terkait merek dan lisensi. Angka tersebut meningkat tajam jika dibandingkan posisi akhir 2011 yang hanya sejumlah 17 kasus.
"Jadi ada penigkatan yang sangat signifikan dari 2011. Kita sedang proses semua kasus tersebut, dan sejauh ini 7 kasus sudah ditempuh melalui perdamain, dan 8 kasus sudah kita ajukan ke kejaksaan untuk penyidikan," ungkap Johno Suprianto, Kasubdit Penindakan dan Pemantauan Direktorat Penyidikan, Ditjen HKI Kementrian Hukum-HAM di sela sosialisasi Program Mal IT Bersih di Horison Hotel, Semarang (16/7).
Dari 52 kasus tersebut, Johno memperkirakan negara dirugikan hingga ratusan miliar. Pasalnya, satu kasus yang ditangani tidak berada di satu lokasi saja. Dia mencontohkan saat penindakan di wilayah Jawa Timur untuk kasus pemalsuan generator listrik bermerek Astra belum lama ini, satu lokasi terdapat sebanyak 86 unit dengan rata-rata per unit dijual Rp10 juta. "Ini baru satu lokasi, belum lagi lokasi lain. Jadi nilai kerugiannya sangat besar," kata Johno.
BERITA TERKAIT
Dia menambahkan, pada 5 Juli lalu, pihaknya juga. Melakukan penggrebekan di wilayah Jawa Barat terkait pemalsuan pinsil bermerk Exam Gird. Disebutkan terdapat sejumah 54 ribu rautan dan 824 ribu alat tulis pencil 2B. "Ini kerugian negara setelah dihitung sebesar Rp3 miliar," ucap Johno.
Berbagai temuan pelanggaran yang diungkapkan tersebut menurut Johno memang sangat memprihatinkan, karena mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Maka dari itu, lanjut dia, tak heran jika riset International Data Corporation (IDC) yang disiarkan pada April 2012 lalu masih menempatkan Indonesia di peringkat ke-11 di dunia dengan jumlah peredaran software bajakan sebesar 86%.
Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan mengingat nilai kerugiannya yang diperkirakan mencapai US$ 1,46 miliar atau sekitar Rp 12,8 triliun, naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas pembajakan itu pada akhirnya menekan komersialisasi produk asli seperti software legal di tanah air yang tercatat hanya US$ 239 juta.
"Ini menjadikan Indonesia masuk dalam 20 negara dengan nilai komersial pembajakan software tertinggi di dunia," kata Johno.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) Justisiari P. Kusumah mengungkapkan, akibat pelanggaran hak cipta baik melalui pemalsuan merek dan sebagaian telah menekan potensi penerimaan pajak, devisa, dan kesempatan kerja.
Dia mengungkapkan, dalam studi MIAP bersama Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) terhadap 12 industri pada 2005 lalu, akibat pelanggaran hak cipta meyebabkan 124 ribu kehilangan pekerjaan. Angka tersebut pada riset 2010 mengalami peningkatan 9 kali lipat.
"Makanya kita kembali lakukan sosialisasi anti pemalsuan, yang saat ini kita lakukan melalui program Mal IT Bersih di sejumlah kota besar," kata Justisiari di kesempatan yang sama.
Adapun untuk sosialisasi program Mal IT Bersih ini digelar MIAP bersama-sama dengan Ditjen HKI Kemenhum- HAM Dan Mabes Polri beserta pengelola mal mulai Juli hingga November 2012 di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makasar.
















