Reklamasi menjadi isu besar di Tanah Air pasca terungkapnya korupsi dalam reklamasi Teluk Jakarta belum lama ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPRD DKI dan bos salah satu developer pemenang proyek tersebut beserta barang bukti uang suap. Proyek bagian dari Giant Sea Wall atau Jakarta Coastal Development/Defense Strategies (JCDS/JCDS) atau kini disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu bukan reklamasi pertama di Indonesia karena ada proyek Pantai Indah Kapuk, Ancol, Marunda (Jakarta), Tangerang, Mamuju, Denpasar, Manado, Makassar, Ternate, Semarang, dan lain-lain.
Sebagai bentuk pembangunan, reklamasi tak lepas dari ideologi (politik) ekonomi pemerintah. Penyerahan proyek dan kepemilikan pulau hasil reklamasi kepada swasta disadari atau tidak adalah wujud nyata ideologi ekonomi liberal yang meminimalisasi peran Negara menjadi sebatas “pemberi izin” dan mengutamakan kebebasan usaha tiap individu termasuk dalam wujud korporasinya.
Pengaruh ideologi
Dalam konteks ekonomi, liberalisme—sejak lahir abad ke-16—mewujud dalam kebebasan penguasaan/ pemilikan asset atau faktor produksi (tanah, pasir, pulau, hutan, barangtambang, dll) oleh individu/swasta. Kompetisi pasar menjadi jalan utama bagi tercapainya efisiensi dan keuntungan maksimal karena Negara tak banyak campur tangan.
Sebaliknya, sosialisme dan bentuknya yang lebih “radikal”, komunisme, mengutuk ketimpangan serta eksploitasi manusia atas manusia lain dan Negara atas negara lain sebagai dampak negatif liberalisme. Sosialisme/komunisme—yang muncul sebagai koreksi dan antithesis bagi liberalisme—menganggap aset dan faktor produksi seperti harus dikuasai negara agar kesejahteraan dinikmati merata seluruh rakyat.
Baik liberalisme, komunisme maupun “ideologi” lain akan kita rasakan kebaikan atau keburukannya dalam praktik. Dalam tataran ide, semua ideologi terlihat baik bercita-cita mulia sehingga sesungguhnya sulit dianggap melanggar hukum dan harus diberangus.
Bahkan, ketidaksetujuan atau penyimpangan terhadap ideologi negara pun belum bisa dihukumi, sampai hal itu menjadi penyimpangan norma hukum positif. Ideologi seperti sosialisme/ komunisme tak bisa dihukum kecuali, misalnya, penganutnya lantas melakukan penyerobotan tanah sepihak, melakukan kekerasan atau, bahkan, pemberontakan.
Secara ekual, liberalisme seharusnya juga dihukumi salah hanya ketika terbukti pelaksanaannya tidak adil, merugikan, dan melanggar peraturan perundangundangan. Meski berada di titik ekstrim berbeda, komunisme dan liberalism lahir dari satu rahim, sekularisme, yang memisahkan urusan ketuhanan dari pembangunan kehidupan manusia.
Namun, ada“ideologi” yang menyatu dengan ajaran keadilan-ketuhanan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di jazirah Arab 14 abad silam, jauh sebelum lahirnya liberalisme dan komunisme.
Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam merumuskan konsep kepemilikan (almilkiyyah) ekonomi: kepemilikan negara, umum dan individu (daulah, amah dan fardiyyah). Kepemilikan umum/publik didefinisikan dari praktik dan sabda/ kebijakan Muhammad bahwa “Manusia berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal: air (sungai, laut, pantai, danau), padang rumput (termasuk hutan, di Arab tidak ada) dan api (sumber energi alam) [hadits riwayatAbu Dawud]. Sedangkan kepemilikan negara terdapat pada pendapatan-pendapatan negara.
Barang yang terbentuk secara alami dari dahulu, menjadi fasilitas umum, atau yang depositnya melimpah adalah milik umum yang pengelolaannya diserahkan pada negara.
Dimiliki Negara
Dalam kasus proyek reklamasi Jakarta, kebijakan mengizinkan swasta membuat pulau dari pasir/ tanah yang murah untuk kemudian menjadi hak milik dan dijual secara amat mahal pantas diragukan aspek keadilannya, terlepas dari soal kotornya suap, pelanggaran prosedur atau aspek lingkungan. Merujuk contoh Muhammad tadi, pulau (termasuk buatan) dan pantai adalah milik publik dan pengelolaannya yang paling adil diserahkan kepada pemerintah. Swasta
bisa memanfaatkannya sebagai penyewa, bukan pemilik. Ajaran Muhammad mengenai kepemilikan publik tadi, sengaja atau tidak, diikuti oleh komunisme Marx yang lahir kemudian di abad ke-19.
Namun, berbeda dengan komunisme, dalam Islam kepemilikan pribadi tetap dilindungi dengan berbagai kaidah etis (tidak boleh berlebihan, menimbun, riba, judi/spekulasi, wajib melunasi utang, dll). Lelaki diwajibkan mencari harta bagi diri dan keluarganya (Quran Surat 67: 15). Sisi “sosialis” juga terdapat pada kewajiban zakat harta (maal) dan fitrah dari orang mampu untuk yang tak mampu. Pelarangan penguasaan tanah yang berlebihan, mangkrak dan tidak produktif oleh Nabi Muhammad juga lebih dahulu ada sebelum doktrin land reform oleh komunisme.
Pemprov DKI memiliki opsi untuk mengambil alih proyek reklamasi sehingga sebagaimana di beberapa provinsi lain dan negara lain sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad. Memang, ada yang menemukan kebenaran sebagai pilihan terakhir— setelah kebijakan awal menimbulkan masalah atau menimbulkan penentang—
atau sebagai pilihan logis di antara banyak percobaan yang gagal atau memang meyakininya sebagai satusatunya ideologi yang adil. Dan Pemprov DKI bisa mengambil salah satunya.
.jpg)
