Jakarta – Pungutan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ditetapkan sebesar 2 persen dari penghasilannya. Demikian dikatakan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi usai rapat koordinasi tentang SJSN di kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (9/11).
Adapun dalam rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardoko, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. "Besaran pungutan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat, yakni pegawai negeri sipil (PNS), Kepolisian, dan buruh," ujar Nafsiah.
BERITA TERKAIT
Dijelaskan dia, pemerintah awalnya mememberikan sejumlah opsi besaran pungutan kesehatan kepada masyarakat. Opsi-opsi tersebut dikaji oleh tim ahli. Adapun pertimbangannya adalah biaya kesehatan saat ini, dan besaran yang dapat ditanggung oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga turut mempertimbangkan sesuai pengalaman penerapan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan PT Askes, dan penerapan sistem kesehatan Jamsostek.
"Besaran pungutan kesehatan tersebut dianggap paling sesuai," tuturnya. Sementara pemerintah menanggung biaya kesehatan sebesar 3 persen. "Untuk fakir miskin dibebaskan pungutan kesehatan," kata Nafsiah. Penentuan fakir miskin mengacu kriteria Kemenkokesra.
Sementara Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyebutkan bahwa besaran iuran SJSN masyarakat harus memperhatikan kondisi keuangan masyarakat, sehingga penetapan iuran tersebut langsung berjalan dengan baik. "Kami rekomendasikan besaran iuran SJSN sekitar Rp22 ribu tiap bulannya per orang," sebut Agung.
Sedangkan untuk jumlah masyarakat yang masuk kategori fakir miskin, Agung memperkirakan capai 94 juta orang. "Kita juga bahas infrastruktur kesehatan termasuk tersedianya rumah sakit, petugas kesehatan, berbagai kepentingan suplai side diperhatikan betul," tandasnya.

















