JAKARTA, Stabilitas.id — Kementerian Perdagangan mendorong mahasiswa menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam melakukan edukasi langsung untuk menjadi konsumen berdaya. Tujuannya, untuk meningkatkan perlindungan konsumen khususnya mahasiswa, sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono pada acara Penyuluhan Perlindungan Konsumen Kepada Mahasiswa dengan tema “Sinergisitas Stakeholder dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”.
Kegiatan ini dilakukan secara hibrida yang diikuti 500 Mahasiswa. Dari jumlah ini, sebanyak sebanyak 150 peserta hadir secara langsung dan 350 peserta hadir secara daring orang. Peserta acara berasal dari dari 46 universitas yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami mendorong konsumen, khususnya mahasiswa di Sumatra Barat, untuk berani menegakkan haknya dan berani melakukan komplain jika mengalami kerugian. Konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran pengaduan konsumen yang harus disediakan para pelaku usaha. Jika tidak ada kesepakatan, maka konsumen dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada layanan pengaduan di kementerian dan lembaga terkait perlindungan konsumen atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),” kata Veri.
Menurut Veri, dunia kampus memiliki peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada konsumen. “Mahasiswa merupakan agen perubahan sekaligus generasi penerus bangsa dan para mahasiswa dapat memberikan peran nyata ke lingkungan sekitar dengan turun langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Pemilihan Kota Padang, lanjut Veri, didasari pada hasil survei Keberdayaan Konsumen di Sumatra Barat tahun 2020. Berdasarkan hasil survey, konsumen di Padang berada pada indeks 49,70 yang artinya sudah dalam level “mampu”. Namun, masih terdapat dua dimensi terendah, yaitu perilaku komplain (32,76) serta pengetahuan tentang Undang-Undang dan lembaga perlindungan konsumen (38,29).
“Untuk itu, kami mendorong Pemerintah Sumatra Barat untuk menggiatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan melakukan kegiatan yang melibatkan konsumen secara langsung. Misalnya para mahasiswa yang berpendidikan baik (well educated) diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memotivasi lingkungannya agar menjadi konsumen cerdas yang memiliki pengetahuan luas (well informed),” imbuh Veri.
Pada diskusi panel, hadir tiga narasumber yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Asben Hendri, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Busyra Azheri, dan Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi. Sedangkan hadir sebagai moderatator yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Uning Pratimaratri.
Kadisperindag Asben Hendri menjelaskan, bentuk nyata pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen adalah dengan menyediakan pembiayaan bagi operasional BPSK. ”Kami telah melakukan pemilihan Duta Konsumen Cerdas Sumatera Barat yang akan terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, nantinya akan menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mewujudkan konsumen cerdas,” kata Asben.
Dekan Busyra Azheri menuturkan, Universitas Andalas merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjadikan perlindungan konsumen menjadi salah satu mata kuliah institutional dan mengembangkan klinik hukum.
