Selama ini, otoritas terlihat lebih menaruh perhatian kepada sektor perbankan, terutama dalam hal penerapan manajemen risiko. Lihat saja aturan-aturan pengelolaan risiko di perbankan yang super-lengkap, sementara di industri nonbank bisa dibilang belum ada.
Akan tetapi, keadaan itu tidak akan berlangsung lebih lama lagi, karena saat ini Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan regulasi mengenai pengelolaan risiko bagi industry keuangan nonbank. Seperti dicantumkan dalam laman resmi otoritas, aturan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ini tengah dalam tahap permintaan tanggapan dari masyarakat.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan Nonbank OJK Firdaus Djaelani, aturan itu merupakan salah satu upaya regulator dalam meningkatkan aspek kesehatan industri sehingga mampu memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.
BERITA TERKAIT
“Aspek pengelolaan risiko yang terpola dengan baik akan mampu meminimalisir kegagalan industri dalam memenuhi kewajibannya baik dari risiko yang berasal dari internal perusahaan maupun dari sumber eksternal. Untuk itu OJK telah menetapkan peraturan mengenai Manajemen Risiko di lembaga keuangan nonbank,” kata Firdaus.
Industri keuangan nonbank sudah lama membutuhkan aturan semacam itu. Terus meningkatnya peran lembaga keuangan macam asuransi, multifinace, dana pensiun, pegadaian dan lainya kepada perekonomian membuat regulator memutuskan untuk menerbitkan aturan manajemen risiko.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aset yang dikelola industry keuangan nonbank yang terdiri atas industri asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga lainnya tumbuh rata-rata 19,21 persen per tahun. Sampai akhir 31 Januari 2015 lalu, aset industri telah mencapai Rp1.574.35 triliun.
Pertumbuhan tersebut, menurut otoritas masih memiliki ruang yang luas untuk ditingkatkan agar kontribusinya bagi perekonomian juga meningkat. Di tengah keinginan untuk terus tumbuh, OJK secara langsung meminta industry untuk berupaya secara preventif dan proaktif menjaga kesehatan industri, lewat aturan manajemen risiko itu.
Pengelolaan risiko yang terpola dengan baik diyakini OJK akan mampu meminimalisir kegagalan indsutri dalam memenuhi kewajibannya, baik dari risiko yang berasal dari internal perusahaan maupun dari sumber eksternal.
Firdaus mengatakan tujuan aturan tersebut antara lain untuk menjelaskan dan memberikan kepastian hokum mengenai penerapan manajemen risiko, mendorong penerapannya serta meningkatkan kesamaan level kebijakan penerapan manajemen risiko pada industri keuangan nonbank.
Selain itu, juga untuk mendorong industri melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko yang timbul dalam upaya menjalankan usaha sesuai dengan peraturan, standar, dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sehat.
“Pengaturan manajemen risiko ini diterapkan oleh seluruh lembaga yang meliputi perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun baik yang konvensional maupun syariah serta perusahaan pialang asuransi dan reasuransi,” kata Firdaus.
Dalam rancangan aturan itu disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko setidaknya mencakup pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara. Selain itu juga mengatur kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
Ada juga ketentuan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; system informasi manajemen risiko yang memadai, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
“Kemudian kewajiban bagi industry juga ialah menyusun penilaian sendiri (self assesment) terhadap penerapan manajemen risikonya setiap tahunnya dan disampaikan ke OJK paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya, yang direncanakan akan dimulai sejak 28 Februari 2016,” jelas Firdaus.
Dalam POJK tersebut juga tercantum penerapan manajemen risiko bagi lembaga keuangan nonbank. Manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dan reasuransi diterapkan untuk risiko strategi, risiko operasional, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana dan risiko asuransi.
Bagi perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi diterapkan untuk risiko strategi, risiko operasional, risiko kepengurusan dan risiko tata kelola.
Sementara untuk dana pensiun, diterapkan risiko strategi, risiko operasional, risiko risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola dan risiko dukungan dana.
Sedangkan bagi perusahaan pembiayaan, penerapan manajemen risiko pada risiko strategi, risiko oeprasional, risiko asset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana dan risiko pembiayaan.
Porsi Aset IKNB
Pada tahun 2015 ini, OJK juga menargetkan porsi aset lembaga nonbank terhadap seluruh asset industri keuangan bisa mencapai 26 persen. Porsi ini, tumbuh dari tahun lalu yang berada di angka 25 persen. “Pasti akan ada kenaikan, tapi tidak bisa langsung drastis. Bagaimanapun, aset bank akan paling dominan,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, meskipun secara nominal aset industri terus tumbuh, porsinya pada aset industry keuangan secara keseluruhan masih sulit mengalahkan porsi aset bank. Dia memaparkan, industry perbankan akan terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya industri sektor lainnya.
“Bank itu kan tempat orang-orang dan perusahaan menyimpan uangnya, kalau sektor lain tumbuh, dia akan tumbuh terus, sementara lembaga nonbank kan tidak sesignifikan itu efeknya,” kata Firdaus.
Berdasarkan data regulator, total aset IKNB sampai dengan November 2014 tercatat Rp1.514,6 triliun atau naik 12,84 persen dibandingkan posisi per Desember 2013. Penguasaan asset terbesar ada pada industri perasuransian yang tercatat Rp772,7 triliun, diikuti perusahaan pembiayaan Rp435,9 triliun, dana pensiun senilai Rp186,1 triliun, lembaga jasa keuangan khusus Rp114,9 triliun dan industri jasa penunjang sebesar Rp4,9 triliun.
Dari segi pertumbuhan nilai aset, Firdaus memprediksi aset IKNB mampu tumbuh sekitar 15 persen sampai 20 persen pada tahun ini, dengan kontribusi terbesar masih dari industri asuransi dan multifinance. Dia menyebutkan, tahun ini pihaknya menargetkan pertumbuhan aset industri asuransi mencapai 15 persen. Adapun untuk aset multifinance dan dana pensiun ditarget tumbuh 10 persen. “Dana pensiun biasanya tumbuh sedikit,” ujarnya.
Untuk meningkatkan asset multifinance, Firdaus menyebutkan, pihaknya telah memberi kesempatan yang lebih luas bagi bisnis perusahaan pembiayaan dengan dirilisnya Peraturan OJK No.29/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Ketentuan itu diharapkan dapat memacu pertumbuhan aset industry multifinance. “Kami berharap 2015 bisa jadi besar lagi, kami sudah mengeluarkan POJK tentang jenis-jenis usaha yang bias diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan,” kata Firdaus.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim berharap pertumbuhan aset industri asuransi jiwa dapat mencapai 18 persen-32 persen pada 2015. “Di akhir 2015, kami ingin aset industri asuransi jiwa sampai Rp500 triliun,” kata dia.

















