OJK bakal memperketat pengawasan manajemen risiko industri keuangan nonbank khusus bagi konglomerasi keuangan. Salah satunya, regulator akan menetapkan modal minimal berjenjang bagi entitas utama konglomerasi keuangan tersebut. “Pasti ada perhatian utama untuk konglomerasi keuangan. Selain mempersiapkan modal untuk dirinya sendiri, mereka juga harus menyiapkan cadangan modal bagi anak perusahaannya,” kata Kepala Eksekutif IKNB OJK Firdaus Djaelani. OJK sendiri menargerkan mampu meluncurkan regulasi terkait permodalan minimal konglomerasi keuangan pada kuartal III/2015. Sebelumnya, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK Nomor 18/ POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.
Untuk itu, pada tahap pertama, OJK akan menetapkan entitas utama dari konglomerasi keuangan itu. Entitas utama dapat diartikan sebagai perusahaan induk (holding company), atau perusahaan yang paling banyak berkontribusi terhadap entitas perusahaan induknya.
Kendati demikian, dirinya enggan membeberkan sejauh mana kemajuan terhadap pengawasan LJKNB. Firdaus beralasan pengawasan tersebut baru saja dimulai pada Februari lalu, dan masih dalam proses pengkajian.
BERITA TERKAIT
Konglomerasi keuangan memang cukup marak di Indonesia. Mayoritas konglomerasi keuangan dimulai dari sebuah perbankan yang memiliki beberapa anak perusahaan, misalnya perusahaan pembiayaan, asuransi, atau dana pensiun.
Mengutip data OJK, hampir 60 persen total aset IKNB berkaitan dengan perbankan, mulai dari asuransi hingga multifinance. Hingga 2014, OJK juga memetakan 16 dari 32 konglomerasi keuangan.
Sebanyak 60 persen dari aset industri keuangan dikuasai oleh 32 konglomerasi ini. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan 16 konglomerasi—kebanyakan perbankan— belum berdampak sistemik karena kontribusi anak usaha terhadap induk rata-rata tidak melampaui 10 persen.

















