JAKARTA, Stabilitas.id – Pada 9 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penundaan penerapan tarif impor tambahan terhadap sebagian besar negara selama 90 hari.
Keputusan ini diambil setelah sebelumnya AS mengesahkan kebijakan tarif resiprokal yang agresif terhadap sekitar 60 negara. Terhadap produk asal Tiongkok, AS tetap memberlakukan tarif hingga 145%. Beberapa produk seperti smartphone, komputer, dan produk teknologi lainnya mendapatkan pengecualian sementara dari tarif ini.
Sebagai balasan, Tiongkok memberlakukan tarif tambahan sebesar 125% terhadap produk asal AS dan menyatakan akan “berjuang sampai akhir” dalam menghadapi kebijakan tarif tersebut.
Office of Chief Economist, PT Bank Mandiri dalam DAILY ECONOMIC AND MARKET REVIEW, dikutip Rabu (16/4) mengatakan kebijakan tarif tersebut akan menimbulkan beberapa kondisi dalam ekonomi global.
Pertama, tarif impor berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan menahan pertumbuhan ekonomi. Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa tarif impor tambahan berisiko mendorong kenaikan harga barang konsumen dalam jangka pendek, meskipun arah kebijakan moneter tetap bergantung pada rilis data inflasi dan pertumbuhan dalam beberapa bulan ke depan.
Kedua, penundaan tarif memberikan ruang stabilisasi jangka pendek, tetapi ketidakpastian tetap tinggi. Pasar mulai memperhitungkan risiko perlambatan ekonomi global lebih besar, mencerminkan kekhawatiran terhadap berlanjutnya tensi perdagangan dan dampaknya terhadap arus perdagangan dan investasi global. Kekhawatiran perlambatan ini juga tercermin dari pelemahan indeks dolar AS (DXY) yang turun ke bawah level 100, mencapai 99,6, mencerminkan peningkatan permintaan terhadap aset safe haven lain seperti emas.
Untuk itu, dampak terhadap Indonesia perlu dicermati bahwa ketidakpastian global yang berkelanjutan dapat melemahkan prospek ekspor Indonesia dan menekan aliran modal asing. Di tengah kondisi ini, ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter ke depan akan bergantung pada stabilitas eksternal dan ketahanan ekonomi domestik.
Selain itu, peran aktif pemerintah Indonesia dalam mendorong negosiasi dan mencapai kesepakatan dagang akan menjadi sangat penting, terutama setelah masa penundaan tarif 90 hari berakhir, guna memitigasi dampak negatif terhadap perdagangan dan investasi. Kami memperkirakan volatilitas pasar keuangan domestik tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan seiring pasar mencermati hasil negosiasi tarif dan arah pertumbuhan ekonomi global. ***
