Pengelolaan risiko di dalam industri perbankan adalah nafas sehari-hari. Ketika ekonomi melemah sepanjang enam bulan belakangan ini, sejatinya pelaku perbankan sudah bersiap-siap sebelumnya. Sejak tanda-tanda pelemahan ekonomi mulai muncul, pelaku di bisnis bank terutama mereka yang berada dalam divisi manajemen risiko sudah memperhitungkan dampak kondisi tersebut terhadap penyaluran kredit. Beragam kebijakan pun disiapkan untuk menghindari akibat terburuk dari berkurangnya kredit hingga potensi munculnya kredit macet. Tidak berhenti sampai di situ, mereka pun menganalisis akibat dari sekian kebijakan itu pada posisi modal mereka.
Hingga triwulan kedua, pertumbuhan kredit melambat dan rasio kredit bermasalah pun meningkat. Pertumbuhan kredit yang ditargetkan 13-15 persen, realisasinya masih kurang dari 10 persen. Selain itu, meski kredit macet masih berada di level aman berdasarkan ketentuan otoritas, namun dana-dana pencadangan yang terus meningkat membuat posisi modal perbankan sedikit tergerus.
Menurut pakar manajemen risiko Gayatri Rawit Angreni, dampak negatif pelemahan ekonomi langsung menimpa perbankan sebagai muara dari seluruh kegiatan ekonomi dengan melemahnya penyaluran dana dan naiknya kredit bermasalah.
BERITA TERKAIT
Hal itu menyebabkan turunnya permintaan kredit karena nasabah menunda pembelian barang dan ekspansi usaha. “Nasabah menganggap risiko bisnis untuk perluasan usaha sangat tinggi, (mereka menunggu) sampai tiba saatnya kondisi ekonomi lebih kondusif,” kata Gayatri.
Kendati angka non performing loan (NPL) gross masih dalam acuan Bank Indonesia, yaitu di bawah 5 persen, namun, kata dia, kondisi ini patut terus diwaspadai. Pasalnya, penghasilan dan keuntungan bank terbesar masih berasal dari hasil pendapatan bunga, yang notabene tergantung dari kualitas kredit yang ada di bukunya. “Rentetan masalah ini masih berlanjut ke penambahan kewajiban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang diambil dari penyisihan laba sebelum pajak. Yang pada gilirannya memengaruhi akumulasi laba pada modal dan merembet pada kekuatan modal yang digunakan sebagai mesin penggerak ekspansi kredit,” kata mantan Direktur Bank BRI ini.
Namun demikian, kehati-hatian tidak hanya berlaku untuk perbankan, karena otoritas juga merupakan pihak yang ketar-ketir atas kondisi pelemahan ekonomi ini. Industri keuangan, terutama perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (highly regulated industry), membuat otoritas menjadi serba dilematis.
Satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan ingin mendorong pertumbuhan industri namun di sisi lain juga harus menjaganya dari ancaman masalah dan krisis. Aturan internasional yang termaktub dalam Basel III Accord, organisasi bank-bank sentral dunia di mana Indonesia termasuk di dalamnya, mewajibkan bank untuk menambah cadangan kerugian akibat penurunan kualitas kredit karena munculnya faktor pro-cyclicality, yaitu kondisi perlambatan pertumbuhan perekonomian seperti yang terjadi saat ini.
Menurut Gayatri, ketika regulator dan pengawas perbankan melakukan pemeriksaan dalam kerangka supervisory review and evaluation process (SREP), pelaksanaan ketentuan ini tentunya akan dicocokkan dengan kewajiban bank menghitung dan membukukan economic capital yang dikenal dengan proses ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Bila hasil review yang diperoleh OJK menunjukkan modal ekonomi bank kurang dan sistem manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal, maka hal ini akan berdampak langsung pada koreksi perhitungan modal dan perbaikan sistem yang harus diberlakukan di bank yang bersangkutan.
“Otoritas tentu akan mengoreksi tingkat kesehatan bank, yang kini menggunakan dasar risiko, dikenal dengan RBBR (Risk-Based Bank Rating),” lanjut Gayatri.
RBBR mengadopsi empat pilar yang menjadi acuan penilaian tingkat kesehatan bank, yakni: permodalan, pendapatan yang diperoleh, profil risiko, dan tata kelola perusahaan (GCG, good corporate governance).
Meski begitu, dia mengungkapkan agar perbankan tidak perlu khawatir berlebihan. Pasalnya OJK telah memahami dilema yang dihadapi perbankan dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini. Di satu sisi bank harus melakukan pertumbuhan usaha, di sisi lain kondisi ini tidak memungkinkan bank terus melaju memberikan kredit.
“Tetapi hal itu bukan berarti ketentuan praktik kehati-hatian dari OJK tidak harus dipatuhi. Bila bank abai, maka perbankan bisa terkena risiko kepatuhan dan reputasi, yang notabene menjadi bagian dari nilai profil risiko yang berakhir pada nilai tingkat kesehatan,” jelas Gayatri.
Langkah Otoritas
Sementara itu, OJK masih optimistis bahwa kredit perbankan sebagai tulang punggung sumber pendapatan bank, mampu tumbuh di atas 13 persen sesuai dengan rencana bisnis bank tahun 2015. “Dengan realisasi pertumbuhan kredit di triwulan II-2015 yang masih di bawaah 10 persen, tentunya perbankan harus bekerja keras dan cerdas guna memanfaatkan potensi dalam negeri saat ini,” kata
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nelson Tampubolon. Optimisme OJK tidak sekedar basa-basi dan hanya memberi harapan yang muluk kepada publik. Sebelumnya OJK telah melakukan serangkaian uji ketahanan kondisi keuangan perbankan dalam keadaan tertekan (stress test) secara periodik. Uji ini terutama menjajal ketahanan industri perbankan terkait dengan penurunan nilai rupiah di level tertentu dan hasilnya disimpulkan bahwa industri perbankan masih kuat.
Tidak berhenti sampai di sini, OJK juga aktif memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui jalur perbankan. UMKM ini sudah teruji dan tidak terlalu peka terhadap krisis moneter di tahun 1997/1998. UMKM juga sebagai sumber penyaluran pertumbuhan kredit perbankan, kendati tidak bisa dilakukan secara besar-besaran dan sekaligus, seperti halnya bila ekspansi dilakukan pada segmen kredit korporasi.
Namun, UMKM banyak diburu oleh kalangan perbankan karena berbagai manfaat yang diperoleh. Bila perbankan jeli dalam mengelola risiko kredit, pembiayaan UMKM bisa menjadi sarana diversifikasi portofolio kredit,

















