JAKARTA, Stabilitas.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 masih menjadi instrumen yang menjawab tantangan dari yang sebelumnya disebabkan oleh pandemi Covid-19 menjadi risiko global.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, pada Kamis (25/8/22).
“Ini menyebabkan disrupsinya menjadi sangat eksesif sehingga terjadilah inflasi yang melonjak pada barang-barang atau permintaan mulai meningkat dengan proses pemulihan ekonomi,” ungkap Menkeu.
Selanjutnya, Menkeu mengatakan, Pemerintah terus mewaspadai lingkungan global ini yang bahkan IMF telah menurunkan proyeksi ekonomi dunia dengan kombinasi yang sangat tidak baik yaitu pertumbuhan ekonominya di revisi ke bawah dan inflasi di revisi ke atas.
Pada tahun 2023, proyeksi negara maju yaitu 6,6% dengan pertumbuhan ekonomi 1,4%, sedangkan pada negara berkembang proyeksi inflasi diperkirakan 9,5% dengan pertumbuhan ekonomi 3,9%.
“Meskipun Indonesia tadi telah saya sampaikan telah mencapai precovid level dengan pertumbuhan momentumnya masih menguat, bahkan kuartal kedua kemarin momentum recoverynya sangat impresif di 5,44% dan inflasi masih dijaga di level di bawah 5%, namun kita tidak boleh dalam hal ini terlena,” lanjut Menkeu.
Oleh karena itu, Menkeu mengatakan tema APBN 2023 yaitu optimis dan tetap waspada.
Optimis karena di satu sisi pemulihan ekonomi kuartal I dan II 2022 di atas 5%, inflasi masih relatif terjaga, dan pemulihan di berbagai sektor cukup merata, namun kewaspadaan menjadi sangat tinggi karena syok yang muncul akibat disrupsi global ini sangat besar dan penyebabnya karena kondisi geopolitik yang tidak selesai dalam waktu dekat.
“Kita nggak pernah tahu perang itu akan berakhir dan dalam bentuk apa kiranya. Oleh karena itu policy dan instrumen policy kita seperti APBN harus tetap menjaga secara waspada,” tutup Menkeu.***
