Pemerintah akhirnya memilih Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina yang baru, menggantikan posisi Karen Agustiawan yang mundur dua bulan lalu. Lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dwi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Semen Indonesia Tbk, bersama tim direksi yang baru akan memimpin Pertamina dalam lima tahun ke depan. Bersama Dwi, ada tiga direktur yang juga diangkat yakni Arif Budiman, Yeni Handayani dan Ahmad Bambang.
Menteri BUMN Rini Soemarno pun langsung memberi tugas berat kepada Dwi Soetjipto. Tugas tersebut antara lain melakukan efisiensi terhadap anak perusahaan, termasuk mengkaji keberadaan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan beberapa kajian mengenai masa depan Pertamina. Salah satu kajian tersebut adalah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia tersebut terlalu banyak. Kepada Dirut Pertamina yang baru, pemerintah mendorong supaya bisa dilakukan efisiensi.
Terhadap Petral, pemerintah juga meminta Pertamina mengkaji keberadaan anak usahanya yang berkantor pusat di Singapura tersebut. Bahkan mengkaji kemungkinan pemindahan kantor Petral ke Indonesia. Dalam penfgkajian keberadaan Petral, pemerintah akan memfasilitasi Pertamina untuk berkoordinasi dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri.
Saat ini, tim tersebut tengah melakukan audit terhadap Petral mengingat dugaan banyak pihak bahwa apa yang dilakukan oleh Petral kurang transparan. “Kita akan menganalisa mendalam keberadaan Petral. Petral itu perusahaan trading untuk melakukan pembelian migas di pasar spot. Ini yang sedang dilakukan, menganalisa dan membuat sistem transaparan. Kami sedang melihat, menganalisa bahwa sebetulnya terbaik adalah semua bisa dilakukan di Indonesia,” tegas Rini.
Namun, untuk memindahkan Petral juga tidak mudah. Sebab itu, Menteri BUMN menegaskan hal ini akan menjadi pekerjaan rumah paling utama untuk Direksi Pertamina yang baru. Target Kementerian BUMN memang membuat sistem di Pertamina lebih transparan dalam proses pembelian bahan baku maupun hilirisasi. Terhadap tugas yang amat berat ini, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM percaya direksi Pertamina bisa merealisasikannya.
Dwi sendiri mengatakan, prioritasnya sebagai komandan baru Pertamina antara lain menciptakan dan meningkatkan nilai tambah di Pertamina. Dwi juga berniat melakukan efisiensi, baik dalam produktivitas maupun sistem bisnis. Salah satunya adalah aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efisien.
Prioritas lainnya adalah transparansi dalam bisnis Pertamina. Dwi berjanji akan lebih terbuka dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis Pertamina, mulai cara dan posisi Pertamina hingga pesaing-pesaing yang dihadapi. “Agar masyarakat bisa lebih memahami kondisi yang terjadi.”
Dia juga yakin, Pertamina bisa masuk daftar 50 besar perusahaan terbaik dunia versi majalah ekonomi Fortune dan Fortune 500. Pertamina masuk dalam daftar Fortune 500 pertama kali pada 2013. Saat itu Pertamina di peringkat ke-122. Pertamina pun menjadi perusahaan asal Indonesia pertama yang masuk jajaran korporasi kelas Fortune 500. Pada 2014, Pertamina masih bercokol di daftar Fortune 500, tapi posisinya merosot ke urutan 123.
Untuk masuk daftar Fortune 500, kinerja sebuah perusahaan akan dinilai berdasarkan pencapaian di bidang keuangan, strategi bisnis, serta tata kelola. Pada 2012, Pertamina berhasil membukukan kenaikan pendapatan hingga 70 miliar dolar AS dengan laba bersih 2,7 miliar dolar AS. Sedangkan pada 2013, pertamina menerima pendapatan sebesar 71,1 miliar dolar AS dan laba bersih 3,07 miliar dolar AS.
Kritik Untuk Dwi
Penunjukan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina masih menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Peneliti dan pakar energi dari UI, Iwa Garniwa meragukan kapabilitas Dwi dalam mengelola sektor migas. Apalagi Dwi Soetjipto lebih dikenal sebagai pengusaha.
Menurutnya, persyaratan utama memilih Dirut Pertamina haruslah dari orang yang punya pemahaman di sektor energi, bukan di komoditas. Semestinya pemilihan bos Pertamina didasarkan pada seberapa jauh orang tersebut faham tentang visi dan misi pengelolaan energi nasional. Visi dan misi seperti ini, kata Iwa, tidak ada pada Dwi Soetjipto.
Iwa pesimistis sejak awal dalam proses pemilihan Dirut Pertamina. Sebab kandidat yang diusulkan kebanyakan adalah figur yang lebih dikenal sebagai pengusaha ketimbang kedalaman pemahaman tentang energi. Padahal Pertamina saat ini tengah berada dalam sorotan terutama karena transparansi masalah keuangan dan penetapan harga migas.
Para karyawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) juga mengkhawatirkan penunjukan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina akan terjadi suatu masalah di perusahaan pelat merah tersebut.
Forum meminta Dwi untuk tidak memperlakukan Pertamina layaknya Semen Indonesia yang telah berpihak ke asing. Dia mencontohkan, Semen Tonasa dan Semen Padang telah banyak berkolaborasi dengan pihak asing. Mereka dinilai sebagai kartel semen terbesar di dunia, yaitu Cemex dari meksiko, yang saat itu setuju untuk menjual sisa saham negara yang ada di Semen Gresik Group.
“Kalau seperti itu, apakah tidak mustahil dia (Dwi Soetjipto) lakukan juga dengan Pertamina? Bagaimana untuk melihat keberpihakannya kepada negeri ini,” protes Ugan Gandar, Ketua FSPPB.
Menurut Ugan, sebetulnya para serikat pekerja berencana akan melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian BUMN. Namun, rencana tersebut urung dilakukan setelah mereka memutuskan untuk memberikan waktu 100 hari kepada Dirut Pertama yang baru menunjukkan kualitas kerjanya.
Hal senada diungkapkan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng yang meragukan kemampuan Dwi Soetjipto bisa membawa Pertamina ke arah yang lebih baik. Bahkan, Dwi dikatakan termasuk orang yang berprestasi membuat utang luar negeri semakin besar.
Dengan penunjukan Dwi, katanya, Pertamina bakal semakin terperangkap dalam utang. Mereka merupakan bagian dari imperialisme pasar keuangan, yang hendak memasukan semua perusahaan negara dalam perangkap rezim keuangan global.
Dia mengingatkan, perusahaan yang dipimpin Dwi sebelumnya, PT Semen Indonesia Tbk adalah perusahaan yang rajin mencetak utang. Bahkan, beberapa waktu lalu, karyawan Semen Indonesia melakukan aksi menuntut mundurnya Dwi Soetjipto. Dalam tuntutannya juga, Serikat Pekerja Semen Indonesia menolak efisiensi abal-abal yang dilakukan Dwi.
“Padahal utang luar negeri swasta termasuk utang luar negeri BUMN Semen Indonesia dan Pertamina sudah mencekik perusahaan-perusahaan ini. Secara makro akibat bunga utang yang besar telah menyebabkan defisit transaksi berjalan dalam ekonomi Indonesia,” ulas Salamuddin.
Keraguan yang sama juga dirasakan Marwan Batubara. Dengan latar dunia bisnis, Direktur Eksekutif Indonesian Resourches Studies (IRESS) ini ragu Dwi Soetjipto bisa membenahi Pertamina. Apalagi membawa perusahaan pelat merah ini menjadi pemain global bisnis migas yang transparan dan kredibel.
Dunia migas yang menjadi bisnis inti pertamina sangat berebda dengan karakter dan tantangan bisnis-bisnis lain, seperti industri semen yang digeluti Dwi selama ini. Kekhawatiran Marwan juga bertambah jika mengingat kondisi industri migas di Indonesia saat ini. “Saat ini produksi minyak mentah Indonesia mengalami penurunan. Ini merupakan tantangan terbesar,” papar mantan anggota DPD ini.
Industri migas di Indonesia juga ditandai oleh menurunnya investasi akibat ketidakpastian hukum. Padahal investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi migas. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan aspek ini dalam memilih direksi Pertamina.
Di sisi lain, anggota Tim reformasi Tata Kelola Migas Darmawan Prasodjo yang juga mantan tim Pokja Transisi Pemerintahan Jokowi-Jk berharap Dirut baru Pertamina bisa memperbaiki berbagai bisnis Pertamina, mulai dari upstream, downstream, hingga midstream. Namun fokus utama pada pembenahan skala prioritas bisa dilakukan di sektor hulu.
Pasalnya, tantangan industri migas sangat besar dan rantainya sangat panjang. Untuk itu, di tiap tahapan bisnis bisa menghasilkan value dengan cost yang lebih sedikit, dibutuhkan sikap profesionalisme.
Di sektor hulu seperti kilang, petrokimia, perlu segera diperbaiki. Begitu juga di rantai distribusi yang mendesak dilakukan pembenahan. Sekaligus juga meningkatkan core kompetisi bisnis dan peningkatan kapabilitas organisasi Pertamina. Di sinilah dari sisi kompetensi teknis Dirut baru harus belajar lebih cepat, harus bisa ‘mengawinkan’ antara kemampuan manajemen dan teknis.
Darmawan berharap kepemimpinan Dwi yang sudah bagus di Semen Indonesia bisa ditransformasikan ke Pertamina, sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih fokus dalam mengelola bisnis.
Sebelumnya, Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan, salah satu tugas mendesak pemerintah adalah memaksimalkan energi alternatif melalui konversi BBM ke BBG. “Ini terutama masalah lambatnya pengembangan infrastruktur, diduga ada konflik kepentingan antara pebisnis minyak yang tidak mau berkurang marginnya,” papar ekonom dari UI ini.
Faisal menyarankan, pemerintah harus menggeber konversi ke BBG minimal untuk angkutan publik di kota-kota besar terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dengan memperbanyak infrastruktur penunjang. Pembangunan infrastruktur itu juga harus diberikan kemudahan.
Dia berharap, agar konversi berjalan maksimal, semua pihak mendahulukan kepentingan bangsa dan mengurangi bicara kepentingan pribadi dan golongan. “Perlu tindakan tegas dari pemerintah agar benturan kepentingan tersebut tidak berlarut-larut,” tandasnya
