• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Manajemen Risiko

Program 100 Hari Menuju Fiskal Yang Keropos

by Sandy Romualdus
8 Desember 2014 - 00:00
15
VIEWS
Program 100 Hari Menuju Fiskal Yang Keropos
0
SHARES
15
VIEWS

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Anggaran negara kita sudah mengakrabi defisit sejak lama, bahkan sebelum undangundang mengenai batas defisit diterbitkan. Meski begitu, pembahasan defisit dengan segenap risiko tidak pernah semenarik dan segenting ini. Bahkan sebelum presiden baru terpilih dilantik, perdebatan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara sudah sedemikian seru dengan munculnya ‘drama’ bahwa pemerintahan baru diwarisi anggaran yang ketat. Dalam tahun ini yang tersisa tinggal dua bulan lagi, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang tidak bisa berbuat banyak dalam berimprovisasi dalam soal anggaran.
Akan tetapi tahun depan, pemerintahan yang baru saja mengumumkan kabinet, masih bisa melakukan penyesuaian. Tahun depan, defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp257,57 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto. Persentasenya lebih kecil dari tahun ini yang ditetapkan 2,4 persen, namun nilainya lebih besar. Seperti halnya rumah tangga menutup selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang besar dilakukan dengan mencari utang atau sebaliknya mengurangi belanja. Dan pemerintahan Jokowi memang akan menggunakan cara itu atau bahkan kedua-duanya.
Oleh karena itu program 100 hari Kabinet Kerja yang digadang-gadang memberi perubahan itu akan begitu ditunggu khalayak. Banyak yang menilai bahwa tiga bulan pertama pemerintahan yang oleh media asing disebut ‘A New Hope’ itu memiliki pengaruh yang signifikan bagi perekonomian dalam lima tahun ke depan. Pasar akan mencermati langkah awal ini sebagai sinyalmen apakah akan menjadi sebuah rapot buruk atau menjadi ke arah lebih baik.
Ekonom Senior Institute of Development Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini mengungkapkan bahwa prioritas pemerintahan untuk 100 hari adalah memperbaiki persoalan fiskal dan APBN yang sudah kropos. Salah satu kunci besar untuk memperbaikinya adalah menuntaskan persoalan subsidi BBM yang sudah salah sasaran.
Bila persoalan fiskal dapat diperbaiki dalam 100 hari pertama pemerintahan maka hal itu dapat memberikan sinyal yang baik lima tahun ke depan. Jika sejumlah hal itu tidak dibereskan maka ke depannya baik pertumbuhan ekonomi , neraca berjalan, transaksi berjalan, neraca perdagangan akan morat marit. “Kalau masalah fiskal ini tidak beres maka untuk agenda yang berikut-berikutnya lebih baik dilupakan saja,” tegas Didik.
Dia beralasan bahwa keutamaan APBN dikarenakan presiden memiliki kebijakan langsung dapat digunakan dan berada dalam kewenangan presiden. Sedangkan untuk persoalan investasi berada di tangan pihak lain yang bisa datang dan bisa pergi kapanpun mereka mau. “Berikan sinyal kepada sektor ekonomi, dunia usaha, investor yang terbaik dengan cara membuat kebijakan sebaik-baiknya. Agendanya itu puluhan bahkan ratusan, tetapi satu itu saja yakni membereskan masalah fiskal yang keropos,” jelas Didik.
Dia menegaskan bahwa saat ini APBN sudah rusak dan tidak lagi memiliki kekuatan yang disebabkan oleh subsidi BBM yang salah kaprah dan menjebol APBN. Jika mengacu pada pengalaman sebelumnya, defisit APBN yang diproyeksikan sebesar Rp257,57 triliun itu akan ditutup dengan utang atau dengan cara menaikkan harga BBM. Patut dicatat, subsidi BBM pada RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp291,1 triliun. Artinya, jika subsidi BBM dicabut akan terjadi surplus pada RAPBN 2015 sebesar Rp33,539,5 triliun.
Mencabut subsidi atau menaikkan harga BBM memang cara paling instan dan mudah untuk menutup defisit APBN tetapi pencabutan subsidi itu akan berdampak cukup signifikan bagi sekitar 30-an juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan berpotensi menambah jumlah orang miskin baru, terutama mereka yang berhimpit dengan garis kemiskinan. Hal ini didasarkan oleh fakta bahwa pencabutan subsidi atau menaikkan harga BBM selalu diikuti dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat miskin.
Meskipun demikian, analisis yang banyak berkembang adalah bahwa penghematan subsidi dengan menaikkan harga BBM adalah langkah yang bisa memberikan keuntungan bagi pemerintahan jokowi-JK. Dengan langkah tersebut, defisitnya anggaran bisa ditekan di bawah 1,7 persen. “Bahkan bisa di bawah 1,5 persen,” kata Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri.
Chatib Basri yang menyusun APBN 2015 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2015 berada pada angka 5,6 persen dan inflasi tahun 2015 ditetapkan sebesar 4,4 persen.
Sebagian kalangan pengamat menganggap bahwa rancangan APBN 2015 dan asumsi-asumsinya sebagai sesuatu yang buruk bagi pemerintahan sekarang. Salah satunya Faisal Basri. Ekonom yang juga politisi ini mengatakan bahwa langkah meningkatkan anggaran subsidi BBM di RAPBN 2015 telah memangkas hak bagi sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. “Asumsi inflasi 4,4 persen itu kan omong kosong. Subsidi BBM naik, yang dikorbankan sosial, orang miskin, dan infrastruktur. Sektor-sektor yang produktif. Itu mah membawa ke ‘neraka’,” ujar Faisal.
Tak pelak kalangan pengusaha pun mendorong pemerintah Jokowi-JK untuk segera mengurangi subsidi BBM secara bertahap yang dibarengi dengan pengelolaan energi secara berkelanjutan, mandiri dan berkeadilan. Selama ini subsidi BBM salah sasaran karena justru dinikmati oleh kalangan menengah.
Dengan berbagai catatan terkait RAPBN di atas, dipatikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK punya setumpuk pekerjaan. Tugas pertama Jokowi-JK telah selesai dengan menyusun kabinet. Namun tugas berikutnya adalah menyusun APBN-Perubahan 2015. APBN 2015 memang belum dijalankan, tetapi dinilai sudah perlu diubah untuk mengakomodasi program Jokowi-JK.
APBN 2015 memang yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu bernilai lebih dari Rp 2.000 triliun. Namun, program-program di dalamnya masih bersifat pokok (baseline) yaitu hanya untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Padahal, Jokowi-JK punya 9 program yang disebut Nawacita yang belum tertampung dalam APBN 2015.
Selain itu, Jokowi-JK juga harus mengubah APBN 2015 dengan mengalihkan belanja-belanja yang kurang produktif menjadi prduktif. “Reformasi di APBN itu penting sekali. Agar anggaran yang masih ada tidak produktif itu bisa dialokasikan lebih tepat,” kata Destry Damayanti, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk.
Untuk dilakukan revisi APBN 2015, tambah Destry, memang tidak bisa dilakukan tahun ini. Oleh karena itu, sebenarnya Jokowi punya waktu yang cukup untuk merumuskan APBN-P 2015. “Kalau nggak bisa November ya Januari. Tapi harus disiapkan dengan konsep yang matang. November itu sudah di-sounding dulu ke DPR biar dipelajari, dan nanti saat Januari dibahas. Jadi lebih lancar prosesnya,” terang Destry.

Quick Wins

Meskipun begitu, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual mengatakan bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan pemerintahan. Namun David menyiratkan pemerintah baru dapat melakukan beberapa kebijakan yang bersifat quick wins yang dapat menunjukkan sinyal bahwa pemerintahan baru serius untuk melakukan reformasi. “Memang tidak dapat melakukan perubahan struktural dengan problem utama adalah defisit transaksi berjalan yang paling utama,” ungkap David.
Salah satu quick wins yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memperbaiki struktur dari APBN dikarenakan struktur yang sekarang belum tentu sesuai dengan harapan dari pemerintahan yang baru. David menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur baru dapat dilakukan bila pemerintah sudah dapat merubah struktur APBN yang ada sekarang.
“Satu hal yang paling penting dari perbaikan APBN itu adalah membuka ruang fiskalnya yang sekarang sangat sempit yang sebagian besar sudah teralokasi ke subsidi dan alokasi daerah, dan sisianya untuk pembangunan infrastruktur hanya tinggal 8 persen saja jadi ini sangat kecil. Jadi struktur ini harus diubah sesegera mungkin,” ungkap David.
Mengenai kebijakan yang lain David menganggap sifatnya lebih kepada jangka panjang, mulai dari soal bagaimana mendorong ekspor terkait transaksi berjalan, meningkatkan nilai tambah dan reformasi ketenaga kerjaan dan banyak hal lainnya.
Di siis lain, fokus pemerintahan Jokowi-JK adalah membenahi persoalan hambatan-hambatan birokrasi untuk usaha. Terutama soal perijinan yang selama ini prosesnya cenderung lama dan banyak membebani banyak pebisnis. Birokrasinya yang utama dibenahi, misalnya untuk mengurus perijinan perlu waktu lama baik itu untuk investasi juga membuka perusahaan baru, ijin ekspor dan juga ijin impor yang kesemuanya memakan proses yang lama sehingga dari birokrasinya ini yang harus dibenahi.
David mengungkapkan pemerintahan yang baru dapat menerapkan ide-ide yang didengungkan pada saat kampanye kemarin dalam hal perbaikan sistem perijinan. Misalnya dengan dibuat sistem yang serba elektronik yang sistematis dan satu pintu melalui elektronisasi kebijakan seperti e-licence, e-logistic dan banyak lainnya.

 
 
 
 
 
Previous Post

Black Swan

Next Post

Warisan Chatib Basri

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 05:21

BNI mempertahankan predikat tertinggi Leadership in Corporate Governance di ajang The 17th IICD Award 2026 dan meraih posisi GCG terbaik...

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

by Stella Gracia
14 Oktober 2026 - 09:08

KPK menggelar OTT terhadap pejabat BNPB dengan pendampingan Puspom TNI di Jakarta, status hukum pihak terperiksa diumumkan dalam 1x24 jam....

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

by Sandy Romualdus
12 Oktober 2026 - 11:39

Pakar hukum merumuskan enam pagar pelindung RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam skema sita tanpa pidana (NCBAF)....

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

by Sandy Romualdus
4 Oktober 2026 - 14:49

KRQA-SQC menggelar audit surveilans ISO 37001:2025 di Bandara Adi Soemarmo Solo guna memastikan penerapan prinsip anti penyuapan 4 No's. Stabilitas.id...

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

by Sandy Romualdus
30 September 2026 - 14:42

PT Ships Crew Indo Inc. menjalani audit ISO 9001:2015 dan MLC 2006 usai menyalurkan lebih dari 700 pelaut Indonesia ke...

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

by Sandy Romualdus
25 September 2026 - 15:29

Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan prinsip human-in-the-loop dan tata kelola AI perbankan berbasis risiko pada Seminar LPPI #109....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Perkuat Bisnis, Mandiri Tambah Jaringan Prioritas

Perkuat Bisnis, Mandiri Tambah Jaringan Prioritas

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance