JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah meyakini berbagai proyek yang saat ini dan akan dikerjakan ke depan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki prospek yang baik. Oleh karena itu pemerintah melakukan penambahan modal melalui PMN sebesar Rp1,98 triliun.
Pemerintah pun memberi kesempatan bagi publik untuk bisa berpartisipasi dengan mengamanatkan Adhi Karya melakukan rights issue. Sebab bila hanya pemerintah yang melakukan penambahan modal, kepemilikan publik akan terdilusi sebesar 60%.
“Masuknya modal Pemerintah akan dapat menyebabkan presentase saham publik mengecil dan bisa terdilusi, wajar Pemerintah meminta Adhi Karya untuk melakukan right issue, karena hal ini untuk menjaga kepemilikan saham publik tidak terdilusi” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulangga di Jakarta pekan lalu.
Arya menambahkan, “Pemerintah melihat prospek terhadap proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan dan proyek-proyek masa depan Adhi Karya akan dapat memajukan pembangunan di Indonesia serta memajukan Adhi Karya sehingga kinerja akan semakin baik.”
Seperti kita ketahui hingga September 2022, Adhi Karya berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp9,1 triliun, meningkat 24% dibandingkan pendapatan September 2021 sebesar Rp7,4 triliun. Adhi Karya juga mencetak laba bersih s.d. September 2022 sebesar Rp21,0 miliar atau naik sebesar 24% dari laba bersih September 2021.
Right issue Adhi Karya juga untuk meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan guna mendanai proyek-proyek investasi sehingga kinerja perusahaan pasca right issue diproyeksi akan terus tumbuh.
Seperti diketahui saat ini Adhi Karya sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional beberapa diantaranya yaitu Proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong, FPLT Kawasan Industri Medan, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, dan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir-Ulujami. Hal ini tentunya merupakan bentuk kontribusi nyata BUMN terhadap pembangunan negeri ini.
Adhi Karya menargetkan perolehan dana dari right issue sebesar Rp 1.898 triliun dengan menerbitkan 7.04 miliar saham baru seri B dengan nilai Rp 100 per saham (saham HMETD).
Pemegang 10 juta saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan akan mendapatkan 19.783.232 HMETD dimana 1 HMETD berhak untuk membeli saham baru dengan harga Rp 550 per saham.
Penambahan dana oleh Pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah “PP” nomor 32 tanggal 21 September tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Adhi Karya.***
