OJK resmi menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2026 untuk memperkuat struktur permodalan dan mendongkrak daya saing Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan regulasi anyar guna memperkokoh struktur permodalan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Langkah strategis ini ditempuh lewat peluncuran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.
Aturan baru yang mulai berlaku efektif per 30 Juni 2026 ini diarahkan untuk mendongkrak daya saing sekaligus mendorong BPR mencapai skala ekonomi (economic of scale) yang ideal. Penguatan ini dinilai mendesak agar industri BPR lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan persaingan pasar yang semakin ketat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, injeksi permodalan yang kuat akan menjadi pondasi utama bagi BPR dalam memitigasi risiko operasional sekaligus memperluas jangkauan bisnisnya.
BERITA TERKAIT
“Melalui permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya,” ujar Dian dalam siaran pers resmi, Jumat (3/7).
Sebagai informasi, POJK Nomor 7 Tahun 2026 ini merupakan hasil penyempurnaan dari regulasi terdahulu, yakni POJK Nomor 5/POJK.03/2015. Lewat aturan anyar ini, OJK juga melakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi terkini yang mengikat industri BPR.
Beberapa regulasi yang diselaraskan antara lain POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 21 Tahun 2024 terkait Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR.
Poin-Poin Krusial Perubahan Aturan Permodalan BPR
Guna memberikan ruang gerak yang adaptif bagi pelaku industri, POJK Nomor 7 Tahun 2026 merinci beberapa mekanisme baru dalam pemenuhan modal inti, di antaranya:
-
Aset Tetap sebagai Modal: Pemenuhan modal inti minimum kini dapat ditempuh melalui penambahan modal disetor atau modal sumbangan berupa aset tetap, khusus dalam bentuk tanah dan bangunan dengan persyaratan tertentu.
-
Relaksasi Administrasi: OJK memberikan kelonggaran atau relaksasi batas waktu terkait pemenuhan kelengkapan administrasi dalam persyaratan modal disetor.
-
Revaluasi Aset Tetap: Dilakukan penyesuaian komponen permodalan, di mana saldo surplus revaluasi aset tetap kini diakui dan dapat dimasukkan menjadi bagian dari komponen modal inti.
Di sisi lain, OJK juga memperketat pengawasan demi menjamin kepatuhan pelaku industri. POJK ini memuat klausul penyempurnaan sanksi yang lebih tegas bagi manajemen BPR yang terbukti melanggar kewajiban pemenuhan modal inti minimum tersebut.
Bagi pelaku industri yang ingin mengakses informasi lebih mendalam, OJK menyediakan dokumen Frequently Asked Questions (FAQ), materi sosialisasi, hingga abstrak peraturan melalui aplikasi Sistem Informasi Ketentuan OJK (SIKEPO) di situs resmi sikepo.ojk.go.id.***

















