Stabilitas.id – Mahkamah Agung (MA) resmi mengambil sumpah jabatan tujuh anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta anggota ex-officio untuk masa jabatan periode 2026-2031. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua MA Sunarto di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Pelantikan ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru di lembaga pengawas jasa keuangan nasional, di mana Friderica Widyasari Dewi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK menggantikan estafet kepemimpinan sebelumnya.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota komisioner OJK tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para anggota DK OJK secara serentak dalam sumpah jabatannya.
Struktur Baru Dewan Komisioner
Dalam jajaran manajemen baru ini, posisi Wakil Ketua ditempati oleh Hernawan Bekti Sasongko. Selain itu, formasi kepala eksekutif diisi oleh wajah-wajah yang akan memimpin sektor-sektor strategis, terutama pada penguatan bursa karbon dan aset digital yang menjadi fokus OJK ke depan.
Berikut adalah daftar lengkap Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 yang dilantik:
-
Ketua DK OJK: Friderica Widyasari Dewi
-
Wakil Ketua DK OJK: Hernawan Bekti Sasongko
-
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi
-
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono
-
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto: Adi Budiarso
-
Anggota Ex-Officio (Kementerian Keuangan): Juda Agung
-
Anggota Ex-Officio (Bank Indonesia): Thomas Djiwandono
Tantangan Lima Tahun Ke depan
Jajaran pengurus baru ini memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang belum stabil. Fokus pada perlindungan konsumen, penguatan ekosistem kripto, serta akselerasi bursa karbon menjadi agenda prioritas yang telah ditekankan sejak proses uji kelayakan (fit and proper test) di DPR.
Integrasi antara anggota ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga diharapkan semakin memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam payung stabilitas sistem keuangan nasional. ***
