Bagi seorang pengkritik tak sulit untuk memberi nama negatif bagi pemerintahan yang sekarang ini masih berkuasa. Bahkan ketika dia tidak mau memikirkan sebuah predikat. Saat ini publik sudah mendengar istilah yang disematkan untuk bagi pemerintahan ini. Sebut saja, rezim pasar bebas, rezim mabuk investasi, rezim deregulasi, rezim (maaf) pembohong. Anda bisa menambahkan daftarnya. Memang bagi seorang kritikus, apapun yang dilakukan pemerintah selalu memiliki sisi negatif untuk dikritisi, baik karena dampaknya pada rakyat banyak, atau karena memang tidak semestinya hal itu dilakukan.
Namun demikian, penamaan itu tidak bisa disalahkan karena terkait dengan tingkah polah para pemangku kekuasaan. Kini banyak yang kecewa dengan pemerintahan sekarang yang hampir menghapus semua subsidi buat rakyat, padahal sewaktu kampanye mereka sangat dicitrakan sebagai pemimpin yang sangat merakyat. Kini pemerintah sangat getol menarik modal luar negeri –terutama dari China, namun tidak memberi perhatian dan dukungan yang cukup untuk pengusaha lokal atau masyarakat yang bekerja di sektor mikro.
Pemerintah sekarang juga gemar melepaskan sektor-sektor produksi dan juga harga kepada kekuatan pasar. Meski jika dilihat dari sisi ekonomi hal itu tidak bisa disalahkan, namun ada baiknya dampak negatif (karena dalam ekonomi juga ada eksternalitas negatif) dari pasar bebas kepada rakyat juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Yang terbaru, demi memuluskan investor asing, pemerintah bahkan mau merevisi syarat-syarat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) demi mempersilakan investor masuk ke daerah-daerah.
Di kutub yang lain, bagi seorang pembela pemerintah, dari manapun asalnya, baik karena dia pegawai pemerintah, menteri ataupun pendukung presiden saat kampanye atau anggota partai pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah selalu benar. Minimal mereka bisa melihat dan menjelaskan kebijakan pemerintah dari sisi positifnya.
Optimis vs Pesimis
Akan tetapi bagi seorang pemerhati masa depan, berkomentar dari sisi negatif atau memberi nama negatif (kepada pemerintah atau mereka yang berkuasa) tidak memberi pengaruh apa-apa pada perubahan. Bahkan para founding fathers tidak pernah melihat rakyat atau mengecam sesuatu dari sisi negatif tetapi membangun sisi positif. Lihat saja tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Para pendiri bangsa menuliskan bahwa tujuannya ‘… untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,…”. Di sana para pemimpin bangsa tidak mengatakan “untuk menghilangkan kemiskinan, memerangi kebodohan” karena memang waktu itu kemiskinan dan kebodohan merupakan kondisi yang dominan di Indonesia.
Meski demikian, tidaklah berarti bahwa pemerintah tidak boleh dikritik, atau setiap kritikan harus disejajarkan dengan ‘hate-speech’, tidak demikian. Seorang narasumber saya pernah berkata dalam sebuah wawancara, “Kita boleh saja mengkritik pemerintah akan tetapi jangan hal itu membuat kita jadi pesimistis, namun sebaliknya kita tetap bisa mengembangkan opitimisme tanpa menjadi ‘pembela buta’ pemerintah.” Dan saya kira, dia benar.
