JAKARTA, Stabilitas — Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan outlook menjadi negatif pada 17 April 2020. Dalam laporannya S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada BBB karena tatanan kelembagaan yang stabil, prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kebijakan fiskal yang secara historis cukup outlook negatif mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia menghadapi kenaikan risiko eksternal dan fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19.
Menanggapi keputusan S&P tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan, didukung oleh konsistensi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural, kepercayaan tersebut antara lain tampak pada aliran masuk modal asing yang sangat deras dan rangkaian kenaikan peringkat yang diberikan kepada Indonesia oleh berbagai lembaga pemeringkat terkemuka di dunia
“Hingga triwulan I 2020, kepercayaan sebagian besar lembaga pemeringkat terhadap Indonesia tetap kuat, bahkan ada yg membaik. Fitch pada Januari dan Moody’s pada Februari memutuskan untuk mempertahankan peringkat Indonesia masing-masing pada BBB dengan outlook Stabil,”ujar Perry.
Perry melanjutkan, JCRA dan R&I, masing-masing pada Januari dan Maret, bahkan kembali menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB+ dengan Gubernur Bank Indonesia menambahkan, ketidakpastian kondisi ekonomi dan keuangan saat ini merupakan fenomena global dan Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang telah mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan untuk mengatasi dampak negatif penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia meyakini bahwa berbagai langkah kebijakan tersebut akan dapat mengembalikan “Keyakinan tersebut ditopang oleh beberapa faktor pendukung, yaitu ketahanan sistem keuangan Indonesia yang saat ini tetap kuat dan terjaga dengan baik, suatu kondisi yang sangat berbeda dibandingkan ketika Indonesia menghadapi krisis Asia 1997 dan krisis keuangan global 2008; komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjalankan disiplin fiskal dan disiplin moneter sebagaimana track record Indonesia selama ini; dan keberadaan berbagai kerjasama internasional yang telah dijalin oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, baik dalam bentuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional maupun komitmen pembiayaan dari berbagai negara mitra dan lembaga keuangan internasional,”bebernya.
Perry melanjutkan, indikasi bahwa perekonomian Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kembali ke sustainable tampak pada hasil asesmen terkini yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia pasca Rapat Dewan Gubernur 13-14 April 2020. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, dampak negatif dari kontraksi ekonomi global dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 diprakirakan terjadi terutama pada triwulan II dan III 2020, untuk kemudian mulai membaik pada triwulan IV 2020.
Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi 2,3 persen pada 2020 dan meningkat lebih tinggi pada 2021. Dari sisi eksternal, berkurangnya kebutuhan impor barang dan jasa transportasi serta pembayaran imbal hasil investasi menyebabkan berkurangnya defisit transaksi berjalan sehingga memperkecil kebutuhan pembiayaan dari luar negeri secara signifikan. Oleh karenanya, prospek Neraca Pembayaran Indonesia 2020 diprakirakan tetap baik sehingga dapat memperkuat ketahanan sektor eksternal.
Ketahanan sektor eksternal juga ditopang oleh cadangan devisa yang pada akhir Maret 2020 berjumlah 121,0 miliar dolar AS, atau setara dengan pembayaran 7,0 bulan impor dan kewajiban utang luar negeri Pemerintah, dan akan meningkat pada akhir April 2020. Kondisi ini berdampak positif terhadap nilai tukar Rupiah yang diprakirakan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 per dolar AS pada akhir 2020, disertai laju inflasi yang tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran 3,0 persen pada 2020 dan 2021. Di sektor keuangan, di tengah perlambatan ekonomi, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga seperti tercermin pada rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Februari 2020 yang tinggi, yakni 22,27 persen, dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah, yakni 2,79 persen.
Kepercayaan investor internasional juga berangsur-angsur pulih kembali sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan Pemerintah Indonesia pada awal April 2020 menerbitkan obligasi di pasar keuangan global dalam jumlah yang cukup besar dan harga yang wajar di tengah kondisi yang masih dipenuhi ketidakpastian yang tinggi,”lanjut Perry.
Selaras dengan asesmen Bank Indonesia, S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 1,8% pada tahun ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 sebelum membaik secara kuat pada satu atau dua tahun ke depan. Keputusan Pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah langkah kebijakan fiskal yang berani akan membantu mencegah pemburukan ekonomi jangka panjang. Karenanya, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia diperkirakan akan tetap jauh di atas rata-rata negara Di sisi eksternal, S&P memandang bahwa nilai tukar Rupiah yang sempat terdepresiasi cukup tajam telah berdampak negatif terhadap sektor eksternal dan meningkatkan biaya utang luar negeri sehingga dapat mempengaruhi kemampuan Pemerintah dalam membayar kewajibannya. Meskipun demikian, S&P meyakini Indonesia dapat mengelola risiko tersebut mengingat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mempunyai akses yang besar dan berkelanjutan ke pasar keuangan dan penanaman modal asing, bahkan ketika situasi pasar keuangan sedang bergejolak. S&P juga memandang fleksibilitas nilai tukar Rupiah akan memberikan manfaat bagi daya saing eksternal Indonesia selama beberapa tahun ke depan dan memperbesar ruang bank sentral dalam menjaga cadangan devisa. S&P memperkirakan nilai tukar Rupiah akan secara bertahap menguat seiring dengan kondisi pasar keuangan global yang berlanjut stabil hingga akhir 2020.
Di sisi fiskal, kenaikan defisit fiskal akan memperbesar jumlah utang Pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Namun, S&P memahami bahwa kenaikan defisit tersebut merupakan dampak dari langkah-langkahSecara khusus S&P menyoroti peran penting Bank Indonesia dalam mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meredakan guncangan ekonomi dan keuangan. Perppu, yang baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk membeli surat berharga Pemerintah di pasar perdana apabila permintaan pasar dinilai tidak memadai. Hal ini dapat membantu Pemerintah dalam mengelola biaya pinjaman ketika pasar keuangan sedang mengalami gangguan ekstrim. Sejak krisis keuangan dunia 2008, banyak bank sentral di negara-negara maju juga diberikan kewenangan yang sama. Karena kewenangan ini hanya digunakan saat situasi pasar keuangan sedang tertekan maka dampaknya terhadap inflasi dan nilai tukar relatif terkendali.
“Dalam kaitan ini, S&P mengakui bahwa, dengan dukungan independensi yang dimilikinya, Bank Indonesia telah mampu mengelola inflasi pada tingkat yang selaras dengan negara-negara peers,”tutup Perry.
