Jakarta – PT PLN (Persero) terus melakukan pembenahan internal salah satunya berupaya menegakkan Good Corporate Governance (GCG) dan anti korupsi dalam penyediaan tenaga listrik. Untuk itu perusahaan setrum nasional ini menjalin mitra dengan organisasi global anti korupsi Transparency International Indonesia (TII). Kerjasama ini ditandatangani Direktur Utama PLN Nur Pamudji dengan Ketua Dewan Pengurus TII Natalia Subagio, di Kantor Pusat PLN, Selasa (6/3)
Tujuan dari kerjasama ini tidak lain memastikan bahwa PLN dalam menjalankan usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat luas, sungguh-sungguh menerapkan praktek GCG dan anti korupsi. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi reformasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta reformasi di sisi pelayanan pelanggan.
Nantinya dalam pelaksanaan kerjasama ini, selain akan dilakukan studi pemetaan dalam tahapan/proses PBJ dan administrasi proses pelayanan pelanggan, juga akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan terkait dengan PBJ dan pelayanan pelanggan.
BERITA TERKAIT
“Kami yakin sistem yang baik itu bisa dibangun dan dengan sistem yang baik pula akan bisa menangkal praktek-praktek korupsi, “ ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji.
Sementara Ketua Dewan Pengurus TII Natalia Subagio mengungkapkan kegembiraannya, PLN bisa menjadi BUMN pertama yang bermintra dengan TII. “Harapan kami sangat tinggi atas keberhasilan kerjasama ini. Kami berharap, apabila PLN bisa menjadi pelopor maka BUMN lain akan mengikuti langkah PLN”, ujar Natalia.
Upaya untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh PLN, menurut Natalia merupakan langkah strategis. Sebab membangun sistem memang tidak mudah karena bisa saja akan mendapatkan by in dari kalangan internal. Semua level harus terlibat, bahkan Serikat Pekerja juga harus diajak karena ini merupakan bagian dari sistem di dalam tubuh PLN. “Kami gembira direksi PLN memiliki komitmen tinggi untuk membangun dan membentuk sistem yang sustainable sejalan dengan penerapan GCG dan prinsip anti korupsi,” Ungkap Natalia.
Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, baik PLN maupun pelanggan, vendor/mitra kerja dan stakeholder lainnya sama-sama dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Adanya kerjasama ini, diharapkan juga dapat memberi nuansa lebih baik di mata masyarakat terkait praktek penyelenggaraan korporasi PLN dengan landasan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparan dan anti korupsi.
















