JAKARTA, Stabilitas– Koperasi harus turut ambil bagian dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menurunkan tingkat kemiskinan.
Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
“Koperasi Nasari harus menjadi pelopor pengembangan UMKM. Sebab, menurut saya ke depan ini yang akan menopang ekonomi nasional kita adalah UMKM,” ungkap Wapres.
Dalam mengembangkan UMKM, lanjut Wapres, terdapat tiga sasaran yang ingin dibangun pemerintah.
“Pertama, UMKM-nya itu sendiri harus dibenahi dan diklasifikasi, mana yang hanya bisa berkembang untuk survive sendiri dan UMKM yang dapat kita dorong menjadi usaha kecil, menengah, dan besar,” paparnya.
Kedua, Wapres menambahkan, membangun sektor keuangan yang bersahabat dengan UMKM khususnya yang tidak bankable, seperti meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mengembangkan lembaga keuangan mikro.
“Kemudian sektor keuangan agar bersahabat dengan UMKM. Selain KUR, [ada] lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro, MEKAR, yang pembiayaannya selama ini hanya 5 juta rupiah, akan kita naikkan sampai 10 juta rupiah,” terang Wapres.
Ketiga, mendorong koordinasi kementerian/lembaga seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak terkait lainnya.
“Kemudian juga yang kita dorong itu koordinasi antar kementerian/lembaga agar berjalan dalam satu ekosistem,”terangnya.
Oleh karena itu, Wapres mendorong koperasi agar dapat mengambil peran dari tiga sasaran tersebut salah satunya melalui pendistribusian produk-produk UMKM.
“Nanti koperasi yang dapat membantu distribusi produk-produk UMKM, seperti produk makanan yang umurnya tiga hari sehingga cepat terjual,”pungkas Wapres.
Sebelumnya, Executive Co-Chairman KSP Nasari Chandra Saritua Panggabean, memaparkan tiga usulan KSP Nasari kepada pemerintah untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di Indonesia.
Pertama, ia menyarankan pembentukan Unicorn platform digital baru dengan berbadan usaha koperasi yang berbasis micro business ecosystem. Dalam sistem ini, para anggota akan terkoneksi dengan “super apps” yang menghubungkan berbagai sektor industri seperti kelautan, pertanian, dan pariwisata. Pada kesempatan ini Chandra juga menyampaikan kesiapan Nasari Group untuk membantu pemerintah merealisasikan pembentukan Unicorn baru ini.
“Koperasi harus ada salah satu Unicorn atau platform digital dengan menggunakan ‘super apps’ yang juga untuk mengkoneksi support antar lintas anggota, untuk lintas industri dalam jangka waktu dua tahun ke depan,”ungkap Chandra.
Kedua, koperasi dapat menjadi agregator dan inkubator untuk pembantukan Bank Wakaf Mikro dalam pesantren.
“Kami siap membangun 100 Bank Wakaf Mikro dalam kurun waktu empat tahun ke depan sampai 2024,” paparnya.
Ketiga, secara konstitusional kiranya pemerintah dapat mengkaji rancangan aturan mengenai pembentukan lembaga khusus pemberdayaan UMKM dan koperasi termasuk yang berbasis syariah.
“Lembaga ini juga berperan langsung untuk agen pemerintah dan juga koordinasi dengan 18 kementerian yang terkait dengan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.
Hadir dalam audiensi Ketua Pengurus KSP Nasari Sahala R. H. Panggabean, Executive Co-Chairman Tetty M. L. Situmorang, Executive Co-Chairman Chandra Saritua Panggabean, Executive Co-Chairman Frans Meroga Panggabean, Executive Co-Chairman Sari Gantini, Executive Co-Chairman Ricordias Domini Panggabean, Executive Co-Chairman Arnold Manik, dan Rinitaty Ester Panggabean.
Dalam kesempatan itu Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim.
