Risiko likuiditas diperkirakan akan menjadi ancaman yang paling dominan tahun 2022 ini setelah rencana normalisasi kebijakan moneter terkuak. Apakah pelaku di sektor perbankan perlu was-was?
Oleh Syarif Fadilah
Semua akan kembali normal. Sejatinya dalam kondisi wajar, pernyataan itu merupakan ungkapan yang menggembirakan. Tetapi kali ini situasi tersebut justru memberi sinyal ketidaknyamanan pada sektor keuangan. Ya, setelah beberapa tahun kebijakan moneter dunia dipengaruhi oleh langkah ‘tidak normal’ The Federal Reserve dalam menangkal pandemi, ketika hal itu akan berakhir tentu membikin semua was-was.
Kebijakan pembelian aset besar-besaran atau quantitative easing yang dibarengi oleh pengenaan bunga acuan super rendah oleh bank sentral AS itu, tahun ini diperkirakan akan berbalik arah. Langkah back to normal yang didorong pemulihan ekonomi AS yang mulai terlihat justru berpotensi membuat pemulihan di negara lainnya terganjal
Indonesia, tentu saja, tidak bisa dikecualikan, terutama dari sisi likuiditas. Nantinya ketika suku bunga utama AS dinaikkan, hampir bisa dipastikan aset-aset non dollar AS akan kehilangan pamornya, dan investor akan mengalihkan dananya ke aset dollar AS. “Terpantau, The Fed berencana menaikkan suku bunganya pada pertengahan tahun 2022.Suku bunga global mungkin akan naik tahun ini tapi secara perlahan,” ujar Mirza Adityaswara, Direktur Utama LPPI.
Langkah normalisasi kebijakan dari otoritas moneter AS itu tentu akan mempengaruhi likuiditas dunia dan juga Indonesia. Meski begitu, Mirza menilai kondisi likuiditas dalam negeri masih dalam zona aman kendati sebelumnya Bank Indonesia menyesuaikan kebijakan giro wajib minimum (GWM) untuk perbankan.
Di sisi lain, Bank Indonesia pun memang tengah bersiap untuk melakukan normalisasi kebijakan moneternya juga. Setelah dua tahun ikut menangkal dampak pandemi pada perekonomian bersama dengan pemerintah, BI berencana akan kembali megembalikan kebijakan pada jalur normal. Yang sudah terlihat adalah dari sisi GWM yang akan dikerek.
Saat ini untuk simpanan wajib bank umum konvensional di BI masih sebesar 3,5 persen dari dana kelolaannya. Mulai 1 Maret 2022, rasionya dinaikkan 1,5 persen, sehingga menjadi 5,0 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata.
Kemudian mulai 1 Juni, angkanya akan kembali dinaikkan 1 persen, sehingga menjadi 6,0 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Dan akhirnya pada 1 September nanti, rasionya dinaikkan kembali 0,5 persen, sehingga menjadi 6,5 persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata.
Sementara untuk kelompok bank syariah, kenaikan GWM sebesar 50 bps diterapkan mulai 1 Maret 2022. Lalu 50 bps mulai 1 Juni 2022, dan 50 bps mulai 1 September 2022, sehingga total besaran GWM yang harus dijaga menjadi 5,0%.
BI mengaku sudah punya hitungan dampak dari rencana kenaikan GWM 350 basis poin (bps) bagi bank umum konvensional dengan rincian 150 bps di Maret, 100 bps di Juni, dan 50 bps di September 2022. “Likuiditas perbankan sangat besar, sekarang itu Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) 35 persen. Sebelum Covid-19, itu paling besar hanya 21 persen. Bila GWM diterapkan, maka AL/DPK akan turun menjadi 30 persen di akhir 2022. Jadi masih jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum Covid-19,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.
Pengurangan likuiditas secara bertahap sempat dikemukakan BI pada Oktober 2021, alih-alih berencana menaikkan suku bunga acuan dalam waktu cepat. Perry saat itu menyatakan suku bunga akan tetap rendah hingga 2022 untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Kendati begitu, BI menilai likuiditas masih tetap longgar tahun meski ada pengurangan secara bertahap. BI diperkirakan baru akan memikirkan kembali tentang kenaikan suku bunga pada kuartal keempat tahun ini.
BI memutuskan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bulan ini tetap 3,5 persen, seiring dengan penyebaran varian omicron yang meluas, yang dapat menarik mundur pemulihan ekonomi. Bank sentral lebih concern pada pengendalian inflasi ketimbang potensi tekanan pada mata uang rupiah dari rencana kenaikan suku bunga The Fed.
Sedot Likuiditas
Namun tidak bisa dipungkiri lagi, pilihan kebijakan bank sentral ini tetap saja akan mengikis likuiditas milik perbankan. Diperkirakan tapering off versi BI ini akan menyedot kurang lebih Rp200 triliun likuiditas. Meski begitu, kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, kebijakan bank sentral tersebut tidak akan menganggu ketersediaan likuiditas perbankan.
Likuiditas perbankan dinilai masih cukup tebal. Kondisi itu tidak lepas dari kebijakan quantitative easing otoritas Kebon Sirih, yang mana pada 2020 dan 2021 telah diinjeksi masing-masing Rp 726,57 triliun dan Rp 147,83 triliun. Longgarnya likuiditas perbankan juga diakibatkan rendahnya penyaluran kredit di tengah perolehan DPK yang terus saja tumbuh tinggi.
Di sisi lain, selama 2020 pertumbuhan kredit terkontraksi 2,41 persen secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,11 persen. Begitu pula pada 2021, pertumbuhan kredit tumbuh 5,2 persen namun DPK tumbuh lebih tinggi yaitu 12,2 persen.
Sementara itu, Ekonom MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi menilai, instrumen GWM yang dipilih oleh BI merupakan hal yang wajar digunakan bank sentral negara berkembang untuk menyesuaikan likuiditas.
Pada saat pandemi Covid-19, BI sudah jor-joran dalam menambah likuiditas. Saat ini proses pemulihan sudah terlihat dan BI tidak ingin kehilangan momentum itu. Diharapkan kondisi permintaan kredit membaik sehingga ketersediaan likuiditas ini juga kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Hanya saja, kata Tirta, saat likuiditas meluber dan di saat yang sama ada perbaikan pandemi, maka ini akan menyebabkan pola pemulihan yang sangat signifikan atau V-Shaped dan memberi konsekuensi pada tekanan inflasi.
Perbaikan di Indonesia ini sudah mulai tercermin dari pertumbuhan kredit yang mulai sejalan dengan perkiraan BI yang sebesar 4 persen hingga 6 persen, yaitu tepatnya di 5,2 persen. Dan sejalan dengan hal itu, inflasi pada tahun 2021 juga menaglami peningkatan. “Nah, kalau likuiditas ini kemudian tidak disesuaikan secara gradual dan hati-hati, tekanan inflasi akan semakin kuat. Untuk itu BI pilih instrumen GWM untuk menormalisasi likuiditas,” kata Tirta.
Kendati GWM menjadi bagian dari biaya dana bank (cost of fund), namun porsinya tergolong sangat kecil dibandingkan dengan biaya DPK, terutama deposito. Kenaikan GWM juga tidak akan mendorong kenaikan bunga deposito karena kondisi likuiditas perbankan yang berlimpah.
Berdasarkan prediksi likuiditas yang masih berlebih ini, bank tentu diharapkan tetap menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menyatakan sudah mengantisipasi dan siap terhadap pengetatan kebijakan ini. Sebab, normalisasi kebijakan likuiditas ini juga dilakukan secara bertahap. “Secara angka, 3,5 persen dari total DPK rupiah Bank Mandiri senilai Rp 793,72 triliun maka awal 2022, (setoran) GWM kami hanya Rp27,78 triliun. Pada Maret naik Rp12 triliun, begitu juga pada Juni naik Rp9 triliun dan September naik lagi Rp 6 triliun,” jelas Panji.
Secara keseluruhan Bank Mandiri membutuhkan konversi likuiditas sebanyak Rp 24 triliun hingga Rp 26 triliun ke dalam GWM. Ia melihat, sepanjang 2020 hingga saat ini, likuiditas masih mencukupi. “Dengan proyeksi pertumbuhan DPK dan kredit di tahun ini, maka akses likuiditas Bank Mandiri masih memadai guna memenuhi likuiditas baik kenaikan GWM secara bertahap maupun keperluan bisnis lainnya,” papar Panji.
Bank Mandiri memproyeksikan kredit bisa tumbuh di atas 8 persen sepanjang 2022. Panji menyatakan juga masih ada ruang untuk terbitkan global bond bila dibutuhkan likuiditas. Bank Mandiri akan merilis surat utang itu dalam bentuk Euro Medium Term Notes (EMTN) sebesar 450 juta dollar AS. Atau dengan melakukan pendanaan dengan tipe lain dalam valuta rupiah atau asing baik secara bilateral atau eksekusi dengan pertimbangan aspek seperti waktu tepat seperti waktu dan kondisi pasar.***
.jpg)
