JAKARTA, Stabilitas.id — Guna mendorong optimalisasi peran industri perbankan Syariah di tanah air, telah diterbitkan Road Map Perbankan Syariah 2020-2025 yang memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan (resilient), berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga pilar yang harus dilaksanakan yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi Syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan.
“Upaya pencapaian visi ini akan dilaksanakan melalui tiga pilar yakni penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi Syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan”, ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat menghadiri Acara Halal Bi Halal secara virtual dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dari Jakarta.
Pada acara yang bertemakan Merajut Kebersamaan di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional ini, Wapres menguraikan tiga pilar tersebut. Pilar yang pertama yakni penguatan identitas perbankan syariah, upaya ini dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis, yakni penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan produk yang unik dan berdaya saing tinggi, penguatan permodalan dan efisiensi serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah.
“Penguatan nilai-nilai syariah perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi operasional maupun SDM. Untuk itu saya mengharapkan sejumlah upaya seperti penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi bankir syariah dapat segera dilaksanakan,” urai Wapres.
Wapres menambahkan penguatan nilai Syariah juga perlu didorong melalui implementasi fungsi audit intern atas kepatuhan prinsip Syariah. Hal ini harus disadari dan menjadi tanggungjawab seluruh organ perbankan Syariah.
Terkait pengembangan produk yang unik dan berdaya saing menurut Wapres antara lain dengan penciptaan produk yang memberikan nilai tambah bagi nasabah. Untuk itu Wapres mengharapkan OJK selaku regulator dapat berperan dan memfasilitasi percepatan perizinan produk dan layanan hasil inovasi pengembangan produk perbankan Syariah.
Lebih jauh Wapres menjelaskan untuk pilar yang kedua adalah sinergi ekosistem ekonomi syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan layanan dan produk yang berdaya saing tinggi dan memenuhi kebutuhan ekosistem ekonomi syariah lainnya yakni industri halal, keuangan sosial syariah dan bisnis syariah.
“Dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis yakni sinergi dengan sektor industri halal, sinergi antar lembaga keuangan syariah, sinergi dengan lembaga keuangan sosial syariah, sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah,” jelas Wapres.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong terciptanya kesetaraan perlakuan antara bank konvensional dan bank syariah agar bank syariah bisa lebih kompetitif,” ungkapnya.
Pilar yang ketiga, lanjut Wapres adalah penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan. Pemerintah berharap OJK selaku regulator dapat merealisasikan sejumlah inisiatif strategis dalam rangka implementasi pilar yang ke-3 ini yakni akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, pengembangan pengaturan yang kredibel dan adaptif serta peningkatan efektivitas pengawasan.
“Pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi berbagai upaya yang dibutuhkan guna mewujudkan perizinan, pengaturan dan pengawasan industri perbankan syariah yang semakin baik ke depannya,” tutur Wapres.
Wapres menegaskan bahwa untuk mengimplementasikan ke-3 pilar dari Road Map Perbankan Syariah 2020-2025 dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terkait dalam hal ini OJK selaku regulator, Kementerian dan Lembaga, Industri Perbankan Syariah dan berbagai pihak terkait lainnya.
Menutup sambutannya, Wapres berharap DPP Asbisindo selaku organisasi yang menaungi industri perbankan syariah dapat menjalankan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan seluruh anggota serta berperan dalam upaya membangun dan menciptakan industri perbankan syariah yang berdaya tahan (resilient), berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi melaporkan bahwa meskipun pada saat kondisi resiko dan ekonomi yang memburuk di tengah pandemi seperti tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang, bank syariah masih menunjukan kinerja positif, terbukti dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai angka 12,51% secara tahunan. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional ataupun perbankan secara nasional.
“Di bulan Februari 2021 yang lalu pertumbuhan aset perbankan syariah masih tumbuh di atas dua digit, sekitar 12,51% secara tahunan. Serta pembiayaan masih menunjukan pertumbuhan sebesar 7,42%,” ucapnya.
Selain Hery Gunardi, turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pengawas Asbisindo Mulya E. Siregar, Anggota Dewan Pengawas Asbisindo Iggi H Achsien, Saifudin Hasan, Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia M. Hidayat, Para Direksi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pengurus DPP Asbisindo, dan Dewan Pimpinan Daerah.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto.
