JAKARTA, Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, melalui kemandirian ekonomi desa.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sesi dialog pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, pada Kamis (27/4/23).
Menurutnya, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di pedesaan.
“Karena memang setiap peningkatan satu persen inklusi keuangan di daerah, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16 persen,” ungkapnya.
OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.
Sebagai informasi, Rakorda TPAKD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan OJK bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga sebagai upaya evaluasi dan konsolidasi program kerja inklusi keuangan di setiap daerah.
Rakorda TPAKD juga rutin dihadiri oleh Kepala Daerah termasuk Rakor TPAKD Jawa Tengah kali ini yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain itu, Rakorda ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan diikuti oleh anggota TPAKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan perwakilan dari Industri Jasa Keuangan sebagai peserta.***
