Bank Indonesia mengucurkan dana kemanusiaan Rp2,97 miliar dan 40 nakes untuk korban karhutla sebagai wujud mitigasi risiko ekonomi dan penerapan ESG.
Stabilitas.id – Bank Indonesia (BI) merespons ancaman risiko ekonomi dan kesehatan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan langkah mitigasi yang konkret. Otoritas moneter ini resmi mengucurkan dana kemanusiaan senilai Rp2,97 miliar bagi masyarakat terdampak di tujuh provinsi rentan. Wilayah sasaran distribusi tersebut meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatra Selatan, serta Jambi.
Bantuan strategis ini mencakup penguatan sarana operasional pemadaman dan penyediaan perangkat medis untuk penanganan krisis pernapasan. Bank sentral juga mendirikan posko layanan kesehatan gratis yang dipadukan dengan sokongan ketahanan pangan bagi keluarga korban. Langkah mitigasi ini menjadi instrumen krusial untuk menekan potensi kerugian ekonomi lokal akibat lumpuhnya aktivitas harian masyarakat.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut secara simbolis kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Balikpapan pada Minggu (20/9/2026). Penyerahan dana darurat ini turut didampingi oleh Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, beserta perwakilan pemerintah daerah setempat. Manajemen BI fokus memperkuat penanganan karhutla demi meminimalisasi dampak mematikan kabut asap terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Destry menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kualitas udara yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan warga di Sumatra dan Kalimantan. Pucuk pimpinan BI ini langsung menginstruksikan seluruh Kantor Perwakilan di wilayah terdampak untuk segera menyiagakan langkah darurat.
“Kami mengarahkan seluruh Kantor Perwakilan BI di wilayah terdampak untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan dukungan kemanusiaan tersalurkan secara tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan,” tegas Destry saat meresmikan penyerahan bantuan tersebut.
Manuver kemanusiaan ini turut melibatkan pengerahan 40 tenaga kesehatan profesional yang bertugas penuh mulai 21 hingga 27 September 2026. Para tenaga medis tersebut membuka sepuluh titik posko layanan lintas wilayah untuk menjangkau korban karhutla di pelosok daerah. Layanan kesehatan darurat ini mencakup pemeriksaan medis, terapi inhalasi, hingga distribusi obat-obatan khusus gangguan pernapasan.
Implementasi bantuan ini menjadi bukti nyata kepatuhan Bank Indonesia terhadap mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi payung tersebut mewajibkan otoritas moneter untuk menjalankan fungsi Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Lingkungan (EMPL). Bank sentral memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah rawan bencana.
Otoritas moneter berkomitmen penuh untuk terus memaksimalkan seluruh sumber daya dan jaringan kantor perwakilannya pada masa transisi pemulihan krisis. Aksi tanggap darurat ini merepresentasikan penerapan prinsip pilar Sosial dalam kerangka tata kelola keberlanjutan atau Environmental, Social, and Governance (ESG). Sinergi solid antara BI, BNPB, dan pemerintah daerah akan menjadi sabuk pengaman utama bagi penyelamatan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana. ***
