Proyeksi akan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menimbulkan gonjang-ganjing. Ekonom dan lembaga riset dari dalam dan luar negeri, swasta dan pemerintah, telah sepakat memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari semula 6 – 6,4 persen menjadi tinggal 5,2 – 5,9 persen pada akhir tahun 2013.
Sebenarnya, apa sih perlambatan pertumbuhan ekonomi itu? Lantas, mengapa kehadirannya begitu tak diinginkan?
Untuk memahami apa dan bagaimana perlambatan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perekonomian suatu negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth).
Secara sederhana, para ekonom, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan pendapatan suatu negara. Umumnya, indikator yang paling sering digunakan untuk menghitung pendapatan negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).
BERITA TERKAIT
Dengan kata lain, kita bisa mengatakan, pertumbuhan ekonomi terjadi jika PDB negara tersebut lebih tinggi dibandingkan PDB tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika PDB negara tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya maka disebut perlambatan ekonomi.
Cara menghitung pertumbuhan ekonomi adalah G = { ( PDBs – PDBk ) : PDBk } x 100 persen. Di mana, G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, PDBs adalah PDB tahun sekarang, dan PDBk adalah PDB tahun kemarin.
Misalnya, Indonesia memiliki PDB sebesar Rp8500 triliun pada tahun 2012 dan Rp8000 triliun pada tahun 2011. Maka, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 = { ( 8500 – 8000 ) : 8000 } x 100 persen = 6,3 persen.
Bagaimana dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi’? Ringkasnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi, yaitu jika pertumbuhan ekonomi suatu negara masih positif atau meningkat, hanya saja persentase kenaikannya lebih rendah dibanding kenaikan pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya.
Misalnya, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun 2012 dan 5,3 persen pada tahun 2013. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia dikatakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, yaitu dari semula 6,3 persen menjadi hanya 5,3 persen.
Elemen Pertumbuhan
Lalu, mengapa pertumbuhan ekonomi dianggap begitu penting bagi suatu negara? Hal ini karena instrumen ini merupakan indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Ringkasnya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka diasumsikan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut akan semakin tinggi.
Mengapa demikian? Untuk melihat kaitan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, kita harus melihat dari elemen pembentuknya, yang dalam hal ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB).
PDB didefinisikan sebagai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. PDB jika dibagi dengan jumlah penduduk maka menjadi PDB per kapita.
Rumus menghitung PDB sebagai berikut: Y = C + G + I + (X – M); Y adalah PDB, C adalah konsumsi masyarakat, G adalah belanja pemerintah, I adalah investasi swasta, X adalah ekspor, dan M adalah Impor.
Dari rumus di atas, kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat (C), belanja pemerintah (G), investasi swasta (I), dan ekspor bersih (selisih positif ekspor setelah dikurangi impor atau X – M) maka akan semakin tinggi juga PDB, alias kesejahteraan masyarakat semakin baik.
Sebaliknya, semakin rendah konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi swasta, dan ekspor bersih maka PDB kian rendah alias kesejahteraan masyarakat kian menurun.
Sekarang, mari kita lihat, bagaimana masing-masing elemen pembentuk PDB tersebut memberi pengaruh terhadap perekonomian suatu negara.
Pertama, konsumsi masyarakat (C). Pada umumnya, besar kecilnya konsumsi masyarakat tergantung dari tingkat pendapatannya. Teorinya, kian besar pendapatan (baca: kesejahteraan) seseorang maka kian besar juga tingkat konsumsinya.
Dengan berpedoman logika di atas, kita pun bisa menyusun bagaimana korelasi (hubungan) positif antara PDB, konsumsi, dan kesejahteraan. Hubungan tersebut adalah sebagai berikut: kesejahteraan masyarakat naik membuat konsumsi masyarakat naik, konsumsi masyarakat naik mengakibatkan PDB naik. Kesimpulannya, semakin tinggi PDB maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.
Fakta bagaimana konsumsi masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap stabilitas perekonomi nasional, telah kita alami dalam kasus krisis ekonomi 1998. Kala itu harga-harga melonjak tajam (hiper inflasi), tetapi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Akibatnya, daya beli (konsumsi) masyarakat turun drastis. Alhasil, konsumsi masyarakat melemah yang berimbas pada merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13 persen.
Kondisi itu diperparah dengan situasi politik dan keamanan nasional yang penuh ketidakpastian. Masyarakat golongan mampu sekalipun enggan membelanjakan uangnya dan lebih memilih menyimpan dana tersebut dalam bentuk deposito, emas, atau produk investasi lainnya.
Berharap meminjam ke bank untuk membiaya kebutuhan konsumsi nyaris tak mungkin. Pasalnya, suku bunga kredit bank telah meroket 80 persen per tahun. Artinya, jika masyarakat meminjam Rp10 juta maka tahun depan ia harus mengembalikan Rp18 juta! Sebagai perbandingan, saat ini suku bunga kredit berada dikisaran 10 persen per tahun. Artinya, jika masyarakat meminjam nilai yang sama, mereka cukup mengembalikan Rp11 juta.
Kedua, belanja pemerintah (G). Umumnya belanja pemerintah dibagi dua jenis, belanja pegawai dan belanja modal. Belanja pegawai, antara lain, untuk membayar gaji PNS. Sementara belanja modal untuk membangun infrastruktur. Kenaikan kedua-duanya akan berpengaruh positif pada PDB, yang artinya kesejahteraan masyarakat meningkat.
Logikanya sebagai berikut. Jika gaji PNS akan naik maka belanja pegawai pemerintah naik. Nah, bila kesejahteraan PNS, yang notabene adalah masyarakat, meningkat maka konsumsi masyarakat (C) bakal melonjak. Ujung-ujungnya, PDB akan terkerek, sekaligus sebagai indikator bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan.
Skenario serupa berlaku tatkala pemerintah menggenjot belanja modal. Misalnya, Pemerintah Daerah DKI mengalokasikan Rp10 triliun untuk mendanai pembangunan monorail. Dana itu, antara lain, digunakan untuk membayar gaji tenaga kerja. Apa artinya? Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, kita sudah tahu, berarti konsumsi bertambah, dan PDB akan naik.
Ketiga, investasi (I). Ada dua bentuk investasi, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung biasanya dilakukan perusahaan, baik dalam maupun luar negeri, lewat penanaman modal jangka panjang.
Contohnya, saat Samsung memutuskan untuk membangun pabrik perakitan telepon selulernya di Indonesia pada 2014. Dalam jangka pendek, investasi tersebut akan menyerap tenaga kerja yang bertugas membangun pabrik Samsung. Begitupun dalam jangka panjang, karena Samsung tentu membutuhkan para karyawan untuk mengisi berbagai posisi di pabrik barunya tersebut.
Singkat kata, investasi Samsung akan menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam ekspansi raksasa teknologi dari Korea Selatan ini. Ketika tingkat pendapatan atau kesejahteraan masyarakat meningkat, seperti sudah kita ketahui, berarti konsumsi dan PDB juga mengalamai kenaikan.
Sementara contoh investasi tidak langsung adalah dengan membeli saham di pasar modal. Sama dengan investasi langsung, investasi di bursa saham juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, yang artinya konsumsi akan naik, juga PDB. Kenaikan pendapatan masyarakat dari pasar modal diperoleh dari capital gain dan pembagian dividen.
Keempat, ekspor bersih (X – M). Ekspor bersih adalah selisih positif antara ekspor dan impor yang dilakukan suatu negara. Ekspor berarti pemasukan pendapatan bagi negara. Impor sebaliknya, terjadi pengurangan pendapatan negara.
Dengan demikian, semakin besar ekspor makin baik bagi PDB suatu negara. Sebab, kenaikan ekspor berarti kenaikan pendapatan negara. Jika pendapatan negara meningkat artinya belanja negara bisa dinaikkan. Apabila belanja negara naik maka, seperti kita tahu, positif terhadap kenaikan kesejahteraan masyarakat.
Kembali pada pertanyaan di awal artikel ini, dengan mengikuti alur logika elemen pembentuk pertumbuhan ekonomi, kita jadi bisa memahami, alasan negara menghindari masuk jalur lambat pertumbuhan ekonomi. Sebab, itu sama artinya akselerasi kesejahteraan masyarakat sedang tersendat.
















