Jakarta – Pemerintah menargetkan Indonesia bebas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap kali memberatkan anggaran Negara pada 2015. Untuk memuluskan niat tersebut, pemerintah akan mendorong program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).
"Kita akan dorong secara bertahap penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Jadi nanti Indonesia bisa bebas dari subsidi BBM," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo di sela acara Go Gas Indonesia National Forum di Jakarta, Senin (02/12).
Ditegaskan dia, untuk tahap awal, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan tersebut bagi kendaraan milik pribadi di wilayah Jabodetabek. Mobil pribadi di kawasan tersebut akan diberi dua pilihan, yaitu menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau bahan bakar gas (BBG).
BERITA TERKAIT
Mobil pribadi yang tergolong mewah akan diwajibkan memakai BBM nonsubsidi. Namun, mobil "sejuta umat" macam Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia akan diajurkan menggunakan BBG jenis Liquid Gas Vehicle (LGV), yang tergolong murah. "Harga LCV Rp5.600 per liter. Memang lebih mahal dibandingkan Pertamax, tapi jauh lebih murah dibandingkan Pertamax yang harganya Rp8.600 per liter," kata dia.
Sementara sepeda motor, ujar Widjajono, diminta menggunakan energi menggunakan bahan bakar listrik seperti yang diterapkan di China. "Tapi kita akan dorong agar motor juga bisa menggunakan BBG LGV," kata dia.
Seiring dengan kesiapan infrastruktur konversi BBG, maka kebijakan tersebut akan diperluas ke kawasan Jawa-Bali. Target besarnya adalah penggunaan BBG oleh kendaraan umum di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Kendaraan umum akan diminta menggunakan compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi. Saat ini, BBG CNG digunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta dengan harga Rp3.100 per liter.
"Tahun depan di Jabodetabek akan diterapkan seperti itu. Pada 2015 diharapkan semua provinsi di Indonesia juga ikut," tegasnya.
Ia mengaku, pihaknya berencana untuk mengusulkan anggaran sebesar Rp960 miliar sebagai dana penunjang pembangunan infrastruktur penunjang program konversi BBM ke BBG. Namun, hal tersebut masih dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. "Nanti kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan," kata dia.
Bagai gayung bersambut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengaku siap menjadi pelaksana program konversi BBM ke BBG. "Mengambil pelajaran dan pengalaman dari program Konversi minyak tanah ke elpiji yang berjalan dengan sukes, serta pengalaman di bidang upstream, midstream, maupun downstream, Pertamina menyatakan kesiapannya untuk menjadi koordinator program konversi BBM ke gas," jelasnya.
Ia memandang perlunya ditunjuk badan usaha atau lembaga pemerintah sebagai koordinator pelaksana implementasi dan monitoring program konversi, agar program yang dicanangkan pemerintah tersebut dapat cepat terlaksana.

















