Sepanjang tahun 2011, impor beras sudah mendominasi manajemen pangan pemerintah. Kebijakan yang salah pada infrastruktur pangan dianggap jadi biang keladinya.
Oleh: Ainur Rahman
Berbicara soal beras, orang Indonesia tentu tidak akan melewatkan momen tahun 1984 di saat pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berhasil membawa Indonesia swasembada. Artinya petani di Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya sendiri tanpa harus memasak beras dari negara lain.
Dua puluh tahun berselang, kondisi tersebut justru berangsur-angsur memudar. Bahkan beberapa tahun belakangan, sawah Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Bahkan bisa dibilang tahun ini adalah yang terburuk dalam hal kebergantungan dengan beras asing. Tengok saja, sepanjang 2011 ini, impor beras terus dilakukan. Oktober 2011 ini saja Indonesia masih mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 500 ribu ton setelah sebulan sebelumnya juga mengimpor dari negera yang sama sebanyak 200 ribu ton.
Bahkan jika saja Thailand tidak terkena bencana banjir maka beras asal Negeri Gajah Putih itu bakal pula membanjiri Indonesia. Ironisnya begitu beras Thailand gagal didapat, beras dari India sebanyak 500 ribu ton bakal menyerbu Indonesia.
Dari rentetan kejadian di atas, pemerintah sepertinya tidak punya kuasa melepas belenggu impor beras. Padahal, dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki sejatinya Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi Ini, tidak perlu impor beras. Beras adalah makanan pokok penduduk Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 220 juta jiwa. Dan saat ini lebih dari 8,061 juta hektar tanah di atas bumi Indonesia adalah persawahan.
ika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) soal ketersediaan pangan, produksi padi dalam negeri dari sawah-sawah itu mencapai 68 ton gabah kering giling atau setara 39 juta ton beras. Jika asumsi konsumsi 139,15 kilogram per kapita per tahun, total konsumsi 237,6 juta penduduk seharusnya 33 juta ton.
Maka andaikata perhitungan data produksi pangan tersebut benar adanya, semestinya pemerintah memiliki surplus beras sebanyak 6 juta ton, sehingga tidak perlu mengimpor beras. Namun faktanya, Indonesia tetap mengimpor beras dalam jumlah besar.
Sejak Januari hingga Agustus 2011, jumlah beras impor yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 1,62 juta ton. Impor tertinggi pada periode Januari hingga Agustus 2011 berasal dari Vietnam yang mencapai 905.930 ton atau 55,83 persen. Dari sisi nilai impor asal Vietnam yang bernilai 460,28 juta dollar AS ini mencapai 53,44 persen.
Lalu apa yang salah dengan kebijakan manajemen pangan terutama beras selama ini? Dari pendapat beberapa pengamat dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian pangan sudah mengalami “kerusakan” di sektor-sektor pendukung, khususnya pada infrastruktur pertanian.
Jaringan irigasi yang dibiarkan tak terawat bahkan rusak hingga berkurangnya lahan pertanian menjadi bukti tersahih yang bisa dilihat.
Dari data pelaku usaha pertanian jaringan irigasi yang rusak mencapai 43,8 persen atau 3,5 juta hektar dan pemerintah dianggap tak memiliki kemauan dan upaya untuk memperbaiki. Salah satu indikator tak adanya upaya adalah dana perbaikan irigasi yang tak disediakan.
Menurut Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir, untuk merehabilitasi seluruh jaringan irigasi di Tanah Air memang butuh banyak biaya. “Diperkirakan dana yang dibutuhkan sebesar Rp100 triliun. Sedangkan anggaran pemerintah tidak memadai,” kata dia.
Irigasi yang rusak serta kelambanan pemerintah dalam membenahi dan membangun jaringan yang baru tentu menjadi sebongkah batu besar yang menghalangi upaya meningkatkan produksi pangan di Tanah Air.
Bahkan menurut pakar dan pemerhati sektor pertanian, investasi irigasi selama masa reformasi ini nyaris nol, tidak ada jumlah yang berarti. Itupun, hanya ditopang biaya operasi, sedangkan biaya operasi dan pemeliharaan kecil.
Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Mochammad Maksum Machfud. Selain itu memperbaiki irigasi, sambung dia, pembangunan waduk juga perlu dilakukan karena kualitas waduk nasional yang masih buruk. “Saat ini, waduk yang ada di Tanah Air hanya mampu mengairi 11 persen lahan pertanian, atau hanya 800 ribu dari 7,5 juta hektare lahan,” ujar Maksum.
Menurut dia, 54 persen atau 1,25 juta ha sistem irigasi teknis kewenangan pemerintah pusat berada dalam kondisi rusak serius dengan rincian 15 persen rusak parah, 60 persen rusak sedang dan 25 persen rusak ringan. Sementara itu, dari 765.000 hektare irigasi kewenangan pemerintah daerah, 60 persen atau lebih dari 425.000 ha dalam kondisi rusak.
Kondisi itu diperparah lagi dengan kemerosotan daya tampung reservoir air dan waduk-waduk air sudah parah dan tidak jelas rehabilitasinya. Begitu pula mutu daerah aliran sungai (DAS), selain juga kapasitas serap air dan water holding capacity merosot. “Nyaris semua waduk yang ada, sudah merosot berat life expectancy dibandingkan dengan umur teknis menurut desainnya,” kata Maksum.
LAHAN SUSUT
Di sisi lain, persoalan yang tak kalah gentingnya yang membuat produksi pertanian berkurang adalah area persawahan untuk bertanam padi yang terus menyusut akibat pengalihan lahan.
Menurut Ekonom Indef, Bustanul Arifin, pengalihan penggunaan sawah produktif menjadi kegunaan lain telah melebihi 100 ribu hektar per tahun. “Dan ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan pemerintah yang mencetak sawah baru kurang dari 50 ribu hektar per tahun,” jelas dia.
Pemerintah memang sudah mencanangkan untuk mencetak sawah baru dalam program peningkatan produksi pangan sebanyak 50 ribu hektar. Jika jumlah itu jadi direalisasikan tetap ada gap 50 ribu hektar seperti yang dikatakan Bustanul.
“Berkurangnya areal persawahan produktif akan semakin besar setiap tahunnya. Karena itu yang ideal untuk mencapai target surplus padi, pemerintah harus menggenjot pembukaan sawah-sawah baru 200 ribu hektar per tahun,” kata dia seraya menambahkan bahwa sejak tahun 1996 hingga 2010 peningkatan produktifitas hanya di di bawah satu persen.
Apa yang diutarakan oleh Bustanul yang juga Guru Besar Pertanian Universitas Lampung, tidak jauh berbeda dengan data BPS. Saat ini Luas lahan sawah di Indonesia berdasarkan data mencapai 8,061 juta hektar terdiri dari sawah irigasi mencapai 4,896 juta hektar dan sawah non irigasi mencapai 3,16 juta hektar.
Bahkan Kepala BPS, Rusman Heriawan mengakui adanya penyusutan luas panen lahan padi nasional. Tahun ini saja, kata dia, ada penyusutan seluas 12,63 ribu hektar atau 0,1 persen total luas lahan. Secara keseluruhan, lahan pertanian di Indonesia berkurang 27 ribu hektar pertahun. “Sehingga, penurunan luas panen tidak hanya terjadi pada padi, tetapi juga pada komoditas lainnya, seperti kedelai,” tutur Rusman yang kini menjadi Wakil Menteri Pertanian.
Di samping permasalahan penyusutan luas lahan tersebut, pertanian Indonesia hingga saat ini, sambung dia, masih tetap menghadapi persoalan-persoalan klasik. Antara lain kelangkaan pupuk menjelang masa tanam, kekeringan di saat kemarau, kebanjiran di musim hujan, harga anjlok ketika panen dan mencekik saat paceklik.
Tahun depan, seharusnya kondisi tersebut bisa di atasi mengingat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah sejak tahun lalu menargetkan swasembada beras pada 2014. Untuk mendukungnya pada 2012, pemerintah punya rencana untuk membangun jaringan irigasi seluas 500 ribu hektar. Pembangunan ini akan dilakukan Kementerian Pertanian berkerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan akan diprioritaskan di sentra produksi padi.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengatakan, pembangunan jaringan irigasi tersebut berupa irigasi tersier di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk perbaikan jaringan irigasi dan pembuatan irigasi baru.
Sementara itu, dalam kebijakan anggaran 2012, pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp41,9 triliun untuk pengembangan ketahanan pangan. SP
