Tangerang – Selama semester pertama tahun ini, Direktorat Jendendal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kemenhum HAM menerima 16 pengaduan terkait pelanggaran merek, hak cipta, desain industri, hingga paten. Sementara penindakan pelanggaran HKI sendiri baru meliputi 4 kasus di area Jakarta, Batam, dan Timika.
"Tahun ini kita sudah lakukan empat kali penindakan. Kalau yang sudah diputus pengadilan baru dua kasus. Sedangkan pengaduan yang masuk sekira 16 pengaduan," ungkap Kepala Seksi Penindakan Ditjen HKI Kemenhum HAM, Marudut Manurung, di sela kampanye "Indonesia Tolak Barang Palsu" di Terminal 2F Bandara Soeta, Tangerang, Rabu (25/9).
Dia menjelaskan, jika dibandingkan tahun lalu, pengaduan di tahun ini mengalami penurunan. Adapun di 2012 Ditjen HKI menerima sekira 60 pengaduan, dan 25 di antaranya sudah dilakukan penindakan. Dari penindakan yang ada, paling banyak ditemukan adalah pelanggran merek, diikuti hak cipta, desain industri, dan terakhir paten.
BERITA TERKAIT
"Ada dua kasus merek yang sudah diputus pengadilan, yakni pelanggaran suku cadang kendaraan yang diputus 27 Desember 2012, dan casing handphone yang diputus Mei 2013," sebut Marudut.
Sedangkan untuk empat penindakan selama 2013, Marudut menguraikan, hal itu dilakukan di Jakarta, Timika, dan Batam. Penindakan pertama adalah cakram optik di pusat pertokoan Glodok sekitar 25 ton, dan di daerah Kapuk. "Yang di Kapuk tinggal puing, karea sudah dihancurkan untuk didaur ulang,"ujar dia.
Penindakan kedua adalah terkait korek gas di empat TKP, yakni Bogor, Lodan, Kramat Jati, dan Batam. Ketiga, terkait dengan pelanggaran merek Honda untuk pompa – generator di Timika. "Yang ini sebenarnya sudah kita sosialisasi, tetapi barangnya masih ada sisa di gudang. Kita tetap sita," jelas Marudut.
Sementara penindakan terakhir, yakni di area Batam, terkait dengan merek jasa dari PT Kimia Farma. "Dia itu toko obat, tetapi pake nama Kimia Farma secara ilegal," ungkap Marudut.
Saat ditanya berapa kerugian negara yang bisa ditaksir dari jenis pelanggaran HKI yang ada, Marudut mengakui sulit untuk menyimpulkan. Mengingat banyaknya barang di TKP. "Bisa saja miliar. Liat saja cakram optik itu sudah 25 ton. Hitung saja 1 ton berapa nilainya. Ini mereka tidak bayar pajak sama sekali. Belum lagi kerugian dari pihak konsumen," pungkas dia.
















