Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa sektor properti beberapa tahun terakhir laksana safe haven buat investor dalam menempatkan dananya di dalam negeri. Bahkan tiga tahun belakangan pertumbuhannya bisa menembus 30 persen.
Di saat itulah muncul trauma pemerintah akan krisis 15 tahun silam. Kenaikan harga-harga properti yang terus menerus mengingatkan pemerintah akan fenomen bubble properti pada pertengahan tahun 1997 yang kemudian pecah dan mengakibatkan krisis ekonomi di sepanjang tahun 1998-2000.
Mulai tahun lalu, didorong oleh kekhawatiran gelembung properti yang makin mengancam, pemerintah mulai melakukan pengetatan dengan mengharuskan konsumen menyediakan uang tunai ketika akan membeli rumah lewat bank. Tujuannya agar pembelian rumah itu tidak digunakan untuk ajang investasi apalagi spekulasi.
Akan tetapi aturan itu tidak mempan. Minat masyarakat untuk membeli rumah meningkat, mengejar harga rumah yang juga meningkat bahkan dengan kenaikan yang bisa dibilang ‘gila-gilaan’.
Dalam survei yang diumumkan Juni lalu, Bank Indonesia menemukan fakta yang sungguh membuat kaget. Berdasarkan catatan itu, terdapat ribuan nasabah yang sedang mencicil dua rumah dalam waktu yang bersamaan. Bahkan ada yang mencicil hingga 15 rumah sekaligus.
BI lantas menambah intensitas pengetatan lagi pada sektor properti ini. Aturan yang keluar pada medio Oktober lalu, ikut mengatur penggunaan pinjaman bank untuk membiayai down payment dan serta memasukkan pinjaman bank syariah dalam aturan itu. Pada regulasi sebelumnya ketentuan tersebut belum termaktub.
Selain itu, peraturan baru itu juga melarang bank meyalurkan kredit untuk rumah yang dibeli secara inden. Aturan ini jelas mendapat tentangan dari pengembang dan pengusaha yang terkait dengan bisnis properti, meski ia hanya berlaku pada rumah kedua.
Ali Tranghada, pengamat properti dari Indonesia Property Watch menuturkan beleid KPR inden itu bakal memberatkan pengembang properti. Terutama akan berdampak kepada para pengembang yang biasanya membangun rumah dalam jumlah banyak. “Adanya aturan ini maka para pengembang harus mengurangi pembangunannya,” kata Ali.
Meski demikian, lanjut Ali, di sisi lain ada positifnya. Dengan adanya aturan ini para pengembang dapat menggunakan uang pinjaman dari perbankan, tidak hanya untuk membangun apartemen atau perumahan tapi digunakan untuk membeli tanah juga.
Aturan yang luncur pasca turbulensi di sektor keuangan dinilai akan memberi dampak signifikan pada upaya mengerem laju pertumbuhan sektor properti. Setidaknya itulah yang diharapkan oleh otoritas. Namun demikian, kenyataan berbicara lain.
Hingga kuartal III-2013, meski perekonomian Indonesia secara umum mulai menunjukkan pelambatan tetapi beberapa sektor tetap mencatatkan pertumbuhan tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, berdasarkan pertumbuhan year on year, ada tiga industri teratas yang mengalami pertumbuhan selama periode tersebut.
Pertama adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, yang tumbuh 10,46 persen. Kedua, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang mencapai 8,09 persen. Sedangkan yang terakhir sektor konstruksi, yang naik 6,24 persen.
Minat Tetap Tinggi
Tingginya sektor-sektor yang ada kaitannya dengan properti tentu mengindikasikan bahwa pelaku usaha dan pemilik modal masih terus meyakini bahwa sektor itu menguntungkan. Setyo Maharso, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), mengungkapkan tingginya pertumbuhan sektor properti didorong tingginya angka backlog atau kekurangan pasokan.
Menurut dia, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus diselesaikan. Walaupun di sisi lain, Setyo mengungkapkan bahwa kurangnya hunian juga menjadi pemacu pertumbuhan industri ini.
Fakta itu juga diperkuat dengan survei BI yang mencatat 42,5 persen dari 5.000 orang responden dalam survei terkait pilihan investasi, memilih sektor properti sebagai pilihan utama. Ekspektasi kenaikan harga yang pesat menjadi pertimbangan utama para responden memilih investasi properti.
Asisten Gubernur BI Mulya E. Siregar mengatakan, survei yang dilakukan menempatkan 42,5 persen responden memilih investasi di sektor properti. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada deposito, emas, reksadana dan sebagainya.
“Untuk rencana satu tahun ke depan, sebanyak 64 persen responden memilih investasi sektor properti. 81,1 persen responden menyebutkan alasan investasi sektor properti adalah adanya ekspektasi kenaikan harga,” kata dia.
Berlandaskan survei itu pula, BI bergeming dari upaya untuk memperketat sektor properti agar tidak memberikan pengalaman pahit buat sektor keuangan nasional. Untuk menjangkar kenaikan harga properti yang sangat tinggi dan cenderung melenceng dari harga riilnya, BI memperketat aturan manajemen risiko pemberian kredit di sektor properti dengan menetapkan atura LTV yang berbeda bagi debitor KPR pertama, dengan KPR kedua, dan seterusnya. Selain itu, bank sentral juga membatasi pemberian KPR untuk rumah inden hanya kepada debitor KPR rumah pertama.
Tingginya pertumbuhan KPR sudah barang tentu akan memunculkan risiko bubble akibat kenaikan harga rumah atau properti secara tidak lazim. Menurut Mulya, indeks harga properti residensial pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gross domestic product (GDP) per kapita Indonesia.
“GDP per kapita lebih lambat dari pertumbuhan indeks harga properti residensial. Jika GDP per kapita pertumbuhannya hanya 1-2 persen, maka kenaikan indeks properti lebih tinggi dari itu. Indonesia belum bubble properti, tapi jika berdiam diri, maka tentu bisa bubble,” tegas dia.
Lebih rinci, lanjut Mulya menyebut, harga indeks residensial terus naik mencapai 11,2 persen pada kuartal I-2013, kemudian 13,51 persen pada kuartal II-2013, dan sebesar 14,64 persen pada kuartal III-2013. Beberapa bank bahkan berani memberikan rasio LTV yang cukup tinggi, sehingga hampir seluruh risiko ditanggung sendiri oleh bank. “Kami melihat ada risiko di sini. Perilaku seperti ini jauh dari sikap hati-hati. Kami tentunya tidak ingin alami krisis seperti negara lain, maka harus antisipasi,” tutur Mulya.
Artinya, kendati digoyang kenaikan suku bunga, data pertumbuhan KPR masih tinggi. Seperti catatan BI bahwa KPR tipe 22 sampai dengan 70 meter persegi, masih tinggi, tumbuh 28,5 persen. Sementara hingga Oktober 2013, pasca terbitnya ketentuan LTV baru, porsi KPR tipe kecil juga masih mendominasi. Disusul kemudian oleh KPR tipe di atas 70 m2. Bahkan, sejak Juni 2013, untuk kali pertama, pertumbuhan nominal KPR tipe 22-70 mencapai Rp 31,8 triliun, melebihi KPR tipe 70 senilai Rp 21,5 triliun.
Akan tetapi CEO Margahayu Land, Hari Raharta Sudrajat berpandangan lain. Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Real Estate Indonesia (REI) Pusat ini mengatakan pertumbuhan porsi KPR dan kenaikan harga rumah di bawah tipe 70 justru masih dalam taraf normal. “Yang membeli rumah di bawah tipe 70 itu kan didominasi oleh pengguna akhir. Jadi, masih wajarlah kenaikan harga tersebut,” imbuh Hari.
Bahkan, lanjutnya, pertumbuhan akan kian melesat bila regulator juga mendukung bisnis ini berupa pemberian insentif yang memicu produksi rumah terus tumbuh. Masalah pembiayaan pun seharusnya diberi kelonggaran, untuk menjaga dan mempertahankan sektor ini tetap positif.
Risiko Kredit
Walaupun demikian, baik REI dan BI mengakui, pada triwulan keempat tahun ini, sektor real estate akan melambat karena terimbas aturan yang baru saja diluncurkan. Kebijakan tersebut di antaranya berupa larangan inden oleh BI, ketentuan baru soal LTV, di samping pula terus merangseknya harga tanah dan tingginya posisi BI Rate yang sudah mencapai 7,5 persen. “Sekarang ini bank sudah menghentikan KPR mereka, karena ada surat edaran BI. Sebab itu, kuartal keempat ini pasti ada pelambatan,” tegas Setyo.
Kondisi perlambatan pertumbuhan sektor properti mulai terlihat. BI mencatat pertumbuhan KPR pada Oktober 2013 melambat menjadi 0,54 persen dari sebelumnya sebesar 2,42 persen setiap bulannya mulai awal tahun ini.
Namun, BI belum bisa memastikan turunnya pertumbuhan KPR ini akibat ketentuan LTV atau karena BI rate. Pasalnya, secara year on year, pertumbuhan KPR per Oktober 2013 sebesar 30,8 persen, turun dibandingkan Agustus dan September 2013 yang masing-masing tumbuh sebesar 31 persen dan 31,9 persen. Sementara berdasarkan sistem informasi debitur Bank Indonesia, pihaknya menemukan ada 35.298 debitur memiliki KPR lebih dari satu dengan total nilai Rp 31,8 triliun. “Ini lumayan besar,” ujar Mulya dari BI.
Hingga kuartal III-2013, rasio kredit bermasalah atau NPL kredit sektor perumahan mencapai 5 persen. Besaran NPL tersebut, dinilai masih dalam level aman. Meski begitu, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Sebab, dengan kenaikan harga yang begitu cepat, harus ada pengaturan yang tepat. “Kalau tidak, pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) per kapita itu lebih lambat dibandingkan indeks harga properti,” tambah Mulya.
Ancaman NLP sejatinya sudah mulai terasa ketika banyak nasabah yang mulai menjerit akibat mulai melambungnya bunga KPR. Bank kini ada yang mematok suku bunga KPR-nya di level 13 persen. “Saya dapat bunga KPR di tahun pertama 9,9 persen fix di BNI. Setelah berjalan setahun saya dapat surat review bunga kredit yang disesuaikan menjadi sebesar 13 persen,” ungkap Yanti, nasabah KPR BNI dalam surat pembacanya ke salah satu media online belum lama ini.
Tak pelak cicilan nasabah tersebut yang awalnya hanya berkisar Rp2,2 juta kini naik menjadi Rp2,8 juta per bulannya. Dia bercerita, sejak 2009 suku bunga berjalan KPR BNI berada 13 persen. Penurunan BI Rate ke 6,5 persen secara berangsur dari tahun 2009 ternyata tidak membuat BNI menurunkan bunganya.
BERITA TERKAIT
Evaluasi Target 2014
Tahun depan para pelaku bisnis properti dan juga bank tentu akan makin berhati-hati dalam menyalurkan kredit perumahan. Beberapa pengembang bahkan sudah pasang kuda-kuda akan me-review ulang target-targetnya tahun depan. “Untuk marketing sales kami di tahun ini masih optimistis. Tapi kami harus review ulang untuk yang 2014,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk (DILD) Theresia Rustandi.
Per September 2013, marketing sales Intiland melonjak 46,1 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilainya menjadi Rp2,01 triliun. Tahun ini diharapkan marketing sales bisa mencapai Rp2,2 triliun. Namun tahun depan sulit diprediksi.
Hal senada disampaikan Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus Santoso. Naiknya suku bunga acuan mendorong kenaikan suku bunga kredit yang semakin membebani pemilik KPR. Kenaikan suku bunga memicu penurunan permintaan KPR di Ciputra. Sebelumnya, sekitar 50 persen penjualan perseroan merupakan KPR. “Beberapa bulan belakangan turun jadi 30-40 persen,” ujar Tulus.
Hal lain yang mengganggu, adalah tahun depan merupakan tahun politik. Menurut Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), penyelenggaraan pemilu bisa menggerus pasar properti komersil menengah atas sekitar 20 persen. Sebab, calon konsumen biasanya akan berpikir ulang untuk berinvestasi di tahun politik.
Sebaliknya, lanjut Eddy, bisnis properti menengah bawah tidak akan terkena dampaknya. “Ini dikarenakan, biasanya, masyarakat kelas menengah bawah akan sangat diuntungkan dengan adanya tahun politik. Banyak di antara mereka yang mendapatkan order atau pemesanan barang dari mereka yang berpolitik,” paparnya.
















