BERITA TERKAIT
It’s time to break down the silos. Selama ini, berdasarkan pengalaman pengelolaan risiko bank-bank khususnya di Tanah Air, banyak kejadian fraud di masa lalu, kembali terulang di masa kini. Atau ada risiko yang muncul tanpa diketahui oleh bagiannya karena siklus pengawasan dari audit internal yang terlalu lama. Fenomena itu terjadi karena masih banyak bank yang mempraktikan pengawasan secara terpisah atau koordinasi pengawasan yang lemah.
Dengan kalimat lain, bagian-bagian dalam pengelolaan risiko di perbankan masih bekerja sendiri-sendiri seperti hidup dalam silo atau tempat menyimpan biji-bijian yang biasa dilakukan masyarakat agraris di zaman dahulu.
Sebagai sebuah industri penyedia jasa keuangan yang paling responsif pada perubahan, pemangku kepentingan perbankan terus memperbaiki sistem pengelolaan risiko yang ada. Kini muncul pendekatan baru dalam manajemen risiko yang bernama combined assurance.
Sesuai namanya, metode ini menggabungkan atau mengintegrasikan peran pihak-pihak penyedia assurance di bank agar lebih koordinatif dan koorporatif. Sehingga tidak berlebihan bahwa combined assurance dikatakan sebagai alat yang mampu meruntuhkan sekat-sekat pengawasan dalam perbankan.
Karena pentingnya metode baru itu, tidak berlebihan jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar perbankan segera mempelajarinya agar ketika saatnya nanti muncul aturan tersebut, bank sudah siap.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad. Dia meminta agar pelaku industri keuangan mengimplementasikan metode yang meng-highlight tiga hal, yaitu governance, risk management, dan compliance (GRC) agar menjadi lebih sehat, stabil dan mampu bersaing di tingkat global.
Bahkan untuk menunjukkan bahwa metode itu sangat penting untuk segera diimplementasikan, OJK memberikan deadline penerapan GRC di akhir tahun ini. Menurut Muliaman, rencana GRC bukan hal baru di industri keuangan. Implementasi GRC sudah dibahas sejak lama di industri keuangan, terutama setelah krisis global 2008. OJK juga akan membuat guideline mengenai penerapan GRC bagi sektor jasa keuangan. “Agar kemudian juga ada pemahaman yang sama. Sebab, bila tidak sama nanti industri ke mana, kami (OJK) ke mana,” ujar Muliaman.
Penerapan GRC ini bertujuan untuk mencegah atau mendeteksi secara dini berbagai risiko eksternal maupun internal. GRC memiliki cakupan yang luas, yaitu Enterprise Risk Management (ERM), operational risk management, incident management, dan area-area terkait lainnya. Walaupun konsep ini sudah diperkenalkan setidaknya sejak 2002, tapi tantangan-tantangan baru juga berdatangan setiap harinya seiring dengan cepatnya perubahan bisnis, lahirnya teknologi-teknologi baru, inovasi-inovasi produk, hingga perkembangan merger dan akuisisi di antara perusahaan.
Menurut Muliaman, penerapan GRC di lembaga keuangan memerlukan empat hal, yaitu strategi, proses bisnis, teknologi, dan SDM yang menjalankannya. Sinergi keempat hal itu merupakan hal penting. Mengenai penerapan GRC di masing-masing pelaku industri, baik bank maupun nonbank, diakuinya ada beberapa yang sudah siap, dan ada yang masih belajar. “Karena memang untuk implementasi GRC ini perlu investasi dana yang tidak sedikit,” jelasnya. Menurutnya, para pelaku industri sudah berusaha mengintegrasikan GRC ini, khususnya ke anak usahanya. “Targetnya akhir tahun ini dapat terlaksana,” kata dia.
Keberadaan OJK memang memberi pengaruh besar terhadap integrasi pengaturan dalam industri jasa keuangan. Akan tetapi, menyangkut integrasi GRC, seorang konsultan manajemen IT, Umar Alhabsyi mengatakan bahwa hal itu tidak sesederhana yang dibayangkan karena di dalamnya mengandung kompleksitas tersendiri.
Dalam sebuah tulisannya di Compliance News, sebuah majalah yang dikelola Forum Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), Umar menjelaskan bahwa kompleksitas itu bisa dilihat dari tuntutan multi-regulasi, baik regulasi vertikal industri (misal: Basel II), regulasi horisontal (misal: peraturan menteri BUMN), kebijakan tata kelola internal, regulasi internasional, regulasi regional, dan regulasi lokal.
Kemudian juga adanya cakupan lingkup yang luas, seperti risiko operasional, kontrol finansial, IT Governance, anti fraud, Business Continuity, dan Informasi Keamanan. Terakhir, masing-masing lingkup yang disebutkan tadi ditangani oleh proyek-proyek terpisah, dengan obyektif, mitra konsultan, metodologi dan pendekatan, serta pemangku kepentingan masing-masing.
Adanya kompleksitas tersebut membuat kebanyakan perusahaan mengelola proyek-proyek GRC secara terpisah-pisah sehingga timbul masalah seperti inkonsistensi metodologi, duplikasi aktifitas, perspektif yang tidak seragam terhadap risiko dan kepatuhan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan implementasi GRC yang terintegrasi pula. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek “G”, “R”, dan “C” dari GRC. Beragam pemodelan diajukan oleh berbagai pihak dalam rangka menerapkan GRC terintegrasi ini.
Praktik di Bank
Meski demikian bukan berarti bahwa metode combined assurance ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diaplikasikan. Salah satu contoh bank nasional yang telah menjalankan GRC Adalah BCA.
Bank yang kini mayoritas sahamnya dimiliki oleh grup Djarum memiliki enam anak usaha yang bergerak di berbagai sektor industri keuangan. Ada BCA Syariah, BCA Finance, CS Finance, BCA Insurance, BCA Sekuritas, kemudian BCA Finance Limited yang berbasis di Hong Kong. Dengan berbagai anak usaha tersebut yang seluruhnya terjun di industri jasa keuangan, bila satu anak usaha saja bermasalah tentu berpotensi mengguncang kinerja BCA sebagai bank induk.
Oleh karena itu, BCA sangat menekankan implementasi Governance, Risk, & Compliance (GRC) untuk mengelola organisasi bisnisnya agar tetap sehat. “Sebenarnya GRC menjadi hal yang sangat penting. Apalagi kalau kita sudah masuk ke sistem konglomerasi,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja.
Ia mengatakan, bank memerlukan laporan yang holistik dan menyeluruh terkait GRC di berbagai bidang, meliputi operasi, proses, transaksi, sistem dan data. Strategi GRC di sebuah bank layaknya sebuah hub atas interaksi dinamis yang terintegrasi, informasi, analitik, reporting, dan monitoring.
Kombinasi laporan GRC akan disadur ke dalam GRC dashboard yang akan dijadikan landasan berpikir manajemen dalam menghasilkan keputusan strategis. Governance, komponen pertama dari GRC meliputi kebijakan dan prosedur perusahaan, perencanaan strategi, serta pemantauan kinerja. Sedangkan risk meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, serta kerugian dan insiden. Dan, compliance menyangkut aktivitas kontrol, pengujian kontrol, dan internal audit.
Untuk metode penilaian good corporate governance (GCG), Jahja mengatakan, sesuai SE BI No.15/15/DPNP, penilaian dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi tiga aspek governance. Aspek yang pertama ialah Governance Structure. Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank.
Aspek berikutnya, Governance Process. Aspek ini akan menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank. Aspek terakhir yakni Governance Outcome. Menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.
Sementara Manajemen Risiko, sebagai salah satu komponen dari GRC, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sudah lama diimplementasikan BCA. Pengawasan dan pengelolaan risiko di BCA dimulai dari Dewan Komisaris yang aktif terlibat dalam penetapan kerangka kerja pengelolaan resiko secara keseluruhan, serta bertanggung jawab mengkaji pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko, menyetujui penyusunan kebijakan pengelolaan resiko dan mendelegasikan pengawasan dan pengelolaan sehari-hari kepada Direksi.
Direksi kemudian melaksanakan mandat tersebut dengan menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan lebijakan pengelolaan risiko. Di samping itu, direksi juga berperan aktif dalam pengelolaan risiko ini. Selanjutnya, direksi mendelegasikan wewenang persetujuan kredit kepada pejabat yang memenuhi syarat dan memberikan persetujuan atas usulan kredit di atas batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, yang beranggotakan beberapa Direktur, para Kepala Divisi Pengelolaan Resiko serta pejabat terkait bidang pengelolaan resiko lainnya. Direksi juga dibantu oleh Komite Kebijakan Kredit, Komite Risiko Operasional, Komite Risiko Pasar, dan Komite Asset dan Liabilitas (ALCO) guna mengidentifikasi, mengukur dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi Bank dalam kegiatan bisnisnya.
Bank lain yang sudah mengimplementasikan manajemen risiko lanjutan adalah Bank Mandiri. Bank BUMN yang memiliki total aset mencapai Rp674,74 triliun per Juni tahun ini, mempunyai strategi khusus dalam menerpkan manajemen risiko. Direktur Risk Management Bank Mandiri Sentot A. Sentausa mengatakan, Bank Mandiri selalu memperhatikan aspek manajemen risiko dan keamanan dalam upaya mengembangkan bisnis. “Kami ingin menjadi bank transaksional utama di Indonesia, karena itu kami selalu konsisten melakukan upaya mitigasi,” kata Sentot.
Selain performa kinerja keuangan, penghargaan pun menjadi bukti efektifitas implementasi yang dilakukan oleh bank hasil merger itu. Pada 2012, Bank Mandiri menggondol dua penghargaan, Best Acquiring Institution in Southeast Asia. Penghargaan itu diberikan kepada Bank Mandiri untuk budaya dan praktek manajemen resikonya yang kuat. Bank Mandiri menjalankan Enterprise Risk Management (ERM).
ERM merupakan pengelolaan risiko secara terintegrasi, yang menghubungkan antara strategic planning, risk appetite, business execution, risk assessment dan performance evaluation, dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan bisnis sesuai risk-adjusted return serta memaksimalkan shareholder value. Implementasi ERM sekaligus menjadi wahana untuk penerapan Basel II dan III di Bank Mandiri secara bertahap sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia.
Dengan ERM, Bank Mandiri memiliki kemampuan untuk menentukan secara tepat permodalan yang dibutuhkan untuk meng-cover risiko-risiko di Bank, mengalokasikan modal ke seluruh lini bisnis secara efisien dan rasional, serta mengidentifikasi peluang untuk melakukan diversifikasi dan optimalisasi portfolio. ERM juga memberikan common language bagi seluruh unit kerja sehingga dapat meminimalkan “silo” di antara unit kerja serta meningkatkan keterkaitan antara fungsi manajemen risiko dengan pengendalian internal, termasuk kepada seluruh perusahaan anak. Selain itu, ERM akan ikut berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis dan risiko. Implementasi ERM System Bank Mandiri dalam skala yang komprehensif merupakan yang pertama diterapkan di Indonesia. Keberhasilan penerapan ERM System juga diakui secara internasional, antara lain oleh The Asian Banker melalui penghargaan The Asian Banker Risk Management Award 2013 untuk kategori Enterprise Risk Management Project.
Penerapan manajemen risiko di Bank Mandiri melalui kerangka ERM dilakukan dengan pendekatan two-prong, yaitu pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional, sehingga diharapkan tercapai pengelolaan risiko yang melekat dalam pengelolaan bisnis. Empat komponen utama pendukung penerapan pendekatan two-prong ini adalah Organisasi & Sumber Daya Manusia, Kebijakan & Prosedur, Sistem dan Data, serta Metodologi/Model dan Analytics.
















