BERITA TERKAIT
Manajemen risiko mulai menjadi telaah serius pada zaman modern ini, sejak tahun 1955. Hal itu dikatakan oleh Georges Dionne, seorang profesor keuangan dari Kanada dalam makalahnya berjudul Risk management: History, definition and critique, yang terbit 6 September 2013. Sejak awal 1970-an, kata Dionne, konsep manajemen risiko keuangan mengalami perkembangan pesat. Manajemen risiko bahkan meluas pada perlindungan di pasar asuransi, yang sekarang dianggap sebagai alat perlindungan persaingan yang melengkapi beberapa kegiatan manajemen risiko lainnya.
Kemudian memasuki akhir 90-an dan awal 2000-an, manajemen risiko menjadi disiplin yang berkembang pesat seiring dengan semakin kompleksnya persoalan di sektor keuangan. Peristiwa 11 September 2001 yang menggemparkan dunia, kemudian membuat perhatian terhadap manajemen risiko semakin besar.
Tidak lama setelah peristiwa itu, Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan, yang menggabungkan pendekatan manajemen risiko dengan pengendalian internal.
Kemudian di Inggris, Global Futures menyelenggarakan riset manajemen risiko yang disponsori oleh Lloyd’s London dan AIRMIC. Riset tersebut bertujuan mengetahui reaksi masyarakat dunia terhadap peristiwa 11 September. Hasilnya, pada akhir Juni 2002 mereka menerbitkan standar Manajemen Risiko yang merupakan hasil karya gabungan dari tiga organisasi manajemen risiko utama di Inggris, yaitu The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC,) dan The National Forum for Risk Management in the Public Sector (ALARM).
Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Perhatian terhadap manajemen risiko pun ikut meningkat. Milestone pentingnya adalah ketika Bank Indonesia menerbitkan aturan No 5/8/PBI tahun 2003 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Perbankan.
Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka mulai 1 Januari 2004 seluruh perbankan nasional yang memiliki aset di atas Rp10 triliun harus mempunyai direktur manajemen risiko. Kemudian dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang diterbitkan pada 29 September 2003, bank besar diwajibkan memitigasi delapan risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan.
Dalam surat edaran itu disebutkan penerapan manajemen risiko secara efektif dan menyeluruh wajib dilakukan oleh bank selambat-lambatnya 31 Desember 2004. Untuk bank yang beraset kecil tidak semua risiko itu harus dimitigasi. Dan setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan profil risiko dan laporan produk serta aktifitas baru kepada Bank Indonesia.
Kemudian pada Juli 2009, BI mengeluarkan lagi peraturan mengenai manajemen risiko dalam bentuk PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI yang terbit tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Di dalam aturan tersebut, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan. Bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko. Dalam ketentuan ini ada 8 risiko yang merupakan prinsip Basel II. Sementara bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
Menurut Wimboh Santoso, yang kini menjabat Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF), manajemen risiko diterapkan secara formal bermula ketika para praktisi melihat bahwa bank harus menyediakan modal yang cukup untuk men-cover potensi risiko atau kerugian ke depan. “Itulah yang dinamakan dengan risk based capital,” kata dia.
Penerapan ilmu ini mulai ada sejak 1980-an kemudian secara formal sekitar 1988. Sementara di Indonesia risk based capital mulai efektif berlaku pada 1992. Regulator pun mulai sepakat penggunaan risk based capital seperti yang kemudian termaktub dalam di Basel I.
Krisis 1997/1998 kemudian membuat penanganan risiko mencapai tahap penting. Setelah itu terbitlan Basel II yang mengakomodasi perhatian pada operational risk. Dan pada 2009 muncul perhatian pada risiko sistemik sehingga permodalan harus bisa memperhitungkan risiko sistemik.
Otoritas perbankan nasional, pasca krisis moneter 16 tahun lalu, menjadi kian mengetatkan aturan mengenai manajemen risiko. Otoritas tidak mau krisis yang meluluhlantakkan sektor keuangan dan menimbulkan trauma itu kembali mengancam dan bahkan terjadi di Indonesia.
Pelaku industri perbankan pun memiliki kesadaran serupa meski pada praktiknya mereka harus berhadapan dengan beragam aturan yang ketat. Direktur Manajemen Risiko PT Bank International Indonesia (BII) Tbk Hedy Maria Helena Lapian mengatakan, manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasional bisnis bank. Divisi ini penting untuk memantau penyaluran kredit tetap berkualitas. “Misalnya, seorang pegawai bank harus mengenal siapa nasabahnya. Jadi, nasabah yang dikucurkan kredit itu harus diketahui karakternya bahwa nasabah memiliki kemampuan membayar. Di sini tidak hanya manajemen risiko, tapi juga semua pegawai,” kata dia.
Hedy mengakui bahwa pelaksanaan manajemen risiko berdampak sangat besar, terutama dalam meminimalkan terjadinya penyaluran kredit yang tidak berkualitas dan tindak kecurangan lainnya. Manajemen risiko di BII terus berusaha dan mengukur segala aspek yang memiliki potensi berisiko. Diusahakan terus dilakukan mitigasi agar risiko yang timbul bisa diminimalkan. “Risiko dalam setiap proses itu selalu ada, termasuk penyaluran kredit. Pasti akan ada. Yang penting harus terukur dan harus kita mitigasi. Karenanya, peran manajemen risiko itu penting karena memiliki kontribusi nyata”, jelas Hedy.
Selain itu, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian Bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.
Menutup Celah
Kini, pasca otoritas perbankan berpindah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga itu tidak mengendurkan perhatiannya pada upaya meningkatkan sisi prudent dari perbankan. Karena itu sebelum akhir tahun ini OJK akan mendorong seluruh industri keuangan segera menerapkan combined assurance (CA). Konsep itu menitikberatkan perhatian pengendalian risiko pada governance (tata kelola), risk management (pengelolaan risiko), dan compliance (kepatuhan) atau yang disebut GRC. “Saya mengajak seluruh industri untuk menerapkan combined assurance. Upaya ini untuk memperkuat aspek awal GCG,” kata Ketua Dewan Audit OJK, Ilya Avianti.
Ilya menjelaskan model itu mampu menghindari adanya loopholes atau kegiatan yang tidak terkontrol yang selama ini sulit dijangkau oleh fungsi assurance perusahaan. Selain itu, memungkinkan efisiensi pekerjaan dan biaya karena dapat menghindari duplikasi proses assurance. “Implementasi model ini secara efektif juga akan mengefisienkan proses database, data warehouse, dan sistem IT karena kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan satu sistem terintegrasi,” jelasnya.
Menurut Ilya, OJK sudah mulai menerapkan model ini dengan pendekatan satu atap dalam fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. “OJK mendorong agar industri jasa keuangan menerapkan CA model yang pada akhirnya mendorong terciptanya industri yang sehat dan stabil sehingga menumbuhkan kepercayaan konsumen dan stakeholders,” kata dia.
Ia menjelaskan lagi, combined assurance adalah sebuah konsep untuk mengintegrasikan fungsi GRC ke dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif. “Secara best practice, konsep dan terminologi ini pernah disampaikan dalam King III Report Principles oleh Mervin King pada sebagai respons adanya krisis keuangan dunia di 2008,” kata Ilya.
Namun, bagi Lydia Wulan Tumbelaka, Direktur Compliance Affairs and Legal Bank CIMB Niaga, Combine Assurance (CA) belum merupakan sesuatu yang clear untuk semua. “Walaupun sangat bagus untuk industri keuangan, tetapi framework-nya belum ada,” kata dia. Wulan menambahkan, kalau persepsi saya saat ini, dalam operasional perbankan ada dua stream line, yaitu stream line business, dan stream line assurance. Kalau assurance-nya kita sudah tahu, yakni ada risk management, compliance dan internal audit.
















