Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 20 peraturan. Seluruh peraturan ini disebut dengan paket kebijakan November 2014. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, 20 peraturan tersebut terbagi atas tiga sektor jasa keuangan.
Seluruh kebijakan ini bertujuan untuk menata kembali struktur pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses produk dan jasa keuangan. “20 ketentuan tersebut terdiri dari enam POJK di bidang perbankan, tujuh POJK di bidang pasar modal dan tujuh POJK di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB),” kata Muliaman di Jakarta.
Menurutnya, penguatan struktur dan peningkatan peran sektor jasa keuangan ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Atas dasar itu, OJK tengah menyusun suatu cetak biru pengembangan sektor jasa keuangan yang akan diarahkan untuk mencapai tiga sasaran utama. Pertama, mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
BERITA TERKAIT
Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dan ketiga, mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.
















