• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Laporan Utama

Jurus Panik Pemerintah

by Sandy Romualdus
10 Mei 2015 - 00:00
9
VIEWS
Jurus Panik Pemerintah
0
SHARES
9
VIEWS

Pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi momok. Bagi pemerintah, pajak menjadi momok karena hampir setiap tahun target yang sudah dijanjikan kepada rakyat terus meleset. Terakhir kali, Direktorat Jenderal Pajak berhasil memenuhi proyeksi pajak adalah pada 2008. Saat itu realisasi penerimaan pajak mencapai 106,84 persen. Sejak saat itu, penerimaan pajak tak pernah bias mencapai 100 persen.

Pada 2009 penerimaaan pajak mencapai 97,99 persen dari target penerimaan pajak. Penerimaan pajak sepanjang 2010 juga tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan karena hingga 31 Desember 2010 angkanya masih sebesar 98,1 persen dari target. Sementara itu realisasi penerimaan perpajakan 2011 hanya mencapai 99,3 persen dari target dan pada akhir Desember 2012, penerimaan pajak hanya mencapai 94,38 persen.

Pada 2013, setoran pajak hanya mencapai 92,4 persen dari target dan tahun lalu. Tahun lalu, kondisinya setali tiga uang karena pemerintah hanya mampu mengumpulkan pajak sebesar Rp981,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 1.072 triliun.

BERITA TERKAIT

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Tahun ini, target setoran kepada negara telah diubah dalam APBN Perubahan dan disepakati angkanya menjadi Rp1.489,3 triliun. Mungkin kegagalan-kegagalan pemerintah lalu, membuat pemerintahan sekarang agak sedikit panik. Kepanikan dimulai dengan menembakkan peluru ke segala arah. Bulan lalu, pemerintah melansir rencana-rencana menggali pendapatan negara dari banyak sumber. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana menarik pajak dari penggunaan jalan tol sebesar 10 persen.

Kebijakan ini dinilai seperti menepuk angin karena potensinya yang kecil, selain juga ada risiko menambah beban masyarakat berpendapatan rendah. Akan tetapi pemerintah bergeming. “Ya tapi itu subjek pajak dan kalau ngumpulin pajak harus dari yang kecil dong, masak hanya lihat yang besar. Terus kalau pajak Cuma Rp2 miliar kita diamkan, ya enggak bisa. Tetap harus,” kata Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro.

Langkah pemerintah mengincar banyak hal untuk dipajaki dipahami sebagai konsekuensi dari janji-janji pembangunan yang sudah diucapkan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat kampanye tahun lalu. Pemerintah mengakui banyak sekali kebutuhan, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur “Jadi kalau ditanya apa butuh uang yang banyak? Tentu. Karena, bisa dianggarkan untuk banyak hal,”kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.

Selain merambah berbagai sektor, pemerintah juga berencana menerapkan tax invoice, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat banyak pajak jenis itu yang kemudian direstitusi tanpa dasar yang jelas. Pemerintah juga akan memaksimalkan upaya pencegahan transfer pricing, untuk mencegah penghindaran pembayaran pajak dengan benar oleh perusahaan.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan cekal ke luar negeri serta paksa badan (gijzeling) kepada para penghindar pajak. Yang tidak kalah penting, pemerintah juga akan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan. Sebelumnya pemerintah juga akan memungut pajak kepada para pemilik deposito.

Akan tetapi rencana ekstensifikasi pajak yang memuat 12 usulan pajak baru, akhirnya hanya bersisa 10 karena usulan pajak tol dan deposito dibatalkan. Pemerintah beralasan dua kebijakan itu ditangguhkan penerapannya, karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Menurut Pejabat pengganti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak, Wahju K Tumakaka, kebijakan itu, khususnya pajak tarif jalan tol, baru hanya sebatas niat. “Tetapi, rupanya aspek lain di luar penerimaan lebih menimbulkan kegaduhan. Padahal, pengaruhnya terhadap cost kan 0,1 persen,” kata dia.

Pernyataan itu tentu menimbulkan pertanyaan karena, pada 11 Maret 2015 lalu, Ditjen Pajak mengirimkan rilis bahwa aturan tata cara pengenaan pajak tarif jalan tol sudah dikeluarkan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/ PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol.

Meski demikian, Wahyu menampik tudingan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Menurut dia, Ditjen Pajak mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu dan penyesuaian akan dilakukan ketika kebijakan lebih banyak memicu mudharat ketimbang manfaatnya.

 

Potential Loss

 

Dengan dibatalkanya dua aturan pajak baru tersebut hampir bias dipastikan ada potensi setoran pajak yang hilang. Untuk diketahui saja, Kementerian Keuangan sebelumya berharap penerapan Pajak Pertambahan Nilai/PPN jalan tol sebesar 10 persen dapat menarik setoran mencapai Rp1,2 triliun.

Sehingga, jika penarikan tersebut molor maka penyerapan pajak tidak maksimal. Wahyu, mencontohkan, misal ketentuan ini berlangsung pada September maka pajak yang diserap hanya tiga bulan sampai akhir tahun. Padahal, penerimaan pajak tersebut mesti digenjot. Target penerimaan pajak dipatok sekitar Rp1.439,7 triliun dalam APBN-P 2015.

Kendati demikian, Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito masih optimistis dengan target penerimaan pajak tahun ini. “Nggak ada urusan penerimaan dengan aturan ini. Saya bukan di situ nyari uangnya,” tegas Sigit.

Namun perlu dicatat bahwa sejatinya ada potensi setoran yang hilang yang angkanya diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Selain itu, ada pula potensi kehilangan penerimaan dari insentif pajak yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Antara lain dalam paket kebijakan stabilisasi rupiah dan pengurangan deficit transaksi berjalan, insentif pajak yang diberikan adalah tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi serta insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal.

Nah, untuk menutupi kekurangan penerimaan, Ditjen Pajak akan menggenjot kepatuhan para wajib pajak. Penyanderaan atau gijzeling akan terus dilakukan bagi wajib pajak dengan tunggakan minimal Rp100 juta yang tidak memiliki niat baik melunasi.

 

Sulit Tercapai

 

Sementara itu, langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan pajak pada tahun ini dinilai tidak realistis oleh berbagai pihak. Dengan kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan karena kondisi global, peningkatan pajak dinilai akan semakin membebani pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya dikatakan Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Anggito Abimanyu. Mantan Ketua Badan Kebijakan Fiskal ini mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional akan berdampak pada penurunan penjualan. Hal tersebut berdampak kepada penurunan pendapatan negara.

“Tahun 2015 Indonesia akan mengalami penurunan kondisi ekonomi karena permintaan melambat, harga turun, pedagang menurunkan harga sehingga mengakibatkan deflasi. Pembeli akan sedikit sehingga pengusaha akan mengalami penurunan laba. Dampaknya kepada negara adalah penurunan pendapatan dari pajaknya, PPN turun,” kata Anggito.

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menilai kenaikan target penerimaan pajak sebesar 40,3 persen yang ditetapkan pemerintah tidak realistis.

Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani mengatakan bahkan target yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut bukan hanya tidak realistis, tetapi sudah ngawur.

“Ini sangat tidak realistis karena saat ini dunia usaha tidak banyak mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu hanya 5,1 persen. Kenaikan Rp 400 triliun itu akan ditutup dari mana? Ini bukan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tapi akan terjadi adanya distorsi ekonomi,” jelas dia.

Seperti diketahui, meski belum disahkan melalui sidang paripurna DPR, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak, bea dan cukai 2015 sebesar Rp 1.484,6 triliun yang terdiri dari pajak non-migas Rp 1.244,7 triliun, bea dan cukai Rp 188 triliun, dan PPh migas Rp 55,5 triliun. Target ini meningkat 40,3 persen dari realisasi penerimaan 2014 yang sebesar Rp 1.058,3 triliun.

 
 
 
 
 
Previous Post

oJK Awasi Konglomerasi Keuangan Nonbank

Next Post

Ketika Musim Mati Suri Tiba

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sejarah Uang

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

by Stella Gracia
21 Oktober 2026 - 14:20

INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100...

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

by Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:47

Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan Stabilitas.id - Direktur Network...

Berantas Judi Online, OJK Perintahkan Bank Blokir 33.000 Rekening Penampung

Suku Bunga Tinggi dan Rupiah Loyo, OJK Evaluasi Revisi Rencana Bisnis 105 Bank

by Sandy Romualdus
10 Juli 2026 - 12:52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang diajukan oleh sekitar 105 bank akibat penyesuaian...

Respons Aturan KUR 5% Presiden Prabowo, OJK Minta Himbara Pertebal Pencadangan

by Sandy Romualdus
21 Mei 2026 - 14:50

Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan pelat merah (Himbara) untuk...

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
13 April 2026 - 14:54

Stabilitas.id — Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif meski masih menghadapi tantangan penetrasi pasar yang belum optimal....

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

by Stella Gracia
1 April 2026 - 21:53

Stabilitas.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
BNI Biayai Cold Storage & Pabrik Es Batu Berskala Besar

BNI Biayai Cold Storage & Pabrik Es Batu Berskala Besar

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance