BERITA TERKAIT
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kembali menggelar seminar dan workshop tentang Konglomerasi Sektor Keuangan di Indonesia. Terungkap beberapa catatan dari seminar tersebut, antara lain bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait permodalan minimum konglomerasi, belum mampu menjangkau konglomerasi yang induk usahanya berada di luar negeri. “Sebagai contoh terpenting adalah merjer data center yang saat ini, masih belum dapat dilakukan. Padahal, hal ini dibutuhkan oleh pihak perbankan dalam mengembangkan usaha sektor keuangan,” kata Direktur Kepatuhan Bank CIMB Niaga, Lydia Wulan Tumbelaka ketika berbicara dalam seminar Konglomerasi di Sektor Keuangan tersebut. Lydia berharap, aturan tentang konglomerasi ini dapat melingkupi seluruh aspek. Sebab, hal ini juga dibutuhkan bagi pengembangan bisnis konglomerasi jasa keuangan terhadap persaingan pasar dalam negeri. Saat ini, OJK mulai menerapkan fungsi pengawasan konglomerasi atau terintegrasi terhadap 50 konglomerasi keuangan. ”Jadi, 50 entitas ini bisa vertikal bisa horizontal, bisa anak usaha bisa sister company, bisa masuk ke level dua dan tiga, ada di peraturan OJK,” papar Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis di seminar yang sama.
















